Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) bekerja sama dengan PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) mengadakan kegiatan “Studi Monitoring Kontribusi Program CSR PT BPI pada Sustainable Livelihood Warga Terdampak Pembangunan PLTU Jawa Tengah.” Selain melakukan kegiatan Livelihood Restoration Plan (LRP) , PT BPI juga melakukan berbagai program CSR yang dianggap memiliki kontribusi terhadap peningkatan livelihood masyarakat terdampak. Meskipun program CSR tersebut tidak menjadi bagian dari program LRP, namun salah satu tujuan pelaksanaan program CSR adalah mendukung program LRP agar memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan livelihood masyarakat. Program-program CSR juga diarahkan untuk meningkatkan lima jenis kapital (modal) yang dimiliki oleh masyarakat terdampak, yakni natural capital (NC), financial capital (FC), human capital (HC), infrastruktur capital (IC), dan social capital (SC).

Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah survei persepsi terhadap warga terdamak pembangunan PLTU Jawa Tengah, yang didukung oleh wawancara mendalam informan kunci untuk melengkapi informasi. Data diperoleh melalui instrumen terstruktur dalam bentuk kuesioner. Target survei termasuk eks-Pemilik Tanah (Land Owner/LO), Petani Penggarap (Tenant Farmer/TF), Buruh Tani (Daily Farmer/DF) dan kelompok rentan/ kurang beruntung yang dipengaruhi oleh pergeseran fungsi lahan yang diikuti oleh hilangnya akses ke lahan pertanian. Target survei termasuk penduduk di 3 desa yang terkena dampak langsung: Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng.

Sedangkan Informan yang diwawancarai adalah beberapa responden yang menilai tingkat kontribusi program CSR terhadap peningkatan livelihood. Pemilihan informan dilakukan dengan metode snowball, yaitu pemilihan informan berdasarkan petunjuk dari informan sebelumnya. Melalui wawancara semi terstruktur tersebut diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam, terutama terkait dengan hambatan dan tantangan dalam melaksanakan program, efektivitas program dan solusi yang tepat untuk pengembangan program CSR di masa depan.

Hasil studi  monitoring menunjukkan bahwa implementasi program CSR PT BPI memiliki kontribusi tinggi terhadap sejumlah indikator Sustainable Livelihood, antara lain:  peningkatan orientasi pendidikan, kerukunan antar tetangga, jaringan kekerabatan, orientasi kesehatan, penghasilan, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, kondisi sarana transportasi, akses jaminan kesehatan, kapasitas kerja, kepemilikan sarana transportasi, kepemilikan barang elektronik, akses bantuan sosial, jumlah dan jenis ketrampilan.

Program CSR yang memiliki kontribusi tinggi terhadap peningkatan SL adalah beberapa program yang terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat, seperti pengembangan kelompok usaha bersama (KUB), program kampung iklim, manajemen sampah, kegiatan aksi bersih, peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan, pelayanan posyandu, kader dan FKD, sekolah adiwiyata, dan peningkatan literasi melalui perpustakaan desa.

Selain itu, program CSR yang terkait dengan peningkatan skala usaha dan ekonomi berkontribusi positif terhadap peningkatan SL, yakni pengembangan kelompok usaha bersama (KUB), pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM), penciptaan lapangan kerja sementara melalui pekerjaan koveksi dan rinjing, kesempatan bekerja karyawan pabrik (apparel), dan perakitan box sarung wadimor.

Hasil survei persepsi ini mengindikasikan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi keberadaan program kelompok usaha bersama (KUB), pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM), penciptaan lapangan kerja sementara melalui pekerjaan koveksi dan rinjing, kesempatan bekerja karyawan pabrik (apparel), dan perakitan box sarung wadimor. Warga menilai program-program tersebut mampu menambah penghasilan mereka apalagi dalam masa pandemi ini.

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, warga cukup merasakan manfaat dari keberadaan sekolah adiwiyata, peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan, kader, FKD, dan peningkatan kualitas kesehatan melalui pelayanan posyandu. Wajar jika kemudian masyarakat cukup mengenal dan ikut serta menyukseskannya. Dalam bidang sosial, budaya, dan lingkungan, warga juga cukup merasakan manfaat dari pelaksanaan program kampung iklim, manajemen sampah, kegiatan aksi bersih, kegiatan santunan sosial, donor darah, dan bantuan infrastruktur sarana umum seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), masjid maupun mushola.

Terkait dengan hasil studi maka PSPK UGM menyampaikan rekomendasi, yaitu perlu adanya kajian Sosial Return on Investment (SROI). Kajian SROI akan mampu merepresentasikan keberhasilan program-program yang difasilitasi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung di mata masyarakat terdampak dan masyarakat luas. [Mulyono]

Pembangunan pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) sejak tujuh tahun yang lalu membawa pengaruh pada kehidupan warga masyarakat, baik yang terdampak langsung pembangunan pabrik pembangkit listrik tersebut maupun warga yang tinggal di sekitarnya. Salah satu kelompok masyarakat yang mengalami dampak pembangunan PLTU Jawa tengah adalah kelompok nelayan yang tinggal di pedukuhan Roban Barat. Roban Barat merupakan pedukuhan yang letaknya relatif dekat dengan pabrik PLTU Jawa Tengah dengan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan.

Hingga saat ini sebagian besar warga masyarakat Roban Barat masih menekuni usaha sebagai nelayan (penangkap ikan di laut) dan pengolah hasil tangkapan laut. Kegiatan menangkap ikan di laut dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan kegiatan pengolahan hasil laut dilakukan oleh kaum perempuan. PLTU Jawa Tengah yang pada saat ini masih dalam tahap konstruksi berpengaruh pada sumber penghidupan warga masyarakat Roban Barat. Salah satu pengaruh PLTU Jawa Tengah pada usaha penangkapan ikan adalah bertambahnya jarak dan waktu tempuh nelayan Roban Barat yang hendak menangkap ikan ke perairan Pekalongan.

Keberadaan PLTU Jawa Tengah beserta fasilitas pendukungnya seperti dermaga/jetty telah menyebabkan para nelayan Roban Barat yang akan melakukan penangkapan ikan ke arah barat (Pekalongan) harus sedikit memutar menghindari perairan dekat  komplek PLTU Jawa Tengah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah terjadinya peningkatan kebutuhan BBM dan berkurangnya usia pakai mesin kapal akibat waktu penggunaan yang relatif lebih lama.

Persoalan lain yang dialami oleh nelayan di Roban Barat adalah penurunan hasil tangkapan, khususnya udang. Penurunan hasil tangkapan nelayan berpengaruh pada para pengolah hasil laut, yaitu menyebabkan penurunan jumlah produksi akibat terjadinya penurunan pasokan bahan baku. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya penurunan penghasilan.

Karena penghasilan tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan, khususnya kebutuhan modal usaha maka ada beberapa nelayan dan pengolah hasil laut yang meminjam uang, baik kepada teman/tetangga, pedagang, tengkulak, penyedia kredit harian, maupun lembaga keuangan/bank.  Pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan. Apabila hasil tangkapan berlimpah maka hutang tersebut dapat dibayar, namun bila hasil tangkapan sedikit maka tidak akan cukup untuk membayar hutang sehingga jumlah hutang semakin bertambah banyak.

Persoalan lain yang juga dialami oleh nelayan adalah kerusakan jaring penangkap ikan akibat lumpur dan batu limbah pekerjaan pengerukan laut untuk pembangunan dermaga dan fasilitas pendukungnya. Selain itu kerusakan jaring juga terjadi akibat tersangkut besi untuk menambatkan jangkar kapal. Nelayan Roban Barat sering tersesat masuk ke perairan pelabuhan akibat hilangnya penanda batas perairan pelabuhan.

Adanya larangan untuk memancing ikan di perairan PLTU juga menyebabkan beberapa nelayan Roban Barat mengalami kerugian. Ada beberapa nelayan Roban Barat yang alih profesi sebagai nelayan pancing karena kemampuan mesin kapal mereka sudah menurun sehingga tidak bisa dipakai untuk menangkap ikan di area perairan yang jauh. Ada pula nelayan Roban Barat yang menyewakan perahu untuk para pemancing. Namun usaha tersebut sering mengalami gangguan akibat adanya larangan melakukan aktivitas memancing di perairan komplek PLTU. Pada saat memancing mereka sering dirazia oleh polairud, bahkan alat kerja dan hasil pancingan mereka sering di sita oleh polairud.

Melihat berbagai persoalan yang dialami oleh para nelayan Roban Barat tersebut PT BPI selaku pemrakarsa pembangunan PLTU Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa program CSR untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh para nelayan Roban Barat tersebut. Untuk mengatasi persoalan jarak dan waktu tempuh yang meningkat, serta adanya larangan memancing ikan di perairan komplek PLTU maka PT BPI melaksanakan program pembuatan rumah ikan di perairan Roban Barat. Melalui program ini diharapkan populasi ikan dan udang di wilayah tersebut meningkat sehingga nelayan Roban Barat tidak perlu jauh-jauh saat mencari ikan dan udang.

Untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan pada saat mengalami kerusakan peralatan kerja, maka PT BPI telah memfasilitasi pembentukan bengkel kerja bidang pengelasan yang beranggotakan nelayan di Roban Barat. Selain memberikan pelatihan ketrampilan PT BPI juga memberikan bantuan modal kerja berupa peralatan bengkel. Di bengkel kerja tersebut para nelayan Roban Barat yang membutuhkan perbaikan alat kerja dapat memanfaatkan jasa yang disedakan di bengkel.tersebut dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan di bengkel yang lain, bahkan gratis bila nelayan tersebut bisa melakukanperbaikan sendiri.

Sementara untuk mengatasi persoalan kerusakan jaring penangkap ikan akibat lumpur, batu dan besi penambat jangkar kapal maka PT BPI memfasilitasi para nelayan untuk mengajukan klaim ganti rugi kerusakan. Para nelayan dipersilahkan untuk mengajukan klaim ganti rugi ke PT BPI melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan PT BPI akan menyampaikan klaim tersebut ke perusahaan kontraktor yang menjadi mitra kerja PT BPI dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga dan fasilitas pendukungnya.

Untuk mengatasi persoalan penurunan penghasilan yang dialami oleh nelayan dan pengolah hasil laut maka PT BPI menginisiasi terbentuknya kelompok usaha bersama (KUB) yaitu KUB simpan pinjam. Pada saat ini telah terbentuk 5 KUB di wilayah Roban Barat, yaitu 3 KUB yang beranggotakan pelaku usaha pengolahan hasil laut dan 2 KUB beranggotakan nelayan. Selain memberikan pendampingan berupa pelatihan ketrampilan, PT BPI juga telah memberikan bantuan sejumlah dana untuk modal kerja KUB. Dana tersebut disalurkan oleh KUB ke anggota sebagai pinjaman/kredit dan anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara menganggur dalam jangka waktu tertentu.

Selain melaksanakan program CSR, guna meningkatkan penghasilan nalayan PT BPI membuka kesempatan kerja dan peluang usaha bagi warga Roban Barat. Pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTU dan fasilitas penunjangnya telah membuka kesempatan kerja bagi warga Roban Barat untuk menjadi pekerja di proyek tersebut. Selain itu, ada sebagian warga yang memanfaatkan kesempatan usaha yang muncul berkat pembangunan fasilitas penunjang PLTU, yaitu usaha persewaan perahu/kapal dan usaha pemasokan air bersih untuk kapal-kapal di proyek tersebut.

Pendampingan yang dilakukan oleh PT BPI kepada kelompok  Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) di Roban Barat berupa pelatihan dan pemberian bantuan dana untuk kegiatan pembibitan juga telah mendatangkan manfaat bagi warga masyarakat Roban Barat. Berkat bantuan dana tersebut, kelompok SIBAT dapat membangun tempat untuk melakukan kegiatan pembibitan berbagai macam pohon dan melakukan penataan kawasan pantai menjadi destinasi wisata. Banyak warga masyarakat Roban Barat yang terlibat dalam kedua kegiatan tersebut.

Peran serta kelompok SIBAT dalam menyediakan kesempatan kerja bagi nelayan dan pengolah hasil laut semakin meningkat pada saat PT BPI memberdayakan kelompok SIBAT Roban Barat dengan menggandeng mereka untuk menjadi pemasok bibit tanaman penghijauan yang dibutuhkan oleh PT BPI. Sejak beberapa tahun yang lalu, PT BPI telah melakukan kegiatan penghijauan kawasan sekitar PLTU dan pemberian bantuan bibit pohon tenaman penghijauan ke sekolah-sekolah yang menjadi dampingan PT BPI. Peningkatan jumlah permintaan bibit tanaman tersebut menyebabkan kelompok SIBAT harus memproduksi bibit dalam jumlah yang lebih banyak. Hal itu menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang harus terlibat dalam kegiatan produksi bibt tersebut, sehingga akhirnya kesempatan kerja yang tercipta bagi nelayan dan pengolah hasil laut juga meningkat. [Mulyono]

[LIVE] Malam ini ada penampilan Wayang Kampung Sebelah di Kampung Mataraman Jogja

Jumat, 14 Agutus 2020
Pkl 23.00 WIB – 00.00 WIB

Live streaming via channel Youtube
Kongres Kebudayaan Desa

#DariDesaUntukIndonesia
#KongresKebudayaanDesa
#FestivalKebudayaanDesa
#IndonesiaMaju

Malam ini akan berlangsung diskusi dan peluncuran buku hasil dari Kongres Kebudayaan Desa.

Acara akan berlangsung malam ini (Sabtu, 15 Agustus 2020) mulai pukul 00.00 WIB hingga jam 12.00 WIB.

Keseluruhan rangkaian acara Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru Dari Desa ini akan disiarkan secara live melalui channel youtube Kongres Kebudayaan Desa.
.
.

#DariDesaUntukIndonesia
#KongresKebudayaanDesa
#FestivalKebudayaanDesa
#IndonesiaMaju

Panitia Kongres Kebudayaan Desa (KKD) menyelenggarakan konferensi pers perihal “Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” di Kompleks Kampoeng Mataraman. “Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” menjadi tema besar dalam Kongres Kebudayaan Desa. Rangkaian kongres yang telah berlangsung sejak 1 Juni 2020 dengan berbagai rangkaian kegiatan dari riset hingga puncaknya Deklarasi.

Sholahudin Nurazmy selaku Koordinator Program, menjelaskan seluruh rangkaian agenda KKD telah berhasil diwujudkan menjadi 21 judul buku. Buku-buku tersebut akan diluncurkan secara bertahap pada 15 Agustus 2020, mulai pukul 00.00 – 16.00 WIB. Diakhiri dengan pembacaan deklarasi oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

“Sebanyak 21 buku tersebut di dalamnya berisi rekomendasi, usulan, dan panduan bagi para pengambil kebijakan. Harapannya bisa dijadikan referensi berbagai pihak di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Desa,” tambah Sholahudin.

Hal senada, disampaikan oleh Aditya Mahendra Putra, selaku Manager Program KKD. Ia memaparkan terkait rangkaian kegiatan KKD, antara lain riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa, Call for Papers, Serial Webinar KKD dan Talkshow Festival Kebudayaan Desa-desa Nusantara.

Riset yang telah dilakukan, berhasil menjaring 1.231 responden dari Aceh hingga Papua. Sementara untuk Call for Papers, ada sebanyak 57 naskah telah masuk. Paper tersebut ditulis oleh masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrasi, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapapun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa.

Selain itu, rangkaian seri webinar yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut, mulai 1 hingga 10 Juli 2020 itu memuat 100 jam webinar dan 20 tema webinar. Dengan 20 Term of reference, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia, serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuwan dan keahlian.

Kegiatan Festival Kebudayaan Desa-desa Nusantara yang dilaksanakan sejak 13-16 Juli 2020. Festival ini membincang secara khusus gagasan, pemikiran tentang Arah Tatanan Indonesia baru dari Perspektif Desa – Masyarakat Adat di Indonesia.

“Sebanyak 21 buku yang dihasilkan terdiri dari 19 buku dari serangkaian Webinar Series, 1 Buku Bunga rampai Strategi Pemajuan Kebudayaan Nusantara, 1 Buku hasil riset KKD, dan 1 Buku Putih berkaitan dengan Panduan Penyusunan RPJMDesa. Kongres ini masih panjang, selanjutnya tugas kita bersama-sama untuk mengimplementasikan, dan mendaratkan rekomendasi-rekomendasi tersebut,” tambahnya.

Lurah Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt. juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian-rangkaian kegiatan KKD terdapat tiga hal penting yang harus diwujudkan berkaitan dengan kemandirian dan kesejahteraan warga desa yang di topang oleh tiga pilar kemandirian desa.

“Dialektika yang lahir dari rangkaian kegiatan KKD, terdapat tiga hal penting yang harus di wujudkan terkait dengan arah tatanan Indonesia baru ke depan, yaitu ingin mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan warga desa yang di topang oleh tiga pilar kemandirian desa,” ujarnya.

Tiga hal penting berkaitan dengan menjadikan desa sebagai arena demokrasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi, dan pemberkuasaan melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

“Tiga hal tersebut secara detail yaitu; pertama, berkaitan dengan menjadikan desa sebagai demokrasi politik lokal, artinya menghadirkan layanan Negara dan demokratisasi lokal. Kedua, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, dengan maksud agar warga desa memiliki akses sumber ekonomi dari desa untuk dapat mengurus dan mengelola sumber-sumber tersebut baik berupa; air bersih, udara bersih, dan pangan sehat. Ketiga, Pemberkuasaan atas data dan informasi, artinya warga desa berdaulat dengan data yang dapat melahirkan pengetahuan dari desa, sehingga menjadi titik masuk warga desa turut serta menentukan arah kebijakan politik maupun ekonomi di desa. Ketiga rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Presiden untuk membacakannya,  yang harapannya bisa dijadikan referensi bagi para pemangku kebijakan di Indonesia,” pungkas Wahyudi. (Redaksi KKD)

Materi Talkshow Festival Kongres Kebudayaan Desa 2020 dapat diunduh di link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1AasWvCHozX6-ghZ3xz8QRVGts_WCNBme

Materi Webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020 dapat diunduh di link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1XRIge5lm–LlpVEaEEeKj6HwnQYfWG3c

Komunikasi menjadi hal sangat krusial dalam sistem kehidupan bermasyarakat, terutama ditengah pandemi COVID-19. Kemudahan akses informasi juga dibarengi dengan kebingungan masyarakat. Bahkan tingkat kepercayaan mereka pada informasi pemerintah pusat dan media besar nasional, sangat menurun. Hal tersebut tidak lepas dari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Dampaknya, warga menjadi mudah percaya hoaks. Karena itu, perlu peran pemangku kekuasaan untuk meminimalkan ketidakpastian informasi dan hoaks agar tidak meresahkan.

Sebagai contoh, untuk mengurangi resiko salah informasi, Desa Panggungharjo mengoptimalkan grup WhatApps agar sinergis dengan gugus tugas Panggung Tanggap Covid-19. Tujuannya agar informasi dari warga bisa langsung ditangkap, untuk direspon dengan kebijakan mitigatif sesuai kebutuhan. Dan alur informasinya dipantau langsung oleh kepala desa. Sehingga tingkat kepercayaan warga pada informasinya juga sangat tinggi.

Webinar Seri 18 ini akan mengulik beragam persoalan di atas dan tatanan barunya ke depan. Apa kebijakan yang sebaiknya dibuat pemerintah desa agar informasi ke masyarakat tidak simpang siur. Protokol apa saja yang bisa dibutuhkan untuk menghindari salah informasi dan mencegah hoaks tersebar. Lalu, bagaimana peran pemerintah desa mengelola informasi maupun infodemik. Sudah siapkah menuju tata kelola informasi baru di desa setelah pandemi ini?

Narasumber:
1. Prof. Dr. Hermin Indah Wahyuni (Komunikasi UGM)
2. Tri Agus S, MA (APMD)
3. Puthut EA (Mojok)
4. FX Rudy Gunawan (Staf KSP 2014-2019)
5. Febri Diansyah (Biro Hubungan Masyarakat KPK)

Moderator:
Nezar Patria (The Jakarta Post)

Registrasi peserta: s.id/webinarkkd

Info Lebih Lanjut :
Instagram/Twitter @kongresdesa

Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa

Website: https://kongreskebudayaandesa.id/

Ki Hajar Dewantara pernah menulis, “Mangaju-aju salira, mangaju-aju bangsa, mangaju-aju manungsa”, yang artinya membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, dan membahagiakan kemanusiaan. Sebuah pesan yang menggambarkan pemerintah bekerja keras bersama rakyat, dengan mengutamakan keselamatan, kemakmuran, dan kemerdekaan jiwa raga. Karena para pendiri bangsa yang mengidamkan negara ini dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kesetaraan.

Namun cita-cita tersebut tak gampang diwujudkan. Sejarah membuktikan bahwa pilihan negara demokratis sering mendapat benturan. Meski negara masih selamat melewati setiap transisi politik dan demokrasi, namun ada darah dan peluh rakyat di sana. Karena itu saat pandemi COVID-19 sekarang ini, sempat muncul prasangka bahwa kebijakan pemerintah relatif kurang mempertimbangkan keselamatan warganya. Ini karena di beberapa bidang, terutama kesehatan dan ekonomi, tangan birokrasi seolah lumpuh, sehingga warga mencari selamat sendiri-sendiri.

Webinar Seri 17 mengajak untuk mengkaji ulang relasi antara negara dan warganya. Karena justru pandemi ini menunjukkan bahwa puncak relasi sosial adalah gotong royong, puncak relasi ekonomi adalah kerjasama, dan puncak relasi politik adalah musyawarah. Dan semua itu terbukti bermuara pada pentingnya kolaborasi. Belajar dari kondisi ini, semoga ke depan lahir tatanan masyarakat baru yang partisipatif dan menawarkan program-program strategis kepada pemerintah desa dan warganya untuk menjalani kenormalan baru.

Narasumber:
1. Dr. Aris Arif Mundayat (Antropolog UNS)
2. Prof. Dr. Bambang Purwanto, MA (Sejarah UGM)
3. Dr. Eko Meinarno (Psikologi UI)
4. Dr. Robertus Robert (Sosiologi UNJ)
5. Dewi Candraningrum (Jejer Wadon)

Moderator:
Dr. Lukman Hakim (Fisipol UGM)

Registrasi peserta: s.id/webinarkkd

Info Lebih Lanjut :
Instagram/Twitter @kongresdesa

Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa

Website: https://kongreskebudayaandesa.id/

Akhirnya semua yang kita lakukan di dunia ini akan kembali ke arah yag sama. Tempat pulang, yaitu keluarga. Di tengah pandemi seperti ini, kemana lagi tujuan kita jika tidak kembali ke rumah? Ke bapak, ibu, dan saudara. Semua yang pernah melupakan peran keluarga, kini kembali. Saling menguatkan, dan mendekat ke orang tua yang sering terlupakan karena berbagai alasan.
Di saat bersamaan, ada juga keluarga yang terdampak kondisi ini. Pemasukan menurun, kekurangan kebutuhan pokok harian, belum lagi tagihan-tagihan cicilan. Lalu tingkat kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kehamilan turut melonjak. Kondisi ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Dan semua itu butuh jalan keluar. Karena itulah peran keluarga menjadi sangat penting.

Webinar Seri 16 akan mencari jawaban bagaimana cara keluarga menghadapi pandemi COVID-19 sehingga menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Orang tua dan anak saling berperan untuk memprioritaskan keluarga. Apa saja yang bisa diperankan oleh keluarga? Dan sebagai lingkup terkecil dari negara, pemerintah desa punya kebijakan apa bagi masyarakatnya? Karena tidak bisa dipungkiri, peran pemerintah sangat krusial untuk keberlangsungan hidup keluarga di masyarakatnya.

Narasumber:
1. dr. Hasto Wardoyo, SP. OG (BKKBN)
2. Arist Merdeka Sirait (Komnas Anak)
3. Alissa Wahid (Gusdurian)
4. Prof. Tina Afiatin (Psikologi UGM)
5. Najeela Shihab (Sekolah Cikal)

Moderator:
Farha Ciciek (TANOKER)

Registrasi peserta: s.id/webinarkkd

Info Lebih Lanjut :
Instagram/Twitter @kongresdesa

Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa

Website: https://kongreskebudayaandesa.id/

Pengelolaan data merupakan hal penting bagi pembuat kebijakan. Sayangnya di Indonesia data masih belum menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya tampak pada masa pandemi COVID-19. Di berbagai tingkat muncul data penderita COVID-19 yang simpang-siur. Selain itu, data penerima bantuan sosial pemerintah juga tumpang-tindih. Sejauh ini, big data di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal big data merupakan salah satu aset yang dapat digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Keberadaan data menjadi alat ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan anggaran jika mereka memiliki akses untuk melihat data. Hal tersebut membuat data menjadi hal penting dalam politik dan pemerintahan. Karena itu konsep datakrasi menawarkan bagaimana menjalankan kehidupan berbasis data. Tata pemerintahan dikelola secara impersonal dan mengandalkan kecerdasan buatan. Hal ini diharapkan agar pemerintahan lebih demokratis karena tidak ada interprestasi manusia.

Webinar Seri 15 akan membahas strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan datakrasi. Sesi ini juga akan membahas tentang bagaimana persiapan desa untuk memanfaatkan data. Sehingga dapat mendorong perilaku anti korupsi, sadar akuntabilitas dan transparansi atas kebijakan publik, baik di desa maupun secara nasional. Meski demikian, data tetaplah “benda mati”. Kemampuannya untuk menjelaskan diri sendiri kerap dipertanyakan.

Narasumber:
1. Dr Ivanovich Augusta (Pusdatin Kemendes)
2. Onno W. Purbo (Pakar Telematika)
3. Budiman Sudjatmiko (Inovator 4.0 Indonesia)
4. Sukamdi (Kependudukan UGM)
5. Muhamad Hadiyana (Deputi Informasi dan Data KPK)
6. Margiyono Darsa Sumarja (Pemerhati Cyber Law, eks Komisaris Independen Telkom)

Moderator:
G. Ragil Wibawanto, MA (Sosiologi UGM)

Registrasi peserta: s.id/webinarkkd

Info Lebih Lanjut :
Instagram/Twitter @kongresdesa

Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa

Website: https://kongreskebudayaandesa.id/

Korupsi tak hanya rentan terjadi di pemerintah pusat. Di desa pun potensi korupsi masih ada. Banyak kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa. Baik berupa penyalahgunaan wewenang, anggaran, maupun korupsi aset dan pengadaan barang serta jasa. Korupsi di tingkat desa sudah lama terjadi. Salah satunya menyasar alokasi dana desa. Dan ironisnya, itu justru dilakukan oleh pejabat desa yang nakal dan korup.

Kini saat pandemi COVID-19, beragam bantuan pemerintah maupun swasta bagi warga terdampak, juga berpotensi dikorupsi. Karena itu, pemerintah desa punya peran penting dalam penyaluran dan pengawasan bantuan tersebut. Butuh akuntabilitas dan transparansi untuk mengelolanya. Dan dalam praktiknya, juga perlu didukung dengan arah kebijakan kepala desa yang berintegritas dan berkomitmen bersih dari korupsi.

Webinar Seri 14 ini akan fokus membahas upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa. Pendekatan seperti apa yang sebaiknya digunakan. Lalu bagaimana memberantas politik uang di level desa, agar tidak menjadi pemantik bagi pejabatnya untuk korupsi di kemudian hari. Persoalan tersebut penting untuk dibahas, agar desa di kenormalan baru, menjadi desa bebas korupsi dan berpihak pada kesejahteraan warganya.

Narasumber:
1. Sujanarko (KPK-RI)
2. Frans Maniagasi (Ketua Forum Sabang Merauke)
3. Almas Sjafrina (Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi ICW)
4. Mahmuddin (Sekolah Anti Korupsi Aceh)
5. Marthen R. Bira (Kepala Desa Tebara, NTT)

Moderator:
Metta Yanti (GIZ)

Registrasi peserta: s.id/webinarkkd

Info Lebih Lanjut :
Instagram/Twitter @kongresdesa

Fans Page FB Kongres Kebudayaan Desa

Website: https://kongreskebudayaandesa.id/