Bupul Indah, Distrik Elikobel, Kab. Merauke [10/10] — Krisis air mulai dirasakan warga di Kampung Bupul Indah, Distrik Elikobel, Kab. Merauke. Menanggapi hal tersebut, Tim Task Force Ekspedisi Patriot PSPK UGM berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan untuk menyalurkan air bersih ke rumah-rumah warga. Langkah cepat ini diambil karena warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga. Sumur-sumur terdekat milik warga telah kering sejak terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan kurang lebih 4 bulan terakhir.

Kebutuhan air untuk konsumsi masyarakat harus dibeli dengan harga 100 ribu rupiah tiap 1200 liter. Sedangkan sumber air PAMSIMAS tidak dapat menjangkau keseluruhan rumah tangga di kampung. Jarak yang jauh dan debit air yang minim menyebabkan sulitnya masyarakat mendapatkan air ke rumah-rumahnya.

Koordinator Tim Task Force Ekspedisi Patriot PSPK UGM, Julian, mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan armada pengangkutan air dari sumur yang untuk rumah-rumah. Bahkan warga siap mengganti kebutuhan bahan bakar jika diperlukan. Atas usulan warga tersebut Tim Task Force UGM tanggap memahami bahwa peran TEP untuk membantu percepatan atas kebutuhan utama masyarakat menjadi sangat relevan untuk segera ditindaklanjuti.

Melalui koordinasi Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Provinsi Papua Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) menerjukan armadanya dari Salor ke Distrik Elikobel untuk membantu masyarakat. DLHKP Provinsi Papua Selatan mengirimkan satu unit mobil pemadam kebakaran.

“Kami akan mengusahakan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan air, karena itu sangat krusial pada musim kemarau yang berkepanjangan. Terlebih banyaknya kasus kebakaran yang sering terjadi di Kabupaten Merauke akhir akhir ini.” – Tanggapan Paino, Kepala Dinas DPPKP Papsel

Proses penyaluran air didapatkan dari sumber terdekat yaitu sumur bor PAMSIMAS yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat jalur 5, dan sebagian masyarakat yang mampu menjangkaunya.

Selama proses penyaluran air yang berjalan 2 hari penuh, TIM mengalami berbagai tantangan, seperti ambruknya jembatan poros yang tidak bisa dilewati karena terbakar. Mobil harus mencari jalan alternatif yang lebih jauh. Mati listrik yang tidak dapat diprediksi karena rusaknya kabel kabel utama sebab kebakaran hutan yang terus meluas di berbagai tempat. Dan kebakaran ladang yang ada di Kampung Bupul Indah yang tiba tiba terjadi dan harus segera diantisipasi agar tidak meluas.

Saat tengah hari (Sabtu, 10/10/2026), kebakaran ladang di Jalur 5, Kampung Bupul Indah, tiba-tiba membesar. Hal ini membuat Tim Task Force Ekspedisi Patriot PSPK UGM dan DLHKP menghentikan sementara proses penyaluran air ke rumah warga hingga api benar-benar padam.

“Kami ditelpon salah satu warga agar segera membantu membawa air dengan tangki untuk membantu memadamkan api. Kami langsung menuju lokasi dan apinya sudah membesar, lalu kami membawa mobil masuk ke dalam ladang untuk memadamkan agar tidak menjalar ke bagian yang lain,” kata Risang, anggota TEP UGM (Sabtu, 10/10/2026)

Meskipun demikian, air bersih tetap dapat tersalurkan khususnya untuk seluruh rumah-rumah yang membutuhkan. Menyambut baik program tersebut, warga berterima kasih khususnya kepada Tim Task Force Ekspedisi Patriot PSPK UGM dan DLHKP Papsel.

“Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah dibantu air bersih untuk kami. Sumur saya sudah kering jadi harus digali lebih dalam lagi, ini bersyukur sekali ada yang bantu air bersih, diantar pula sampai dalam rumah,” ucap Nunung, salah satu warga pada Sabtu (10/10/2026)

“Kami berharap meskipun hanya sedikit, masyarakat terbantu dari penyaluran air bersih ini.” Harapan Natalis Staff DLHKP yang turut membantu di lokasi (Sabtu, 10/10/2026)

Universitas Gadjah Mada, Elikobel Kabupaten Merauke [20/9] – Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan ke Tim Ekspedisi Patriot PSPK UGM 2026 (PS011) di Distrik Elikobel untuk berdiskusi mengenai pengembangan dan peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas cabai. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara Tim Task Force Ekspedisi Patriot PSPK UGM dengan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah yang dapat mendukung penguatan sektor pertanian untuk ekonomi lokal di kawasan transmigrasi.

Merauke, Papua Selatan – Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Tim Ekspedisi Patriot 2026 terus bergerak mewujudkan komitmen pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di wilayah ujung timur Indonesia. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, UGM akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Program Perempuan Berdaya.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Pemetaan Potensi dan Permasalahan Kawasan Transmigrasi Tahun 2026 ini akan diselenggarakan pada hari Kamis, 10 September 2026. Bertempat di Ruang Rapat Dekanat Universitas Musamus, acara ini akan berlangsung pada pukul 09.00 hingga 12.35 WIT. Agenda utama dari pertemuan ini difokuskan pada diskusi hasil riset dan temuan di lapangan terkait isu GEDSI, diskusi terkait aspirasi perempuan asli Papua, serta pemetaan peluang kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perempuan di Kawasan Transmigrasi Muting.

Untuk mengoptimalkan langkah penyelesaian masalah lintas sektor, FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua Selatan, Kabid DP3A Provinsi Papua Selatan, Kepala DP3A Kabupaten Merauke, Aktivis Perempuan Asli Papua Selatan.

Hasil dari diskusi ini menghasilkan rekomendasi program dan kebijakan untuk Tim GEDSI dan sinergitas pemerintah untuk terus mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan asli Papua. Diskusi ini menyoroti permasalahan seputar kurangnya pendampingan dan modal dalam aktivitas ekonomi, serta permasalahan struktural. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi yang besar, seperti skill produksi olah bahan mentah menjadi bahan jadi, noken, dan mulai munculnya kesadaran akan kesetaraan gender di Papua menjadi hal penting untuk terus disuarakan.

“Ketika berbicara perempuan, kita juga harus memperhatikan laki-laki juga, edukasi terhadap laki-laki juga penting dalam konteks pemberdayaan perempuan” Ujar Godefridus, Peneliti Gender dan Perempuan Papua Selatan [10/9].

Melalui forum diskusi lintas sektor ini, diharapkan program Perempuan Berdaya yang dibawa oleh tim pengabdian UGM di Kawasan Transmigrasi Muting pada Bulan Agustus hingga November 2026 dapat menjadi wadah yang tepat. Semoga ke depannya terdapat kolaborasi lanjutan dalam hal-hal baik, lebih banyak lagi pihak yang terlibat, dan lebih banyak lagi manfaat berkelanjutan yang tersebar baik untuk perempuan asli papua dan perempuan transmigrasi.

Merauke, Papua Selatan – Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan Ekspedisi Patriot 2026 sebagai wujud nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyatukan kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Kawasan Transmigrasi, Orang Asli Papua (OAP), dan akademisi. Sinergi ini ditujukan sebagai upaya percepatan pembangunan di Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kembali dilanjutkan melalui pelaksanaan TEP Muting 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menerjemahkan hasil kajian TEP Muting 2025 ke dalam agenda implementasi yang lebih konkret, terukur, dan dapat dikawal bersama.

Hasil kajian TEP KT Muting 2025 menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki modal dasar untuk berkembang sebagai kawasan produktif. Ketersediaan lahan yang luas, topografi yang relatif datar, serta aktivitas pertanian, perkebunan, dan ekonomi lokal menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan infrastruktur dasar dan aksesibilitas, ketergantungan ekonomi pada komoditas sawit dan kerja upahan, persoalan tata kelola lahan, serta kebutuhan penguatan kelembagaan ekonomi lokal menjadi beberapa isu strategis yang memengaruhi perkembangan kawasan.
Berangkat dari kondisi tersebut, Ketua Tim TEP PSPK UGM 2026 (PS011), Mohammad Ghofur dari Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan UGM, membawa pendekatan “Trialistik Percepatan Kawasan Transmigrasi Muting” yang memadukan tiga simpul utama pembangunan, yaitu infrastruktur, agraria, dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Infrastruktur diperlukan untuk membuka akses dan konektivitas, tata kelola agraria perlu diperkuat untuk memastikan pembangunan berlangsung aman secara sosial, sementara ekonomi lokal perlu diaktifkan agar potensi kawasan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tiga simpul tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga flagship program. Pertama, Percepatan Infrastruktur Kritis Muting, yang berfokus pada pemetaan dan verifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, akses pasar, air bersih, energi, jaringan, hingga layanan pendidikan dan kesehatan. Pendekatan ini diarahkan agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi data yang dapat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan. Kedua, Soft Agrarian Change Muting, yang menempatkan tata kelola agraria sebagai proses bertahap, partisipatif, dan tidak konfrontatif. Kegiatan diarahkan pada identifikasi indikasi tumpang tindih lahan, pemetaan HPL yang berpotensi dikelola secara kolektif, serta pendampingan diversifikasi pemanfaatan lahan secara aman secara sosial. Ketiga, Akselerasi Ekonomi Muting, yang berupaya mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui penguatan kelembagaan, produksi, pasar, dan hilirisasi.

Dalam pelaksanaannya, Tim TEP PSPK UGM 2026 PS011 hadir untuk menjembatani data, kondisi lapangan, dan agenda pembangunan. Proses pengumpulan informasi tidak hanya dilakukan melalui data sekunder, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun Task Force Percepatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Muting sebagai mekanisme kerja yang responsif dan berbasis pemecahan masalah. Task force diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah distrik dan kampung, masyarakat adat, masyarakat transmigran, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dalam mengidentifikasi prioritas, menyinkronkan program, serta mendorong tindak lanjut pembangunan.

Perjalanan TEP PSPK UGM 2026 PS011 pun dimulai dari lapangan dengan mendengar, memetakan, memverifikasi, dan menghubungkan berbagai kepentingan yang ada. Sebab, percepatan pembangunan bukan semata tentang seberapa cepat sebuah kawasan dibangun, tetapi tentang bagaimana pembangunan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga keberlanjutan ruang hidup, dan membuka peluang kesejahteraan secara lebih luas.

Panen Raya Padi Gamagora 7 di Living-Lab PSPK UGM: Kolaborasi UGM dan Desa Gunungsari Perkuat Kedaulatan Pangan.

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) menyelenggarakan program EQUITY WCU (Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition World Class University) untuk mengembangkan Living-Lab PSPK UGM di Desa Gunungsari, Madiun. Program ini merupakan upaya hilirisasi produk pengetahuan dan inovasi Universitas Gadjah Mada untuk menjawab berbagai tantangan pertanian di tingkat desa.

Pada hari Jumat, 10 Juli 2026, PSPK UGM bersama masyarakat Desa Gunungsari mengadakan acara Panen Raya Padi Gamagora 7. Kegiatan ini melibatkan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (DPKM UGM), Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Madiun (KAGAMA Madiun), Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada (PIAT UGM). Di dalam acara ini, Pak Alan, perwakilan dari PIAT UGM mengenalkan varietas padi Gamagora 7 atau Gadjah Mada Gogo Rancah 7. Gamagora 7 merupakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kelebihan maupun kekurangan air. Gamagora 7 juga dikenal sebagai padi amfibi yang dikembangkan oleh UGM sebagai bibit unggul yang dapat bertahan di musim penghujan dan musim kemarau. Adanya bentuk kolaborasi ini menegaskan komitmen UGM dalam menjalankan tiga visinya, yaitu kerakyatan, mandiri, dan berkelanjutan.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito yang hadir dalam acara Panen Raya Padi Gamagora 7, menegaskan bahwa kedaulatan pangan sangat ditentukan kapasitas sumber daya yang bisa diolah. Gamagora 7 ini salah satunya dapat menjadi pintu masuk pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan UGM untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pembangunan desa menjadi kunci kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di wilayah agraris yang kehidupan warganya bergantung pada sektor pertanian.

“Living-Lab hadir sebagai bentuk perhatian perguruan tinggi kepada petani dengan harapan dapat membangkitkan semangat dan harga diri pertanian Indonesia,” ujar Arie Sujito.

Melanjutkan pernyataan yang disampaikan oleh Arie Sujito, Kepala Desa Gunungsari juga menyampaikan bahwa pertanian desa saat ini, khususnya di Desa Gunungsari sedang menghadapi tekanan serius berupa alih fungsi lahan yang semakin masif. Tantangan tersebut diperparah oleh kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, serta kecenderungan menurunnya produksi padi di wilayah Madiun.

Selain itu, Arie Sujito meyoroti pentingnya regenerasi petani muda yang menjadi faktor kunci keberhasilan pertanian, selama ini sektor pertanian hanya diisi oleh orang-orang tua. Petani muda di Desa Gunungsari yang hadir pada acara ini menjadi simbol optimisme sekaligus komitmen bersama untuk membangun pertanian desa yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

 

Koperasi Desa Merah Putih : Melemahkan Semangat Kemandirian Desa

Salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto selain Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk penguatan ekonomi rakyat sesuai amant Undang-Undang dasar 45 pasal 33. Menurut rencana Koperasi Desa Merah Putih akan dibentuk di seluruh desa yang ada di Indonesia. Pada saat ini sudah dibangun bangunan Koperasi Desa Merah Putih di 30 ribu desa.
Meskipun pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi produktif rakyat dan membuka ruang bagi rakyat untuk menjadi pelaku usaha, namun pelaksanaan program KDMP juga tidak lepas dari kritik berbagai kalangan. Akhir-akhir ini berbagai aksi demo yang marak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa juga tidak lepas dari upaya untuk mengkritisi pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Beberapa tuntuntan yang mengemuka terkait KDMP dari kalangan mahasiswa yang melakukan aksi demo adalah tuntutan untuk menghentikan sementara dan mengevaluasi total program tersebut. Tuntutan ini didasari oleh penilaian bahwa progam KDMP rawan terhadap penyimpangan anggaran kurang transparan, dan berpotensi menjadi celah korupsi.
Salain dari kalangan mahasiswa, pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih juga mendapat kritik dari kalangan akademisi. Prof. Dr. Bambang Hudayana, MA peneliti senior dari Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai bahwa pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih berpotensi melemahkan semangat otonomi desa. Otonomi desa yang telah diperjuangkan sejak lama hingga mendorong lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014, yang menjadi tonggak penting dalam mengembalikan kemandirian desa yang hilang pada masa sentralisasi Orde baru telah mengalami pelemahan dengan adanya kebijakan pengalihan penggunaan 58% dana desa untuk pembangunan KDMP.

Prof Bambang menyatakan bahwa otonomi desa mencakup kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan local. Dana Desa yang kini nilainya bisa mencapai milyaran rupiah per desa, harusnya digunakan secara fleksibel. Prof. Bambang Hudayana menegaskan bahwa dana desa itu hak desa, bukan sekedar bantuan dari pemerintah pusat. Ketika ditarik kembali untuk program tertentu, apalagi yang bersifat top-down, ia menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil.

Lebih lanjut, Prof. Bambang juga menyoroti konsep Koperasi Merah Putih yang dinilai rancu. Ia menegaskan bahwa koperasi sejatinya merupakan gerakan ekonomi berbasis anggota. ”Bukan sebuah lembaga yang dibentuk atau dimiliki oleh pemerintah desa,” katanya. ”Koperasi itu milik warga, bukan milik desa. Kalau desa membentuk usaha, itu seharusnya masuk kategori Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bukan koperasi.”
Ia khawatir, pemaksaan pembentukan koperasi dengan skema dan penggunaan dana yang telah ditentukan justru tidak efektif. Menurutnya, kebutuhan ekonomi desa sangat beragam dan tidak bisa diseragamkan. “Ada desa yang butuh gudang, ada yang butuh akses pasar, ada yang butuh lahan produksi. Tidak semuanya membutuhkan gedung koperasi,” tambahnya.

Prof. Bambang juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat top-down berisiko mengulang kegagalan masa lalu. Program yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat cenderung menjadi proyek semata tanpa dampak berkelanjutan. “Banyak program pembangunan yang akhirnya hanya jadi proyek penghabisan anggaran, bukan pemberdayaan masyarakat. Ini yang harus dihindari,” katanya.

Sebagai solusi, Prof. Bambang menekankan pentingnya pemerintah menjalankan prinsip good governance dalam merumuskan kebijakan desa. Ia menyebut beberapa prinsip kunci, seperti partisipatif, transparan, akuntabel, dan efektif. “Kebijakan harus melibatkan masyarakat desa, terbuka, dan sesuai kebutuhan nyata. Selain itu, pemerintah juga perlu belajar dari pengalaman sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya ruang kritik dalam kebijakan publik. “Pemerintah harus terbuka terhadap kritik. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Selama awal bulan Juni 2025 ini, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) melakukan kegiatan Need Asesement (NA) Penguatan Desa Lingkar Tambang PT AMMAN di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). NA dipakai untuk menyusun program penguatan desa di bidang kepemerintahan, pelayanan piublik, pembangunan khususnya bidang ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Program penguatan kapasitas desa itu akan diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan sehingga desa akan lebih mampu dalam mengembangkan program-program penguatan ekonomi desa secara mandiri, di bidang desa wisata, UMKM, perikanan, dan peternakan serta bidang lainnya yang urgen dan relevan. Rencana NA dan program penguatan desa telah dikonsultasikan dengan Bupati KSB dan dimohonkan arahannya. Ke depan ketika dijalankan maka program dikawal Tripartit oleh PSPK sebagai pelaksana, dan PT AMMAN dan Pemda KSB.

PT AMMAN memberikan dukungan atas kegiatan NA tersebut, yang rencananya akan dilanjutkan dengan program penguatan kapasitas desa ke depan. Kegiatan NA dilakukan PSPK dengan menerjunkan peneliti untuk tinggal di lapangan dan konsultasi dengan piham manegemen PT AMMAN yang membidangi urusan comdev, dan melakukan pengumpulan data sekunder dan primer di tingkat desa dan pemda. Ada 16 Desa di tiga kecamatan yang disasar dalam penelian NA. Di desa, para peneliti sebanyak 8 orang melakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, aparat desa, anggota BPD, pelaku ekonomi seperti kelompok tani, UMKM, kelompok swadaya masyarakat. Selain itu, peneliti melakukan konsultasi dan kegiatan FGD guna menghimpun usulan program penguatan desa yang tepat, relevan dan bisa nberkelanjutan hasilnya.

Selama tugas di lapangan, dan tinggal di komunnitas dan berinteraksi dengan penduduk desa, peneliti mendapatkan data yang relatif baik untuk kemajuan desa ke depan. Desa dan masyarakatnya merespon positif atas kegiatan NA dan berharap bisa mendapatkan program peningkatan kapasisitas desa.

Selama proses pengumpulan data NA, ketua dan tim peneliti juga menjalin komunikasi dan sekaligus menegaskan komitmen bersama bahwa NA akan dipakai sebagai bahan kerjasama Tripartit (PSPK UGM, Pemda KSB dan PT AMMAN) dalam mengawal program penguatan desa. Karena itu hasil NA pada awal bulan Juli 2025 akan dipakai sebagai bahan penyusunan detail rencana program penguatan desa lingkar tambang, dan dikonsultasikan dengan pihak Pemda serta pihak PT AMMAN.

Selain melakukan kegiatan need assement peneliti PSPK UGM juga menghadiri kegiatan deklarasi desa ramah perempuan dan anak Kecamatan Sekongkang dan launching depot air minum yang dihadiri dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Bapak H. Amar Nurmansyah, S.Si, M.Si  dan delegasi dari PT AMMAN dan Care.

 

 

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMMAN) selain aktif melakukan kegiatan pertambangan juga berkontribusi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di desa-desa lingkar tambang. Program-program tanggung jawab sosial tersebut dilandasi oleh nilai-nilai yang tertuang dalam semangat Corporate Social Responsibility (CSR). Namun demikian, program CSR yang diharapkan sepenuhnya belum mampu berkontribusi dengan baik karena masih adanya beberapa persoalan yang dihadapi di lapangan. Pada tingkatan masyarakat, masih sering dijumpai masalah yang serius dalam menerjemahkan program CSR perusahaan. Di beberapa tempat masih ditemuinya kesalahan persepsi bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayahnya merupakan sumber uang tunai, sehingga masyarakat dapat bergantung padanya. Padahal perusahaan merupakan entitas lain yang juga memiliki batas dan aturan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Di pihak yang lain, pemerintah setempat juga belum bersinergi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lokasi perusahaan, dan terkesan menyerahkan pihak perusahaan untuk sepenuhnya bertanggungjawab atas kondisi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sejak disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga saat ini, perusahaan tambang juga memperhatikan kebutuhan desa untuk memiliki pemerintahan desa yang baik (good governance) seperti mengedepankan asas akuntabilitas, transparansi, demokrasi, partisipasi dan efisiensi. PT AMMAN juga sudah memiliki banyak capaian sebagai bagian tanggungjawab perusahaan dalam pemberdayaan desa baik melalui program CSR maupun program sosial lainnya. Dengan adanya bantuan dari PT AMMAN banyak kemajuan yang telah diraih oleh desa-desa lingkar tambang.

Masalah internal yang dihadapi oleh desa-desa lingkar tambang di atas sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kondisi desa-desa di Indonesia pada umumnya. Mereka secara umum setidaknya menghadapi tiga hal besar. Pertama, bad gorvernance seperti minimnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, lemahnya partisipasi masyarakat dan tingginya praktik korupsi. Masalah kedua adalah problem otonomi desa dan demokrasi. Fenomena yang lumrah terjadi ialah kelompok mayoritas yang termarginalisasi dalam dinamika sosial-ekonomi justru cenderung tidak dapat menyuarakan kepentingannya. Problem ketiga adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan. Dengan adanya ketiga problem yang dihadapi desa-desa tersebut menjadi tantangan di masa depan, sehingga perlu adanya perubahan karakter desa.

Melalui program ”Penguatan Kapasitas Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, desa-desa lingkar tambang PT AMMAN diharapkan mampu meningkatkan fungsinya. Penguatan kapasitas desa ini meliputi seluruh penyelenggara pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, aparatur desa, Bamusdes, dan masyarakat desa.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PSPK UGM dapat terlaksana berkat fasilitasi dari PT AMMAN, terutama Bapak Dimas, Bapak Lalu, Ibu Savitri dan seluruh tim Social Impact dan External Relation  PT AMMAN. Rangkaian kegiatan need asessment yang akan dilaksanakan oleh PSPK UGM juga telah diketahui dan mendapatkan arahan dari Kepala Teknik Tambang yang telah memiliki rencana jangka panjang aktivitas tambang  PT AMMAN ke depan.

1. Workshop Internal PT AMMAN

Kegiatan workshop dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada Hari Kamis dan Jumat, tanggal 13 dan 14 Februari 2025, bertempat di dalam Site PT AMMAN. Peserta workshop dari Social Impact Departement dan External Relations departement. Workshop bertujuan untuk : (a) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang strategi pemberdayaan masyarakat; (b) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi desa pasca revisi UU Desa: dan (c) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peran multi stakeholder dalam pembangunan komunitas. Materi workshop :

(1) “Strategi dan Metode Pemberdayaan Masyarakat” (Prof Bambang Hudayana);

(2) “Renstra Desa dan Peluang ke Depan Pasca Revisi UU Desa” (Sukasmanto, SE, M.Si);

(3) “Penguatan Civil Society dan Kolaborasi Multi-Stakeholder” (Dr. AB Widyanta); dan

(4) “Penguatan Desa Wisata Berbasis Lingkungan” (Prof Suharko).

 

2. Kunjungan Awal ke Desa

Kunjungan ke beberapa desa sekitar PT AMMAN merupakan salah satu tindak lanjut dari rangkaian kegiatan workshop internal yang dilaksanakan oleh PT AMMAN. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan dinamika desa yang berada di sekitar PT AMMAN. Adapun desa-desa yang dikunjungi yaitu: (1) Desa Belo, Kecamatan Jereweh, (2) Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, dan (3) Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang. Kunjungan ke desa-desa tersebut merupakan kunjungan awal sebelum dilakukannya kegiatan pendampingan untuk meningkatakan kapasitas Pemerintahan Desa di kawasan pertambangan PT AMMAN. Dari kunjungan tersebut dapat dipetakan beberapa hal yang dihadapi oleh Pemerintah Desa untuk membangun desa mereka. Adapun hasil kunjungan tim PSPK UGM ke desa-desa tersebut antara lain:

a. Bidang Pemerintahan

Disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Revisi UU Desa, salah satu diantaranya adalah memberikan perubahan masa jabatan Kepala Desa. Perubahan masa jabatan ini memberikan tantangan baru dalam strategi perencanaan pembangunan desa. Konsekuensi dari penambahan masa jabatan tersebut adalah harus menyusun RPJMDesa “tambahan” sampai masa akhir jabatan Kepala Desa. Pasca pengesahan revisi UU Desa , ketiga desa juga telah menyusun dan merevisi RPJMDesa dari 6 tahun menjadi 8 tahun sesuai dengan UU tersebut. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa program tambahan dua tahun  dalam RPJMdesa tersebut sebagian besar adalah jabaran program yang telah tersusun sebelumnya, yaitu program yang telah tetapkan selama 6 tahun dijabarkan lagi menjadi 8 tahun.

Proses perencanaan desa dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan program yang akan dilaksanakan oleh desa. Namun demikian dalam prosesnya tahapan ini memiliki tantangan, dimana terkadang belum mampu menjabarkan kebutuhan desa dari semua aspek kehidupan masyarakatnya ke dalam tahapan perencanaan yang disusun tersebut. Dengan pemerintahan yang baru, desa saat ini juga memiliki tantangan yang lebih komplek, dimana desa menjadi ujung tombak dari 12 program utama Rencana Aksi Kementerian Desa era Pemerintahan Presiden Prabowo. 12 program unggulan Kemendes ini memberikan dorongan bagi pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa agar mampu mengiplementasikan program-program unggulan tersebut. Ketiga desa menyebutkan bahwa untuk meimplementasikan program unggulan tersebut harus didukung dengan SDM di pemerintah desa yang mumpuni yang mampu “mengotak-atik” anggaran desa agar semua program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Terbatasnya pemanfaatan Dana Desa juga sangat dirasakan dampaknya untuk dapat mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah desa mengharapkan dukungan multi pihak (Pemerintah Daerah dan swasta) untuk mensinergikan program yang dialokasikan ke desa sehingga akan mempercepat tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan.

b. Bidang Pelayanan Publik

Pelayanan kepada masyarakat di pemerintahan desa telah memasuki era yang baru. Pelayanan di desa saat ini sudah menggunakan sistem administrasi desa berbasis digital.  Pemanfaatan teknologi digital ini dapat memberikan pelayanan administrasi desa secara efisien, efektif, dan transparan. Namun demikian, penerapan sistem layanan ini secara umum masih dijumpai beberapa tantangan, sebagaimana juga dihadapi oleh desa-desa yang ada di lingkar tambang PT AMMAN. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: (1) keterbatasan infrastruktur, yaitu masih terbatasnya kepemilikan komputer serta masih banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan internet, (2) kurangnya ketrampilan digital yang memadai dari perangkat desa yang bertugas mengoperasikan sistem administrasi desa berbasis digital, dan (3) terbatasnya anggaran dari desa untuk mengimplementasikan sistem administrasi desa berbasis digital.

c. Bidang Pembangunan

Pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa-desa lingkar tambang PT AMMAN belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik.  Kondisi wilayah desa-desa sekitar PT AMMAN memiliki bentang alam dan beberapa kawasan pantai dengan pemandangan yang cukup indah dapat menjadi salah satu potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata alam.  Beberapa desa sudah mulai mengembangkan dan mempromosikan kawasan pantai dan pegunungan di wilayah mereka menjadi salah satu destinasi wisata. Namun demikian tingkat kehadiran wisatawan ke kawasan tersebut belum secara signifikan mengalami peningkatan. Inisiasi membangun desa wisata di kawasan ini sangat memungkinkan dilaksanakan dan diharapkan akan menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi bagi masyarakat desa.  Keberadaan BUMDes diharapkan akan mampu menjadi lembaga ekonomi desa yang dapat mendorong pengelolaan potensi yang dapat mendatangkan income bagi desa. Peningkatan kapasitas pengelola dan kelembagaan BUMDes masih perlu dilaksanakan mengingat beberapa desa di lingkar tambang PT AMMAN balum dapat berjalan dengan baik. Dengan peningkatan kapasitas pengelola dan kelembagaan BUMDes diharapkan akan lebih megakselerasi terwujudnya desa wisata yang madiri dari desa-desa lingkar tambang PT AMMAN. Percepatan mewujudkan hal tersebut juga tidak lepas dari dukungan dari multi stakeholder yang ada di wilayah ini.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa-desa lingkar tambang PT AMMAN umumnya dilakukan dengan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.  Beberapa desa telah memiliki Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dulunya dibentuk dan diinisiasi oleh PT AMMAN. Beberapa  UKM tersebut saat ini berkembang dengan baik dengan jumlah  anggota UKM yang semakin banyak.  Program-program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan dilaksanakan di desa-desa lingkar tambang PT AMMAN. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan esensi masalah  dan prioritas kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.

 

 

[Ponorogo, Jawa Timur]

Dalam menghadapi ancaman kerentanan pangan, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM (PSPK UGM) dan Direktorat Penelitian UGM memandang perlu untuk mengembangkan tanaman pangan lokal dengan fokus pada tanaman porang sebagai salah satu  tanaman penting untuk meningkatkan diversifikasi pangan lokal sekaligus memulihkan lahan kritis dan sekaligus mewujudkan pertanian lestari. Hal ini bertujuan untuk menciptakan  kemandirian pangan dalam arti terjaminnya ketersediaan pangan dan gizi yang cukup untuk kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2024 di Ponorogo, Jawa Timur.

Untuk mendorong petani dapat mengembangkan usaha tani tanaman porang, perlu adanya kegiatan kajian yang baik dan komprehensif dalam memetakan potensi dan tantangan budidaya tanaman  porang di pedesaan  yang mengalami keterbatasan lahan dan menghadapi masalah lahan kritis seperti yang terjadi di Ponorogo. Peta masalah tersebut nantinya akan memberikan gambaran yang perlu diantisipasi dalam proses budidaya tanaman porang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh peta stakeholder yang dapat berperan dalam memberdayakan  usaha tani dan petaninya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah-masalah dalam penanaman tanaman porang, seperti pada hal kepemilikan lahan, modal, teknologi pertanian, kapasitas SDM petani, pemasaran, hama dan ketersediaan pupuk. Meskipun demikian, perlu adanya peningkatan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan usaha seperti dengan pemerintah desa, perhutani, asosiasi porang indonesia, dinas pertanian, UMKM porang dan industri yang memanfaatkan bahan dasar dari porang.

[Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Agustus-November 2024]

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM), bersama Pemerintah Daerah Wonosobo serta Kelompok Tani Ngudi Tentrem di Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang, menginisiasi terwujudnya agro-industri kelapa genjah. Program ini diampu oleh dosen UGM yaitu Prof. Suharko, M.Si. dari Departemen Sosiologi, Prof. Bambang Hudayana, MA. dari Departemen Antropologi, dan Taufan Alam, SP, M.Sc. dari Departemen Budidaya Pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan atas dukungan dari Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat dalam skema Desa Binaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan seperti banyak penderes gula kelapa yang saat ini masih dalam lubang kemiskinan, monopoli harga gula nira serta rata-rata pohon kelapa dalam di Wonosobo dalam kondisi sudah berusia tua dan terlalu tinggi yang meningkatkan meningkatkan risiko pekerjaan para penderes nira kelapa seperti tergelincir, jatuh, dan tersambar petir, .

Komoditas kelapa genjah ini sendiri memiliki potensi antara lain, batang yang pendek, buah yang lebih banyak, umur berbunga yang relatif lebih cepat, kadar nira lebih tinggi serta dapat ditanam dengan jarak lebih rapat dan efisien.

Proses pengembangan agro-industri kelapa genjah ini telah berjalan sejak tahun 2023. Hingga pada tahun 2024, melalui Program Desa Binaan Universitas Gadjah Mada, program Agro-industri Kelapa Genjah dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Kegiatan pada program ini meliputi pelatihan administrasi kelompok berbasis digital, budidaya perikanan air tawar, pembuatan pupuk alternatif, budidaya tanaman sela, dan penambahan penanaman bibit kelapa genjah.

Pelatihan dengan basis digital bertujuan untuk menguatkan pemahaman kelompok pada sarana komunikasi publik yang saat ini sangat kental dengan komunikasi digital. Sedangkan pelatihan perikanan, diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang metode pertanian terpadu yang mengintegrasikan antara pertanian, perikanan, dan peternakan yang ada di masyarakat.

Selain itu, pelatihan lainnya bertujuan untuk memastikan kelompok memahami manajemen pertanian berbasis agro-industri sesuai dengan basis keilmuan pertanian modern. Ke depan, program agro-industri kelapa genjah ini diharapkan pada berjalan dengan baik dan mampu menguatkan kohesi sosial masyarakat terdampak, dan memberikan pendapatan tambahan bagi para petani penderes.