Merauke, Papua Selatan – Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan Ekspedisi Patriot 2026 sebagai wujud nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyatukan kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Kawasan Transmigrasi, Orang Asli Papua (OAP), dan akademisi. Sinergi ini ditujukan sebagai upaya percepatan pembangunan di Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kembali dilanjutkan melalui pelaksanaan TEP Muting 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menerjemahkan hasil kajian TEP Muting 2025 ke dalam agenda implementasi yang lebih konkret, terukur, dan dapat dikawal bersama.
Hasil kajian TEP KT Muting 2025 menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki modal dasar untuk berkembang sebagai kawasan produktif. Ketersediaan lahan yang luas, topografi yang relatif datar, serta aktivitas pertanian, perkebunan, dan ekonomi lokal menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan infrastruktur dasar dan aksesibilitas, ketergantungan ekonomi pada komoditas sawit dan kerja upahan, persoalan tata kelola lahan, serta kebutuhan penguatan kelembagaan ekonomi lokal menjadi beberapa isu strategis yang memengaruhi perkembangan kawasan.
Berangkat dari kondisi tersebut, Ketua Tim TEP UGM 2026 PS011, Mohammad Ghofur dari Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan UGM, membawa pendekatan “Trialistik Percepatan Kawasan Transmigrasi Muting” yang memadukan tiga simpul utama pembangunan, yaitu infrastruktur, agraria, dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Infrastruktur diperlukan untuk membuka akses dan konektivitas, tata kelola agraria perlu diperkuat untuk memastikan pembangunan berlangsung aman secara sosial, sementara ekonomi lokal perlu diaktifkan agar potensi kawasan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tiga simpul tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga flagship program. Pertama, Percepatan Infrastruktur Kritis Muting, yang berfokus pada pemetaan dan verifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, akses pasar, air bersih, energi, jaringan, hingga layanan pendidikan dan kesehatan. Pendekatan ini diarahkan agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi data yang dapat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan. Kedua, Soft Agrarian Change Muting, yang menempatkan tata kelola agraria sebagai proses bertahap, partisipatif, dan tidak konfrontatif. Kegiatan diarahkan pada identifikasi indikasi tumpang tindih lahan, pemetaan HPL yang berpotensi dikelola secara kolektif, serta pendampingan diversifikasi pemanfaatan lahan secara aman secara sosial. Ketiga, Akselerasi Ekonomi Muting, yang berupaya mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui penguatan kelembagaan, produksi, pasar, dan hilirisasi.
Dalam pelaksanaannya, Tim TEP UGM 2026 PS011 hadir untuk menjembatani data, kondisi lapangan, dan agenda pembangunan. Proses pengumpulan informasi tidak hanya dilakukan melalui data sekunder, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun Task Force Percepatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Muting sebagai mekanisme kerja yang responsif dan berbasis pemecahan masalah. Task force diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah distrik dan kampung, masyarakat adat, masyarakat transmigran, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dalam mengidentifikasi prioritas, menyinkronkan program, serta mendorong tindak lanjut pembangunan.
Perjalanan TEP 2026 UGM 2026 PS011 pun dimulai dari lapangan dengan mendengar, memetakan, memverifikasi, dan menghubungkan berbagai kepentingan yang ada. Sebab, percepatan pembangunan bukan semata tentang seberapa cepat sebuah kawasan dibangun, tetapi tentang bagaimana pembangunan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga keberlanjutan ruang hidup, dan membuka peluang kesejahteraan secara lebih luas.