Semiloka Nasional: “GERAKAN MEMPERJUANGKAN UNDANG-UNDANG DESA”

Semiloka ini bertujuan mengoptimalkan gerakan untuk memperjuangkan Undang-undang Desa serta menggaungkan suara dan aspirasi desa untuk membantu lahirnya Undang-undang Desa yang peka dan peduli desa.

Narasumber:

1. Prof.Dr. Susetiawan, Guru Besar Sosiologi Fisipol UGM, Staf Peneliti PSPK UGM.
2. Budiman Sudjatmiko, Anggota DPR Komisi 2
3. Sutoro Eko, Tim Pakar RUU Desa (Dosen APMD)
4. Sudir Santoso, Ketua Umum Parade Nusantara
5. 5. Arie Sujito, Direktur IRE

Seminar untuk umum dan gratis

Sekretariat Panitia: PSPK UGM

Guna meningkatkan kapasistas para peneliti muda di lingkungan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, selama 2 hari yaitu hari Jum’at dan hari Senin, tanggal 10 dan 13 Desember 2010 PSPK UGM menyelenggarakan kegiatan penyegaran bagi para peneliti muda yang selama ini bergabung dengan lembaga tersebut.

Kegiatan penyegaran ini dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa orang narasumber yang dipandang memiliki kompetensi dalam bidang penelitian dan pengembangan. Mereka yang menjadi narasumber kegiatan penyegaran tersebut antara lain Arie Sujito, M.Si (dosen FISIPOL UGM sekaligus direktur IRE Yogyakarta), Dr. Ir. Dyah Ismoyowati (dosen FTP UGM sekaligus kepala PSPK UGM), dan beberapa ahli, baik yang berasal dari internal PSPK maupun dari luar PSPK.

Kegiatan penyegaran bagi para peneliti muda PSPK UGM dipandang perlu sebagai salah satu upaya untuk melakukan transfer of knowledge dari para peneliti senior kepada para peneliti muda agar mereka memiliki kepekaan yang lebih tajam terhadap berbagai isu/persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah pedesaan dan berbagai persoalan yang muncul dalam upaya pengembangan kawasan yang selama ini menjadi perhatian utama PSPK UGM. Selain itu, dari kegiatan penyegaran ini diharapkan para peneliti muda memiliki kemampuan untuk merumuskan langkah yang tepat (solusi) bagi persoalan-persoalan tersebut.

Kegiatan penyegaran yang pada kesempatan ini dilaksanakan khusus bagi kalangan internal PSPK UGM, pada kesempatan yang akan datang akan dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat diikuti oleh pihak-pihak lain yang memiliki minat/kepedulian pada upaya pengembangan masyarakat pedesaan. Bila anda tertarik dengan kegiatan ini, silahkan kontak kami.*(dc)

Letusan Gunung Merapi yang berada di perbatasan propinsi DIY dan Jawa Tengah yang berlangusng sejak tanggal 26 Okober telah menimbulkan korban yang tidak sedikit, baik korban harta benda maupun nyawa. Ribuan rumah tinggal dan fasilitas umum hancur, ribuan ekor binatang ternak dan ribuan hektar tanaman pertanian/perkebunan musnah, serta ratusan nyawa manusia melayang dan luka-luka akibat letusan merapi.

Jatuhnya korban akibat bencana Merapi telah mendorong banyak pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Salah satu lembaga yang memiliki kepedulian pada para korban letusan Merapi adalah Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM. Dengan menjalin kerjasama dengan Komite Kemanusiaan Yogyakarta (sebuah lembaga kemanusiaan yang dibentuk dan beranggotakan sejumlah tokoh masyarakat, yang berasal dari berbagai pihak yaitu akademisi, budayawan, rohaniwan, pengusaha, dll), PSPK UGM telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada para korban bencana Merapi.

Dengan melibatkan relawan yang berjumlah kurang lebih 30 orang pemuda dan mahasiswa, dalam masa tanggap darurat bencana Merapi yang berlangsung sejak pertama kali Gunung Merapi Meletus tanggal 26 Oktober 2010 hingga akhir November 2010, PSPK UGM dan KKY telah berhasil menghimpun bantuan dari berbagai kalangan masyarakat dan menyalurkannya kepada para korban Merapi. Sejumlah bantuan yang berhasil disalurkan oleh PSPK UGM dan KKY kepada para korban Merapi antara lain berupa makanan cepat saji, sembako (beras, minyak goreng, gula, dll), selimut dan pakaian pantas pakai, serta obat-obatan.

Guna menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penyaluran bantuan kepada korban Merapi, sebelum melakukan kegiatan penyaluran bantuan para relawan terlebih dahulu melakukan pemetaan sosial, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang jenis bantuan yang dibutuhkan oleh para korban dan lokasi sarasan yang belum tersentuh bantuan dari pihak lain. Hasil kegiatan pemetaan sosial ini sangat berguna untuk memaksimalkan manfaat dari bantuan yang disalurkan oleh PSPK UGM dan KKY. Salah satu manfaat yang dapat diraih dari kegiatan pemetaan sosial yang dilakukan sebelum penyaluran bantuan adalah dapat ter-cover-nya komunitas korban Merapi yang semula luput dari perhatian para donatur. Salah satu komunitas tersebut adalah komunitas korban Merapi yang berada di tepian Kali Code.

Meski lokasi komunitas masyarakat Kali Code jauh dari puncak Merapi namun karena sungai yang membelah kota Yogyakarta itu berhulu di lereng Merapi maka dampak letusan Merapi juga dirasakan oleh komunitas tersebut. Namun bukan awan panas yang mengancam mereka melainkan banjir lahar dingin. Lahar dingin yang terbawa arus air di Kali Code telah menyebabkan sungai Code mengalami pendangkalan sehingga akhirnya pemukiman di sekitar kali tersebut terkena banjir.

Meskipun masa tanggap darurat akan segera berakhir namun kepedulian PSPK UGM dan KKY pada masayarakat koban bencana Merapi akan terus dilanjutkan. Pada masa rekonstroduksi PSPK UGM dan KKY telah membuat perencanaan untuk membantu pengadaan air bersih bagi warga masyarakat di sejumlah desa di lereng Merapi, baik yang berada di Propinsi DIY maupun Propinsi Jawa Tengah, dengan memberikan sejumlah alat penyaring air besih. Di samping itu, PSPK UGM dan KKY juga akan mendampingi warga masyarakat korban bencana Merapi agar dapat memulihkan atau menciptakan sumber penghidupan baru dengan harapan mereka segera dapat mandiri dan tidak berrgantung lagi pada pihak lain.

Apabila anda memiliki kepedulian pada para korban bencana Merapi dan ingin memberikan bantuan kepada mereka, namun anda tidak mengetahui cara untuk menyalurkannya, percayakan bantuan anda kepada kami maka kami akan menyalurkan bantuan tersebut kepada pihak/korban yang benar-benar membutuhkan. Kami tunggu partisipasi anda.

Oleh: Mochammad Maksum Machfoedz

Kondisi perberasan nasional sungguh amburadul meski harus diakui kekacauan itu sifatnya musiman. Ada titik waktu yang bisa dicatat sebagai masa krisis, antara lain bulan Desember dan masa rendengan yang dicirikan oleh panen minimal, sementara kebutuhan tidak pernah turun. Waktu lain adalah bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. Membengkaknya kebutuhan karena menyambut Lebaran dan masa pembayaran zakat tentu sangat berpengaruh. Namun, lonjakan harga kali ini terjadi di tengah berbagai ironi dan pasca-Lebaran. Pertama, krisis terjadi justru ketika pemerintah, melalui Angka Ramalan (ARAM)-II menggembor- gemborkan bahwa tahun ini kita tidak sekadar swasembada, tetapi swasembada dengan surplus 5,8 juta ton beras.

Kedua, kalau ARAM-II bisa dipercaya, puncak krisis justru terjadi pada puncak surplus bulanan sepanjang 2010 dengan stok akhir Agustus 10,1 juta ton sampai stok akhir September 9,4 juta ton. Ketiga, krisis harga beras terjadi ketika otoritas pangan pemerintah dengan kekuasaan dan segala janjinya, mandul, tidak mampu membangun efektivitas pengendalian harga.

Spekulasi dan klarifikasi pemerintah tentang sebab musabab krisis teramat tidak meyakinkan. Setidaknya, ada dua kubu pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-II yang sangat berbeda dalam penjelasannya. Satu kubu menuding spekulan sebagai penyebabnya, sementara kubu lain menyatakan spekulasi itu tidak mungkin mengingat kompetitifnya pasar beras. Tidak seorang pun berbesar hati mengakui kesalahan bahwa krisis tersebut akibat cetak biru tata niaga perberasan yang telah memperdaya presiden untuk menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009.

Inpres No 7/2009

Dalam upaya menjaga kepentingan produsen, konsumen, dan stabilisasi harga beras sebagai bahan pangan paling strategis, pemerintah selalu menyiapkan bingkai tata niaga yang disebut Inpres tentang Perberasan atau Inpres Beras, yang mengatur tata niaga dan fungsionalisasi otoritas pangan dalam pengendalian harga beras dan gabah.

Selama pemerintahan KIB, kita mengenal Inpres No 13/2005, Inpres No 3/2007, Inpres No 1/2008, Inpres No 8/2008, dan Inpres No 7/2009. Yang menonjol dalam inpres adalah amanat pengamanan harga beras, gabah kering panen (GKP), dan gabah kering giling (GKG) melalui patokan harga yang kemudian disebut harga pembelian pemerintah (HPP). Adalah mandat Bulog sebagai otoritas pangan untuk mengamankan harga di tingkat produsen pada besaran HPP menurut inpres yang berlaku untuk beras kualitas medium.

Inpres No 7/2009 yang diundangkan akhir Desember 2009 dan berlaku 1 Januari 2010 mematok HPP GKP, GKG, dan beras Rp 2.640, Rp 3.345, dan Rp 5.060 per kilogram. Janji kesejahteraan ini setara kenaikan 10 persen dibandingkan Inpres No 8/2008 yang digantikannya. Ajakan untuk melakukan introspeksi, menakar ulang kelayakan Inpres No 7/2009 dalam hal ini sudah tentu erat kaitannya dengan besaran HPP dan proporsionalitasnya.

Besaran HPP

Benar bahwa HPP sekarang sudah 10 persen lebih besar dibandingkan dengan HPP menurut Inpres No 8/2008. Hal ini berarti perbaikan ekonomis sudah dijanjikan bagi petani produsen padi. Persoalannya, apakah perbaikan ini cukup masuk akal atau tidak. Sebagian pihak mengatakan itu sudah bagus mengingat harga beras impor yang lebih murah. Suara ini terutama muncul dari pemerintah.

Sementara pihak lain melihat ini tak cukup berarti dan tidak pantas diukur dengan besaran harga dunia karena tingkat subsidi dan proteksi perberasan mereka yang sangat tinggi dibandingkan di Indonesia. Itu pun masih ditambah dengan pertimbangan sosial ekonomi Indonesia, dalam kaitannya dengan kesempatan kerja dan luasan pemilikan lahan.

Ada baiknya mencermati pandangan kelompok kedua ini, yang juga mengingatkan indikasi rendahnya HPP dilihat dari tingginya harga GKP, GKG, dan beras di pasar yang jauh dari HPP. Maknanya, mekanisme pasar dianggap sudah menetapkan (setting) harga lebih baik bagi petani dan karena itu fungsi pengadaan Bulog tak dijalankan. Haram hukumnya bagi Bulog untuk membeli lebih tinggi dari HPP.

Inilah simalakama pertama. Harga pasar yang tinggi sering dibanggakan sebagai sukses pengendalian harga. Padahal, itulah indikasi terlalu rendahnya HPP. Sebagai bukti, andai saja HPP diturunkan lagi, niscaya pengadaan Bulog akan nihil, tidak ada pengadaan jalur HPP karena harga gabah dan beras yang lebih rendah dari HPP.

Ini mengakibatkan terbatasnya cadangan Bulog sehingga tak mampu mengendalikan harga melalui operasi pasar, seperti terjadi akhir-akhir ini. Simalakama berikutnya berupa keputusan pemerintah untuk impor 500.000 ton beras. Keputusan yang disampaikan Menteri Pertanian dalam rapat koordinasi stabilisasi harga pangan pasca-Lebaran, Senin (20/9), itu pasti memiliki dampak domestik berkepanjangan terhadap sistem produksi beras dalam negeri.

Proporsionalitas

Rendemen adalah rasio teknis antara beras yang dihasilkan dari gabah sebagai bahan bakunya dalam proses penggilingan. Inpres No 7/2009 menyiratkan bahwa beras yang HPP-nya Rp 5.060 per kilogram ternyata nilainya setara dengan harga 1,5127 kilogram GKG dengan HPP Rp 3.345 per kilogram.

Kesetaraan ini menunjukkan bahwa proporsi HPP hanya masuk akal ketika proses penggilingan memiliki rendemen 66 persen dan gratis, tanpa ongkos giling. Dalam dunia nyata, dua hal ini tidak pernah terjadi pada proses penggilingan beras kualitas medium yang dicirikan oleh 20 persen beras patah.

Makna berikutnya, 66 persen adalah optimisme yang tidak memiliki pembenaran, apalagi ketika ditambah ongkos giling Rp 200-Rp 400 per kilogram. Kesetaraan HPP beras Rp 5.060 per kilogram dengan sejumlah gabah senilai yang sama hanya terjadi pada rendemen 68 persen, sesuatu yang tak pernah ada di dunia untuk beras kualitas medium dan itulah simalakama lainnya.

Angka ini jauh menyimpang dari data rendemen Balitbang Pertanian (2008) yang maksimal 64,67 persen dengan konfigurasi gilingan lima tahap Cleaner-Husker-Separator-Polisher-Grader, yang canggih dan supermahal.

HPP beras Rp 5.060 per kilogram itu teramat tidak masuk akal. Berdasarkan rasionalitas rendemen dan biaya giling, untuk GKG Rp 3.345 per kilogram mestinya HPP beras adalah Rp 6.000 per kilogram. Kalau ini patokan HPP-nya, lonjakan harga sampai 20-25 persen tentu masih sangat wajar adanya. Sudah waktunya merombak pola pikir bagi pembenahan Inpres Beras karena landasan legal ini sangat problematik dan telah memunculkan ironi sepanjang sejarah: surplus 9-10 juta ton tetapi impor 500.000 ton. Berangkat dari sinilah kisruh perberasan berakar dan harus diselesaikan. (*Penulis adalah Staf Peneliti PSPK, Guru Besar Sosial Ekonomi Agroindustri, FTP UGM, sumber: Kompas, 22 September 2010).

ANDA MENGALAMI MASALAH DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)?

PSPK UGM Siap Membantu Anda

Corporate Social Responsibility (CSR)

Di era sekarang ini Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang menginginkan agar kegiatan usaha yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan berkesinam-bungan. Berbeda dengan paradigma yang dianut pada masa lalu yang menganggap CSR hanya merupakan kegiatan pelengkap (artifisial) saja, di era sekarang ini sebagian besar perusahaan telah menempatkan CSR sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa kemajuan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal perusahaan tetapi juga dipengaruhi oleh warga masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Kondisi sosial budaya warga masyarakat di sekitar perusahaan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha perusahaan. Sebagai salah satu faktor yang turut berpengaruh pada kamajuan yang akan dicapai oleh perusahaan, banyak perusahaan yang menempatkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan CSR sebagai salah satu pos pembiayaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka kegiatan produksi.

Ada beberapa model CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 model, yaitu model karitatif dan model pemberdayaan. Model karitatif merupakan model CSR yang menempatkan warga masyarakat sekitar perusahaan hanya sebagai penerima bantuan semata. Dalam model ini masyarakat penerima program sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Sedangkan, model pemberdayaan adalah model CSR yang menempatkan warga masyarakat sekitar perusahaan bukan hanya sebagai objek/penerima bantuan semata, tetapi juga sebagai subyek yang berhak ikut dalam menentukan program  yang akan dilaksanakan. Mereka dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program.

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR, tiap-tiap perusahaan memiliki sistem yang berbeda dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa sistem CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan, antara lain pertama, membentuk satu divisi/bagian dalam struktur organisasi perusahaan yang memiliki tugas untuk melaksana-kan kegiatan CSR; kedua, membentuk organisasi/lembaga yang secara organisatoris memiliki posisi terpisah dari perusahaan, namun mendapat support pendanaan dari perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR; dan ketiga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan CSR. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing perusahaan untuk menetapkan model CSR yang akan dilaksanakan.

Problem CSR

Meskipun pada saat ini sebagian besar perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR sebagai salah satu bentuk kepedulian mereka pada masyarakat sekitar perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terdengar berita tentang terjadinya ketegangan/konflik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Berdasarkan catatan, intensitas konflik antara perusahaan dengan warga masyarakat sekitar perusahaan dari waktu ke waktu tidak semakin menurun melainkan cenderung semakin meningkat. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah ada yang salah dengan program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-per usahaan tersebut?

Berdasarkan kajian literatur, terdapat 2 kemungkinan yang dapat menjadi penyebab kegagalan CSR dalam meredam konflik/ketegangan antara perusahaan dengan warga masyarakat sekitar perusahaan. Pertama, program CSR yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan kedua, adanya kelemahan dalam pelaksanaan program CSR. Namun untuk dapat memperoleh jawaban yang lebih tepat atas pertanyaan besar tersebut, perlu adanya kegiatan kajian/evaluasi terhadap program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan harapan, melalui kegiatan tersebut dapat segera diperoleh informasi tentang kesesuaian program CSR yang dilaksanakan perusahaan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh warga masyarakat sekitar perusahaan atau kelemahan/kekurangan dari program CSR yang telah dilaksanakan sehingga segera dapat dilakukan perencanaan ulang atau pembenahan program CSR demi efektivitas dan efisiensi program. Urgensi dari pelaksanaan kegiatan kajian evaluasi terhadap program CSR sangat dirasakan, yaitu guna menghindari penggunaan dana perusahaan yang tidak efisien dan efektif karena tidak dapat memberikan hasil yang optimal bagi pencapaian tujuan program.

Kegiatan kajian evaluasi program CSR dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Evaluasi program yang dilaksanakan secara internal, dari sisi adminitratif lebih sederhana, namun secara substansi kurang memenuhi standart validitas akibat adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat menyebabkan hasil evaluasi seringkali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebaliknya evaluasi eksternal, dari sisi administratif lebih kompleks namun dari sisi subtansi lebih dapat diandalkan.

Apabila dibandingkan, sistem evaluasi eksternal akan dapat memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi perusahaan dibandingkan sistem evaluasi internal. Validitas hasil evaluasi yang lebih terjamin dapat mendorong perusahaan untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin efektivitas program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan kata lain, sistem evaluasi eksternal akan menjamin efisiensi dan efektvfitas kegiatan evaluasi yang dilaksanakan.

Konsultan CSR

Pada saat ini ada banyak lembaga yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perencanaan dan kajian evaluasi program CSR. Namun tidak semua lembaga memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melakukannya. Agar tidak mengalami kekecewaan di kemudian hari, maka perlu bagi setiap perusahaan untuk memilih konsultan perencanaan dan kajian evaluasi program CSR yang telah berpengalaman. Salah satu lembaga yang berpengalaman dalam melakukan perencanaan program dan kajian evaluasi program CSR adalah Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM).

PSPK UGM merupakan salah satu unit kerja dari Universitas Gadjah Mada yang bertugas untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. PSPK didirikan pada bulan April 1973. Sampai dengan tahun 1979 pusat ini dikenal dengan nama Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan (LSPK), dan sesudah itu terkenal dengan sebutan Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan (PPSPK). Sebutan itu berubah lagi, yakni dari tahun 1984-2001 dikenal dengan nama Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK). Akhirnya, sejak bulan Juli 2001 dikenal dengan nama Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) dan berlaku hingga saat ini.

PSPK UGM memiliki banyak pengalaman dalam melakukan kegiatan perencanaan dan kajian evaluasi program CSR. Selama berdiri, berkat dukungan dari para pakar yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada, PSPK UGM telah mampu melaksanakan kerja sama dengan berbagai kalangan, termasuk dengan berbagai perusahaan, baik yang berskala nasional maupun internasional. Beberapa kajian perencanaan dan evaluasi program yang telah berhasil dilaksanakan oleh PSPK UGM  antara lain: (1) Studi Penyusunan Indikator Kerakyatan pada Perusahaan Pertambangan, (2) Studi Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan dengan Masyarakat Sekitar, (3) Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Perusahaan PT. Kelian Equatorial Mining, (4) Studi Evaluasi ”Company Performance” PT. Timah. Tbk, (5) Studi Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur, (6) Studi Evaluasi Program Perberdayaan Masyarakat Sekitar Waduk Sermo DIY, (7) Studi Penyusunan Model Pengembangan Masyarakat Sekitar Perusahaan Besar di Kawasan Timur Indonesia, Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar perusahaan PT Kelian Gold Mining, dan (8) Studi Dampak Sosial Ekonomi Perkebunan Kelapa sawit PT. Asian Agri.

Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, PSPK UGM berhasil memberikan berbagai rekomendasi dan masukan penting yang dapat segera ditindaklanjuti oleh perusahaan demi efisiensi dan efektivitas program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

Koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan PSPK UGM berasal dari: (1) Himpunan laporan penelitian yang dilakukan PSPK UGM sejak berdiri tahun 1973 sampai sekarang; (2) Kumpulan hasil-hasil seminar yang dilakukan di PSPK UGM sejak berdiri sampai sekarang; (3) Kumpulan karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para staf peneliti PSPK UGM; dan (4) Hadiah dari perorangan atau instansi, pembelian, dan lain sebagainya.

1. Koleksi Wertheim (Wertheim Collections)
   Buku-buku Wertheim Collections (WC) adalah sumbangan keluarga Prof. Dr. Wertheim atas prakarsa Alm Prof. Dr. Sartono Kartodirjo. Alm Prof. Dr. Wertheim adalah guru besar Sosiologi Pedesaan Indonesia Universitas Netherland. Buku-buku yang disumbangkan kebanyakan mengenai sejarah pedesaan, sejarah kebudayaan, sejarah politik Indonesia, sejarah ekonomi, sejarah pertanian dan lain-lain.
2. Koleksi Lukman Sutrisno (LSC)
   Adalah buku-buku milik Alm. Prof. Dr. Loekman Soetrisno yang dihibahkan ke perpustakaan PSPK UGM atas prakarsa Ibu Loekman Soetrisno. Buku-buku tersebut mengenai sosiologi pedesaan, sejarah pedesaan, sejarah agraria, politik, hukum dan lain-lain.
3. Koleksi Sugiyanto Padmo (SPC)
   Adalah buku-buku milik Alm. Prof. Dr. Soegijanto Padmo yang dihibahkan ke perpustakaan PSPK UGM. Buku-buku tersebut banyak mengenai sejarah Indonesia, sejarah Asia, sejarah politik, sejarah pertanian dalam pergolakan petani di masa lalu dan lain-lain. Buku-buku sumbangan yang berjumlah banyak diberi tanda khusus dan ditempatkan dalam ruangan khusus di lingkup perpustakaan PSPK UGM . Hal ini dimaksudkan untuk mengenang jasa-jasa beliau.
4. Kliping dari media cetak terkait dengan masalah:
   Perpustakaan PSPK UGM membuat kliping yang sesuai dengan program penelitian yang dilakukan. Adapun kliping yang dibuat oleh Perpustakaan PSPK UGM adalah mengenai: (1) agraria atau pertanahan, (2) irigasi dan pertanian, (3) kelembagaan, koperasi dan komunikasi pedesaan, (4) kemiskinan, peluang kerja, dan peluang berusaha di pedesaan, serta (5) perencanaan wilayah dan evaluasi pembangunan pedesaan. Kliping-kliping tersebut diambil dari beberapa harian surat kabar seperti Kompas, Kedaulatan Rakyat, Republika, dan lain-lain.

Desa merupakan fenomena yang telah ada di Indonesia jauh sebelum NKRI ini diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat +250 “Zelfbesturende landschappen” dan ”Volksgemeenschappen”, seperti deso di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Sampai dengan awal kemerdekaan, desa atau nama lain yang setingkat dengan itu, secara nyata menunjukan karakteristiknya sebagai desa-desa asli yang otonom dan mampu mengurus dirinya sendiri (Rahardjo, 2005).

Buku Seri Warta Pedesaan ini berisi kumpulan makalah Seminar Bulanan yang merupakan pemikiran dari para pakar berbagai disiplin ilmu dan memiliki focus of interest pada masalah pedesaan di Indonesia. Ragam persoalan  yang membelit masyarakat pedesaan jelas memerlukan banyak perhatian dan pemikian agar dapat diperoleh solusi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat pedesaan.

“Letusan Gunung Merapi yang terjadi sejak tanggal 26 Oktober 2010 dan mencapai puncaknya pada tanggal 5 November 2010 telah menjadi tragedi memilukan yang menyebabkan jatuhnya korban yang tidak ternilai besarnya. Bukan hanya korban harta benda tetapi juga korban nyawa. Hingga saat ini telah terdata ratusan rumah tinggal dan fasilitas umum (baik tempat ibadah, kantor pemerintahan dan bangunan sekolah) di wilayah lereng Merapi yang hancur atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Selain itu, letusan gunung Merapi juga telah menyebabkan jatuhnya korban nyawa. Ratusan jiwa warga masyarakat di lereng merapi yang tewas akibat terkena awan panas yang disemburkan oleh gunung Merapi. Bencana Merapi juga telah menyebabkan terjadinya gelombang pengungsi yang jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa, yang tersebar di ratusan titik pengungsian. Meskipun di samping pemerintah terdapat pula banyak pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan yang telah mengulurkan tangan untuk membantu para korban bencana, namun secara umum dapat dikatakan bahwa penanganan dampak bencana letusan gunung Merapi masih belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu aspek yang cukup terabaikan adalah penanganan dampak bencana di bidang pendidikan anak-anak”, demikian penyataan penyaji dalam seminar bulanan di PSPK UGM yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010. Seminar yang telah menjadi tradisi bulanan, pada kesempatan itu menghadirkan seorang narasumber Esti Fariah, konsultan pendidikan sebuah lembaga internasional sekaligus alumni S2 Sosiologi UGM, dengan moderator Drs. Suharman, M.Si, wakil kepala PSPK UGM. Topik yang dibahas pada seminar sore tersebut adalah “Keberlanjutan Pendidikan Pasca Erupsi Merapi”.

Terkait dengan dampak erupsi Merapi di bidang pendidikan anak, penyaji menyatakan bahwa letusan Merapi juga membawa dampak buruk pada keberlanjutan pendidikan anak, khususnya anak-anak di wilayah yang terdampak letusan gunung Merapi. Hal itu terjadi karena beberapa penyebab, pertama, ada beberapa siswa dan guru yang turut menjadi korban letusan gunung Merapi, kedua, banyak anak-anak yang ikut mengungsi orang tua mereka, ketiga, banyak fasilitas sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah di lereng Merapi yang hancur atau rusak akibat letusan Merapi sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan keempat, banyak bangunan sekolah yang dimanfaatkan sebagai lokasi pengungsian sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dampak letusan Merapi bagi keberlanjutan pendidikan anak, banyak pihak menilai pemerintah terlalu lamban. Salah satu indikator yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur adalah lambatnya instruksi yang diberikan pemerintah terkait dengan masalah penitipan anak-anak korban letusan Merapi di sekolah-sekolah yang dekat dengan lokasi pengungsian. Instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah satu minggu anak-anak ikut orang tua mereka di lokasi pengungsian. Praktis selama seminggu anak-anak tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Namun dalam pelaksanaannya instruksi tersebut juga tidak dapat berjalan efektif akibat banyaknya kendala yang dihadapi anak-anak pengungsi korban letusan Merapi. Selain keterbatasan sarana belajar (seragam, buku, dll) yang dihadapi anak-anak pengungsi akibat tidak adanya persiapan pada saat akan mengungsi sehingga banyak sarana belajar yang tertinggal di rumah, banyak pula anak-anak pengungsi yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana di sekolah yang baru. Mereka merasa minder belajar bersama-sama dengan anak-anak bukan pengungsi karena tidak memiliki sarana kegiatan belajar mengajar yang memadai. Di lokasi pengungsian memang terdapat banyak bantuan yang telah diberikan oleh para donatur, namun sebagian besar berupa bahan pangan dan pakaian, jarang yang berupa sarana kegiatan belajar mengajar siswa.

Berbeda dengan pemerintah yang agak lambat menangani dampak bencana Merapi bagi keberlanjutan pendidikan anak, ada beberapa LSM yang mencoba membantu memecahkan masalah tersebut dengan melakukan pendampingan dalam bidang pendidikan bagi anak-anak di lokasi pengungsian. Mereka mencoba mengkoordinir anak-anak di lokasi pengungsian dan mendampingi mereka untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Namun upaya tersebut tidak dapat berjalan optimal akibat berbagai kendala yang dihadapi. Kendala utama yang menghadang adalah tidak adanya tempat yang memadai bagi anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini banyak dirasakan di lokasi pengungsian yang berada di tempat umum, misalnya stadion atau lapangan.

Masalah lain yang terjadi berkaitan dengan penanganan dampak bencana di bidang pendidikan anak adalah pembangunan kembali fasilitas pendidikan (gedung sekolah) yang hancur atau rusak akibat letusan Merapi. Ketika anak-anak bersama orang tua mereka telah pulang kembali ke rumah mereka dari lokasi pengungsian. Anak-anak tidak dapat langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar karena gedung sekolah mereka masih rusak dan belum dibangun kembali. Konsentrasi pemerintah masih tertuju pada upaya menyediakan rumah tinggal bagi warga, sementara penyediaan gedung sekolah menjadi prioritas kedua.

Belum optimalnya penanganan dampak bencana bagi keberlanjutan pendidikan anak mendorong penyaji untuk menawarkan sebuah handbook atau buku panduan terkait dengan penanganan dampak bencana bagi keberlanjutan pendidikan anak yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Buku panduan tersebut disusun berdasarkan pengalaman penyaji saat terlibat dalam penanganan dampak bencana terhadap keberlanjutan pendidikan anak di beberapa daerah. Buku panduan tersebut disusun atas dasar pemikiran bahwa kelangsungan proses pendidikan anak pada sat terjadi bencana merupakan amanah Konvensi Hak Anak (the Convention on the Rights of the Child) tahun 1989, yang di dalamnya terdapat 4 prinsip hak-ahak anak, yaitu, pertama, non diskriminasi, dimana semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan negara, kedua, kepentingan terbaik untuk anak. Setiap tindakan kewenangan oleh publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Anak juga mempunyai hak baik hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya, keempat, partisipasi anak, dimana anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya, serta diperhatikan pendapatnya.

Dalam buku panduan tersebut, penyaji mengajak untuk menggunakan strategi penangan bencana secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak yaitu anak, masyarakat, pemerintah dan pihak lain. Pelibatan anak dalam penanganan dampak bencana guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak yang terdiri atas pangan, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan, dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial. Pelibatan masyarakat diperlukan karena anggota masyarakat termasuk orang tua dalam keadaan darurat, bisa berpartisipasi secara aktif dalam penanganan bencana. Dengan sumber daya yang dimilliki diharapkan masyarakat bisa turut menciptakan suasana kondusif bagi pendidikan anak selama dan pasca bencana.. Pelibatan  pemerintah dan pihak lain. Hal itu penting untuk mengubah paradigma mereka yang selama ini memandang penanganan bencana sebatas charity sehingga mengabaikan aspek lainnya, khususnya bidang pendidikan yaitu menjaga keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar anak selama dan setelah bencana.

Terkait dengan kegiatan belajar mengajar, penyaji dalam buku panduan penanganan bencana bagi keberlanjutan pendidikan anak, menyatakan bahwa dalam kondisi darurat seyogyanya guru memfokuskan pada pengelolaan kelas dengan metode yang sesuai kebutuhan, yaitu mengembangkan metode pendidikan yang dapat mengembangkan wawasan anak dalam hal kebencanaan. “Tidak ada jeleknya bila materi kebencanaan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah, atau dimasukkan dalam mata pelajaran yang sudah ada. Dengan harapan semakin sering anak mendengar masalah tanggap bencana maka anak tersebut akan semakin memiliki kepekaan dalam menghadapi bencana”, demikian papar penyaji sebelum seminar sore tersebut ditutup.*(dc)

“Berbeda dengan dahulu, sekarang biaya kuliah di Universitas Gadjah Mada mahal ya pak? Itulah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh beberapa orang yang berjumpa dengan saya ketika mengetahui bahwa saya adalah dosen Universitas Gadjah Mada. Dan biasanya setelah menerima pertanyaan tersebut saya terdiam, tak bisa memberi jawaban”, demikian pernyataan Arie Sujito, salah seorang penyaji dalam seminar bulanan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010. Seminar yang telah menjadi tradisi setiap awal bulan tersebut, pada kesempatan itu menampilkan dua orang penyaji yaitu Dr. Ir. Irfan Priyambodo, dosen Fakultas Pertanian UGM  sekaligus anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, dan Arie Sujito, S.Sos, M.Si, dosen Sosiologi Fakultas ISIPOL UGM, dengan moderator Drs. Suharman, M.Si, wakil kepala PSPK UGM. Seminar yang diselenggarakan pada sore hari dan dihadiri peserta dari kalangan akademis dan masyarakat umum tersebut membahas topik “Menggugat Kidmat Kebangsaan UGM”.

Bila menilik pada sejarah pendirian Universitas Gadjah Mada, universitas tertua di Indonesia tersebut didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan hak rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, sesuai dengan amanat konstitusi, berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemenuhan hak dan kebutuhan rakyat untuk memperoleh pendidikan mendorong Universitas Gadjah Mada untuk mengembangkan sistem pendidikan yang bervisi kerakyatan, sistem pendidikan yang memiliki keberpihakan yang kuat pada rakyat, khususnya rakyat yang miskin dan lemah yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Konsekwensi dari keberpihakan pada rakyat miskin dan lemah itu adalah penyelenggaraan pendidikan yang murah, sehingga universitas bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, namun tetap menjaga kualitas. Murahnya biaya pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada masa tersebut telah menciptakan sebutan/ciri khas yang melekat kuat pada institusi Universitas Gadjah Mada hingga akhir decade 90-an, yaitu Universitas Gadjah Mada sebagai universitas ndeso.

Citra Universitas Gadjah Mada sebagai universitas ndeso pada masa itu semakin menguat seiring dengan penyelenggaraan kurikulum pendidikan yang memiliki keberpihakan kuat pada rakyat miskin dan lemah. “Salah satu hal dari UGM yang dikagumi banyak pihak, baik yang berasal dari dalam dan luar negeri, adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Salah satu bentuk pengabdian kalangan akademis pada rakyat pedesaan yang miskin dan lemah”, papar penyaji.  

Status BHMN dan Citra UGM

Seiring dengan bergulirnya kebijakan untuk menjadikan Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi  yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang memberikan kewenangan penuh (otonomi) pada universitas untuk mengelola kampus, termasuk dalam bidang keuangan telah mendorong munculnya kebijakan-kebijakan baru yang tidak lagi bersifat populis karena telah bergeser dari tujuan awal pendirian universitas, yaitu penyelenggaraan pendidikan murah bagi rakyat. Status BHMN telah mendorong pengelola kampus untuk mencari tambahan dana guna menutup kekurangan biaya penyelenggaraan pendidikan dengan cara menetapkan berbagai pungutan yang dibebankan pada rakyat (orang tua mahasiswa). Perlu diketahui bahwa UU BHMN menetapkan bahwa pemerintah pusat hanya menanggung sebagian dana yang dibutuhkan untuk menyelenggaran pendidikan di universitas yang berstatus BHMN, sedangkan kekurangan dana harus ditanggung oleh universitas. Untuk menutup kekurangan dana tersebut, pengelola kampus diperkenankan untuk mencari tambahan dana dari sumber lain, antara lain dari orang tua mahasiswa.

Penetapan biaya pendidikan yang relatif mahal yang harus ditanggung oleh orang tua mahasiswa telah menggerus citra Universitas Gadjah Mada sebagai universitas ndeso dan memunculkan citra baru Universitas Gadjah Mada sebagai universitas yang mahal. “ Banyak keluarga miskin yang tidak berani menyekolahkan anak-anak mereka ke UGM karena takut tidak dapat memenuhi biaya pendidikannya”, terang penyaji.  “Oleh karena itu wajar apabila pada saat ini hanya orang-orang kaya yang dapat kuliah di UGM, sedangkan orang-orang miskin harus gigit jari dan menjadi penonton saja.”, lanjutnya. Kondisi ini jelas kontraproduktif bagi citra universitas Gadjah Mada sebagi universitas ndeso, universitas yang memiliki keberpihakan kuat pada orang miskin dan lemah.

Bagi sebagian warga masyarakat, kondisi tersebut diterima begitu saja karena mereka telah termakan semboyan jer basuki mowo beyo, untuk memperoleh hal yang baik dibutuhkan biaya yang mahal. Namun bagi mereka yang paham dengan konstitusi, kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan. Mereka memiliki anggapan bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi. Argumentasi yang mereka sodorkan, dalam kontistusi Republik Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu lembaga pendidikan harus memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan. Bila suatu lembaga pendidikan hanya menerima orang yang kaya saja, dan menolak orang yang miskin dan lemah maka lembaga tersebut jelas mengabaikan amanat konstitusi.

Internasionalisasi UGM

Hal lain yang menyebabkan banyak pihak memiliki pandangan bahwa saat ini Universitas Gadjah Mada telah bergeser dari visi kerakyatan adalah adanya kebijakan universitas yang kurang memiliki keberpihakan pada rakyat kecil. Sebagai contoh, kebijakan internasionalisasi universitas. Kebijakan tersebut telah mendorong  banyak civitas akademika yang melakukan tri darma perguruan tinggi dengan orientasi semata-mata untuk meningkatkan peringkat UGM di kalangan internasional, namun melupakan persoalan riil yang dihadapi rakyat. Sebagai contoh, dalam hal riset, banyak dosen yang melakukan riset namun riset tersebut kurang terkait dengan permasalahan yang dihadapi rakyat kecil. Mereka lebih senang melakukan riset tentang permasalahan yang bersifat internasional karena menganggap hal itu lebih prestisius. “Sebagai gambaran, dalam bidang kesehatan, banyak orang Indonesia yang meninggal gara-gara penyakit DB, namun tidak ada ahli yang mau meneliti masalah tersebut. Mereka lebih suka meneliti masalah lain yang lebih bersifat prestisius, meskipun sebenarnya kurang relevan dengan permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia. Dalam bidang pertanian, banyak orang dari luar negeri yang ingin belajar sistem surjan yang dikembangkan petani Kulon Progo, sedangkan para peneliti di UGM tidak ada yang tertarik pada hal tersebut. Di bidang konstruksi, kita tidak bangga terhadap konsep/ide beton bertulang bamboo yang dikembangkan oleh ahli dalam negeri, dan lebih senang menerapkan ide yang dikembangkan ahli dari luar negeri.”, papar penyaji.    

Selama ini, sebagian besar civitas akademika di UGM memandang bahwa program internasionalisasi hanya bisa dilakukan dengan mengadopsi ide dan pemikiran yang dikembangkan oleh sarjana dari luar, misalnya dengan mengirim dosen untuk studi ke luar negeri. Jarang dari kita yang berpikir bahwa program internasionalisasi bisa dilakukan dengan menawarkan berbagai kearifan local yang ada di Indonesia agar dapat mempengaruhi pemikiran para ahli di dunia barat. “Terus terang, kita lebih merasa bangga dengan hal-hal yang berbau luar negeri, dan cenderung meremehkan berbagai hal yang ada di dalam negeri.  Padahal kearifan local yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, banyak yang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan pengetahuan yang berasal dari luar negeri.”, keluh penyaji.

Hal lain terkait dengan kebijakan internasionalisasi kampus yang kurang mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil dan lemah, menurut penyaji adalah pembukaan kampus UGM di Jakarta. Kebijakan ini dikritik sebagian kalangan sebagai upaya untuk menarik mahasiswa-mahasiswa dari kalangan berduit untuk kuliah di UGM. “Mengapa kita tidak membuka kampus di kota-kota yang kualitas pendidikannya masih belum memadai seperti Jaya Pura, Kendari, dll. Mengapa kita kita justru memilih Jakarta yang telah memiliki banyak perguruan tinggi yang berkualitas ?” Tanya penyaji.   

Penutup

Seiring dengan pembatalan status Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi BHMN muncul harapan baru dari para pecinta UGM, bahwa UGM akan kembali ke jati dirinya, yaitu sebagai universitas ndeso, universitas yang memiliki keberpihakan pada rakyat miskin dan lemah, universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan murah bagi rakyat namun tetap berkualitas, yang selalu memegang teguh Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, karena yang dibutuhkan oleh civitas akademika bukan fasilitas universitas yang mewah, namun suasana pendidikan yang kondusif yang dapat mendorong munculnya debat-debat akademis yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

“Pendidikan yang berkualitas sangat penting, namun hal itu jangan sampai mengorbankan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan, dengan membebankan kepada rakyat biaya pendidikan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Sesuai dengan konstitusi, pemerintah merupakan pihak utama yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat” saran penyaji sebelum seminar sore tersebut ditutup.*(dc)