Arsip:

Buku

Kegiatan Bedah Buku Rakyat Tani Miskin: Korban Terorisme Pembangunan Nasional

“Salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah kemiskinan yang berlarut-larut yang dialami oleh kaum tani Indonesia adalah tidak adanya kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kaum tani.” Demikian pernyataan Dr. Rimawan Pradipto, salah seorang pakar yang tampil sebagai pembedah dari buku Rakyat Tani Miskin: Korban Terorisme Pembangunan karya Prof. Dr. Mochammad Maksum, guru besar Fakultas Teknologi Pertanian dan peneliti senior PSPK UGM. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun PSPK UGM tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011 di ruang sidang besar Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Bulaksumur G-7 Yogyakarta. Kegiatan bedah buku tersebut, selain menampilkan Dr. Rimawan Pradipta, juga menampilkan Fadmi Sustiwi, salah seorang redaktur SKH Kedaulatan Rakyat yang menjadi editor dari buku karya Prof. Maksum tersebut.

“Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki rakyat miskin dalam jumlah besar, khususnya rakyat tani. Namun sangat disayangkan dalam perjalanan sejarahnya bangsa ini selalu memiliki pemerintah atau penguasa yang tidak berpihak atau kurang peka pada kemiskinan yang dialami oleh rakyat tani. Pada masa dulu ketika di negeri ini berkembang sistim pemerintahan kerajaan. Sangat sedikit raja atau penguasa kerajaan yang memperhatikan nasib para petani. Para penguasa tersebut malah menjadikan kaum tani sebagai sapi perah bagi mereka. Selain mengeksploitasi kaum tani sebagai penyangga kebutuhan logistik kerajaan melalui mekanisme pajak atau upeti yang harus disetor oleh kaum tani kepada para penguasa, kaum tani juga menjadi sumber tenaga kerja bagi setiap program yang dijalankan oleh sang penguasa. Kita semua tahu bahwa tanpa dukungan rakyat tani, mustahil bagi wangsa Syailendra untuk membangun Candi Borobudur yang termasyur itu, demikian pula merupakan hal yang mustahil bagi Sultan Agung dari Mataram melakukan penyerangan pada pasukan VOC di Jayakarta tanpa dukungan dari rakyat tani.” lanjut pembahas.

Pada masa penjajahan kondisi kaum tani setali tiga uang alias sama saja. Mereka tetap menjadi sapi perah bagi kaum penjajah. Bahkan ada sebuah kebijakan dari penguasa penjajah yang tidak hanya mengakibatkan timbulnya dampak buruk jangka pendek, tapi jangka panjang bahkan dampak kebijakan tersebut terasa sampai saat ini. Salah satu kebijakan penguasa colonial yang dampaknya terasa sampai saat ini adalah kebijakan culture stelsel, yaitu kebijakan yang mewajibkan rakyat Hindia Belanda untuk membudidayakan tanaman perkebunan untuk memenuhi kebutuhan komoditas perkebunan pasar dunia. Kebijakan ini telah mencabut rakyat Nusantara dari budaya aslinya, yaitu maritime menjadi agraris. Namun sayang kebijakan tersebut tidak mampu mengantarkan rakyat Nusantara untuk sepenuhnya meninggalkan budaya maritime dan sepenuhnya menganut budaya agraris, rakyat nusantara berada pada posisi tengah-tengah, maritime bukan agraris pun bukan.

Kondis tersebut terus berlangsung hingga saat ini, sehingga penguasa pada masa sekarang tidak dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Esok tempe, sore dele adalah satu ungkapan yang sering ditemukan dalam buku karya Prof. Maksum, yang menggambarkan betapa mudahnya pemerintah mengubah kebijakan, pada saat ini kita menjalankan kebijakan untuk ekspor beras namun besok kita menjalankan kebijakan impor. Kenyataan ini menjadi salah satu penyebab penguasa kita, baik penguasa masa lalu maupun penguasa sekarang tidak mampu mengatasi masalah krusial yang selama ini menjerat rakyat tani, yaitu kemiskinan. “Bidang logistik merupakan bidang yang perlu penangan serius dan tidak boleh bersifat temporer. Kalau bangsa ini menetapkan kebijakan untuk menjadi pengimpor maka kita harus konsisten untuk menerapkan kebijakan tersebut, kita tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi bangsa pengekspor. Sebaliknya, bila kita telah memantapkan diri untuk menjadi pengekspor maka kita harus menjaga kebijakan tersebut. Konsistensi dalam menerapkan suatu kebijakan akan menuntun kita untuk menjalankan program-program yang mengarah pada tujuan yang jelas, sehingga akhirnya kita mampu mengembangkan potensi utama yang kita miliki, tanpa harus bergantung pada bangsa lain. Penerapan kebijakan yang tepat akan menyebabkan semua permasalahan yang membelit bangsa ini akan dapat teratasi, termasuk masalah kemiskinan rakyat tani.

Masalah lain yang juga diangkat dalam acara bedah buku tersebut adalah masalah agrarian. Salah seorang peserta menyayangkan buku karya Prof. Maksum belum mengangkat topik agrarian. Padahal semua orang tahu bahwa faktor lain yang juga menyebabkan berlarutnya kemiskinan yang dialami oleh kaum tani adalah keterbatasan pemilikan lahan pertanian. Semua orang tahu bahwa petani Indonesia adalah petani gurem, petani yang memiliki lahan relatif sempit. Bahkan banyak petani Indonesia yang hanya menjadi petani penggarap. Selama petani Indonesia hanya menjadi petani penggarap atau hanya memiliki lahan yang relatif sempit maka masalah kemiskinan yang dialami oleh para petani Indonesia tidak akan dapat diatasi. Menanggapi komentar tersebut, Prof. Maksum yang juga hadir dalam acara tersebut mengakui bahwa buku yang ditulisnya belum menyentuh masalah agraria. Hal itu karena buku ini merupakan kumpulan tulisan beliau yang dimuat di berbagai media massa yang sebenarnya merupakan respon terhadap berbagai masalah pertanian yang sedang actual di masa tesebut. Karena selama ini masalah agraria tidak banyak dibicarakan, maka Prof. Maksum juga belum tertarik untuk menulis masalah tersebut. Namun sebenarnya beliau juga pernah mengulas masalah agraria di dalam tulisannya yang dimuat di sebuah media massa, namun tulisan tersebut belum masuk dalam buku ini.

Dalam kesempatan sama, Fadmi Sustiwi yang berperan sebagai editor buku karya Prof. Maksum menyatakan kekaguman beliau pada Prof. Maksum yang dapat menuliskan ide dan gagasan secara lugas, tanpa tedeng aleng-aleng. Berbagai tulisan yang dimuat di buku ini merupakan kritik pedas yang dilontarkan oleh penulis terhadap berbagai permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia, khususnya kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak tepat. Posisi beliau pada saat ini, selain sebagai guru besar juga sebagai salah satu pimpinan ormas besar di Indonesia akan menyebabkan kritik yang dilontarkan akan memiliki bobot yang signifikan. Hal lain yang juga membuat buku ini menarik, menurut Fadmi Sustiwi, adalah adanya informasi yang disampaikan oleh penulis tentang seluk beluk dunia pertanian. Informasi ini jelas akan memperkaya khasanah pengetahuan pembaca mengenai masalah pertanian. Kita tahu bahwa pada saat ini banyak kaum muda yang memiliki pemahaman yang kurang tentang dunia pertanian. Mereka mengkonsumsi hasil pertanian tapi mereka tidak memiliki pemahaman tentang proses yang harus dilewati komoditas pangan sebelum komoditas tersebut terhidang di meja makan. Proses produksinya saja tidak tahu, apalagi permasalahan yang muncul di seputar pangan. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini semakin banyak generasi muda yang paham dengan dunia pertanian dan tertarik untuk ikut berpartisi mengatasi masalah yang melilit dunia pertanian. Kita berharap setelah publikasi buku ini, banyak anak muda yang tertarik untuk masuk fakultas pertanian. Selama ini minat generasi muda untuk masuk ke fakultas pertanian relatif rendah. Semakin banyak anak muda yang belajar masalah pertanian maka akan semakin banyak orang yang diharapkan dapat ikut memikirkan masalah pertanian. Harapan Fadmi Sustiwi yang terlontar dalam forum tersebut.

Acara bedah buku yang dihadiri peserta dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum, LSM dan akademisi dimeriahkan dengan pembagian doorprize dan bazaar buku dan ditutup pada pukul 18.00.WIB.(*dc).

Ketahanan Pangan di Berbagai Tipologi Area DIY

Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek yaitu: (1) tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk; dan (2) setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Pada tataran nasional, inti persoalan dalam mowujudkan ketahanan pangan selama lima tahun terakhir ini terkait dengan pertumbuhan permintaan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan secara nasional meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu, dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional terkendala oleh kompetisi pemanfaatan lahan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka kebutuhan akan impor pangan akan terus meningkat, dan ketergantungan terhadap pangan impor semakin tinggi. Menyadari akan pentingnya perwujudan ketahanan pangan di tingkat bawah, maka perlu dilakukan pencermatan yang lebih dalam terhadap masalah mikro ketahanan pangan sebagai bagian pengembangan pangan secara nasional. Pengembangan institusi ketahanan pangan tingkat komunitas menjadi mendesak untuk segera dilakukan.

Bunga Rampai Pemikiran Pedesaan 2002-2008

Desa merupakan fenomena yang telah ada di Indonesia jauh sebelum NKRI ini diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat +250 “Zelfbesturende landschappen” dan ”Volksgemeenschappen”, seperti deso di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Sampai dengan awal kemerdekaan, desa atau nama lain yang setingkat dengan itu, secara nyata menunjukan karakteristiknya sebagai desa-desa asli yang otonom dan mampu mengurus dirinya sendiri (Rahardjo, 2005).

Buku Seri Warta Pedesaan ini berisi kumpulan makalah Seminar Bulanan yang merupakan pemikiran dari para pakar berbagai disiplin ilmu dan memiliki focus of interest pada masalah pedesaan di Indonesia. Ragam persoalan  yang membelit masyarakat pedesaan jelas memerlukan banyak perhatian dan pemikian agar dapat diperoleh solusi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat pedesaan.

Buku-buku Terbitan PSPK

Rakyat Tani Miskin: Korban Terorisme Pembangunan Nasional

Buku ini membahas mengenai realitas yang terjadi bahwa upaya pembangunan yang dilakukan dengan tujuan pemberdayaan ternyata menyublim menjadi pemerdayaan, pendekatan bottom up juga  acap kali berhenti mboten up, dan subsidi bagi RTM, rakyat tani miskin, mudah berubah wajah menjadi ajang korupsi. Partisipasi publik sudah teramat sering diseret ke mobilisasi semata. Sementara itu, konsultasi publik tidak pernah jalan kecuali indoktrinasi belaka. Dunia sungguh semakin tidak jelas arahnya.

 
 

Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan Dengan Masyarakat Sekitar (Prosiding Lokakarya)

Dalam suatu aktivitas yang penting untuk mencari model pemecahan masalah hubungan industri pertambangan dengan masyarakat sekitar melalui satu lokakarya, maka prosiding yang diterbitkan menjadi buku ini menjadi salah satu dokumentasi atas upaya tersebut. Diharapkan buku ini dapat menjadi acuan bagi kelanjutan aktivitas guna mewujudkan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

 
 

Pengelolaan Prasarana Pengairan Konstruksi dengan Pola Kemitraaan Usaha Antara pemerintah dan Masyarakat (Prosiding Lokakarya)

Dalam catatan sejarah diketahui bahwa masyarakat selalu terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana pengairan. Bahkan dalam irigasi desa seluruh prasarana dibangun dan dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sendiri tanpa keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan pengairan dimulai sejak akhir abad 19 sejak pemerintah kolonial Belanda membangun sistem irigasi secara besar-besaran untuk perkebunan tebu dan tembakau dan terus berlangsung sampai masa kemerdekaan.

 
 

Komunikasi & Kaderisasi Dalam Pembangunan Pedesaan

Buku ini memuat rangkuman masalah-masalah komunikasi, pelbagai penyuluhan, pengembangan kader sebagai agen pembangunan berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh PSPK UGM. Dalam rangka pembangunan Indonesia fungsi media dalam komunikasi pembangunan dianggap umum sangat vital sehingga dalam pelbagai sektor telah dilakukan daya upaya untuk memfungsionalisasikan perbagai sistem komunikasi beserta medianya untuk menopang serta memperlancar proses pembangunan.

 
 

Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan

Beberapa tulisan yang aktual terutama menyangkut aneka permasalahan kehutanan sosial dan perladangan, yang dalam dua tahun terakhir menjadi fokus penelitian PSPK disajikan dalam buku ini. Permasalahan perhutanan sosial cukup penting implikasinya bagi kebijakan pembangunan hutan di amsa depan, karena menyangkut peranan negara dan swasta dalam mengeksploitasi sumberdaya alam.

 
 

Kajian Pembangunan Pertanian Abad ke-21 “Sistem Pertanian Berkebudayaan Industri dan Strategi Operasional Repelita VII”: Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian dan Strategi Operasional pada Agrosistem sawah

Meskipun laju industrialisasi dalam pembangunan berlangsung pada pertumbuhan yang cukup tinggi, tidak dapat dipungkiri bahwa pertanian akan tetap menjadi sektor yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Peran sektor pertanian terhadap ekonomi negara terbukti penting terutama untuk menyediakan pangan, menyediakan lapangan kerja, menyediakan bahan baku untuk industri, menghasilkan devisa dan mengentaskan kemiskinan.

 
 

Riau Menatap Masa depan

Buku ini membahas beberapa topik yang besar peranannya bagi perkembangan masyarakat Riau di masa yang akan datang terutama sektor-sektor ekonomi – diantaranya adalah perminyakan, kehutanan, dan perkebunan. Sektor ekonomi tradisional seperti perikanan dan permasalahan pembinaan suku-suku yang disebut “suku terasing” tidak luput juga di ulas. Sebuah bacaan bermutu untuk studi pembangunan.

 
 

Kapas: Kajian Sosial Ekonomi

Dewasa ini perkembangan industri tekstil Indonesia melaju pesat namun dipihak lain produksi kapas amat lambat perkembangannya. Ketimpangan laju perkembangan tersebut mengakibatkan ketergantungan industri tekstil kita terhadap serat kapas import amat tinggi. Hingga akhir 1987, sekitar 97 % kebutuhan serat kapas dalam negeri harus import. Ketergantungan terus-menerus terhadap kapas import tersebut sudah barang tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan industri tekstil nasional, bahkan akan mengganggu ketahanan nasional.

 
 

Rencana Sosial Penutupan kawasan Pengelolaan Daerah Tailing dan Sekitarnya di Wilayah PT Freeport Indonesia

Keberadaan kawasan operasi perusahaan pertambangan dapat dipandang sebagai suatu tindakan pengusikan kawasan yang lazimnya merupakann daerah terpencil, dengan segala macam bentuk dampak yang sangat berarti bagi masyyarakat yang telah bermukim dan berada dalam kawasan tersebut. Perbedaan tingkat sosio-kultural antara komunitas perusahaan pertaambangan sebagai pendatang dan masyarakat asli dapat menjadi pemicu munculnya jarak-jarak sosio-kultural di antara keduanya. Pengaruh keberadaan perusahaan pertambangan selama operasi akan berlanjut dengan pengaruh ketidakhadiran pertambangan seusai aktivitas produksi. Berangkat dari hal itu, PT Freeport telah melakukan beberapa kegiatan perencanaan dan persiapan untuk kepentingan masyarakat tersebut.

 
 

Studi Penyusunan Garis-Garis Besar Panduan Program Livelihood

Dalam beberapa tahun terakhir PLAN Indonesia telah menerapkan program Livelihood di beberapa wilayah di Indonesia. Melalui program ini PLAN Indonesia berusaha membantu mengupayakan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan hasil yang lebih optimal diperlukan informasi menyeluruh tentang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat. Berkaitan dengan hal tersebut studi ini dilaksanakan.

 
 

Seri Warta Pedesaan Edisi Khusus: Bunga Rampai Pemikiran Pedesaan 2002-2008

Buku seri Warta Pedesaan ini berisi kumpulan makalah Seminar Bulanan yang merupakan pemikiran dari para pakar berbagai disiplin ilmu dan memiliki focus of interest pada masalah pedesaan di Indonesia. Ragam persoalan yang membelit masyarakat pedesaan jelas memerlukan banyak perhatian dan pemikiran agar dapat diperoleh solusi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan harapan mayarakat pedesaan. Menjaga untuk selalu dekat dan memberikan apa yang diharapkan oleh masyarakat nampaknya merupakan slogan yang sesuai dengan visi dan misi PSPK UGM saat ini maupun di masa yang akan datang.

 
 

Studi Resettlement Waduk Banyuripan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan waduk banyuripan perlu adanya pengkajian khusus yang mendalam terutama dari aspek sosial. Aspek sosial tersebut sangat penting mengingat pengalaman selama ini beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah mengalami berbagai kendala. Permasalahan sosial menjadi faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk rencana pembangunan waduk Banyuripan tersebut.

 
 

Studi Produk Perundang-Undangan yang Berkait dengan Masalah Kemiskinan

Menurut Bank dunia tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 60 persen, sedangkan menurut pemerintah Indonesia lebih kecil yaitu 18 persen. Namun demikian tidak perlu dipungkiri bahwa imbas krisis berkepanjangan yang mendera Indonesia adalah melonjaknya penduduk miskin menjadi lebih dari 40 persen. Realitas tersebut menunjukkan bahwa setelah sekian dekade Indonesia merdeka, pemerintah yang dibentuk belum amapu menjamin kesejahteraan warganya. Studi pustaka ini berusaha untuk membuka wacana bersama tentang perundang-undangan yang selama ini ada, bentuknya berupa analisis tentang berbagai kelemahan dan keberpihakannya terhap masalah kemiskinan.

 
 

Etos Kerja dan Kohesi Sosial

Kesimpulan daam buku ini tidak sekedar membenarkan tesis Weber dalam Protestant Ethik and Spirit of Capitalism bahwa etos kerja suatu etnik atau bangsa sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang mereka anut, tetapi lebih dari itu bahwa etos kerja juga merupakan fenomena sosiologis yang sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi ekonomis.

 
 

Etika Partai Politik: Berbeda Baju Bukan Berarti Musuh

Pengalaman pahit Pemilu di bawah kekuasaan Orde Baru yang penuh kecurangan, ketidakadilan dan kekerasan, menjadikan trauma tersendiri dalam pelaksanaan Pemilu 1999. Oleh karenanya wajar apabila banyak kalangan merasa pesimis terhadap penyelenggaraan Pemilu 1999. Praktek kekerasan dalam Pemilu itu sesungguhnya hanya mencerminkan ketidakpercayaan diri, kekalutan dan ketakutan. Sejarah membuktikan bahwa kekerasan tidak akan memberi penyelesaian yang lama, melainkan hanya akan menimbulkan dendam politik yang selalu berjaga setiap saat.