Siaran Pers
Seminar Hasil Penelitian Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM
Yogyakarta, 12 Januari 2023 di University Club

Selama hampir 50 tahun, tepatnya sejak 1973 Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM telah melaksanakan berbagai riset yang berkaitan dengan isu-isu pedesaan, pertanian dan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Dari berbagai hasil riset pada 2022 saja, PSPK UGM menemukan isu yang menonjol dari semua daerah tersebut, yakni usaha tani rakyat mengalami tekanan dari globalisasi ekonomi, seperti meningkatnya ketergantungan pada pupuk dan benih pabrikan, degradasi lahan akibat masifnya penggunaan bahan kimia berlebihan, dan melemahnya nilai produk hasil pertanian. read more

📢📢 Menuju 5️⃣0️⃣ Tahun PSPK UGM Berkarya.

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK-UGM) selama tahun 2022 telah melaksanakan berbagai riset yang berkaitan dengan pola penghidupan petani di berbagai daerah, seperti Wonosobo, Batang, Ponorogo, Tuban, Kediri, Garut, Bali, hingga Simalungun. Untuk membagikan temuan-temuan penting dan mendiskusikan permasalahan usaha tani rakyat serta membangun sharing gagasan mengenai isu pedesaan, pertanian, dan kedaulatan pangan. Kami bermaksud mengundang anda, untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar hasil penelitian yang akan diselenggarakan pada: read more

[LIVE] Malam ini ada penampilan Wayang Kampung Sebelah di Kampung Mataraman Jogja

Jumat, 14 Agutus 2020
Pkl 23.00 WIB – 00.00 WIB

Live streaming via channel Youtube
Kongres Kebudayaan Desa

#DariDesaUntukIndonesia
#KongresKebudayaanDesa
#FestivalKebudayaanDesa
#IndonesiaMaju

Malam ini akan berlangsung diskusi dan peluncuran buku hasil dari Kongres Kebudayaan Desa.

Acara akan berlangsung malam ini (Sabtu, 15 Agustus 2020) mulai pukul 00.00 WIB hingga jam 12.00 WIB.

Keseluruhan rangkaian acara Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru Dari Desa ini akan disiarkan secara live melalui channel youtube Kongres Kebudayaan Desa.
.
.

#DariDesaUntukIndonesia
#KongresKebudayaanDesa
#FestivalKebudayaanDesa
#IndonesiaMaju

Panitia Kongres Kebudayaan Desa (KKD) menyelenggarakan konferensi pers perihal “Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” di Kompleks Kampoeng Mataraman. “Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” menjadi tema besar dalam Kongres Kebudayaan Desa. Rangkaian kongres yang telah berlangsung sejak 1 Juni 2020 dengan berbagai rangkaian kegiatan dari riset hingga puncaknya Deklarasi.

Sholahudin Nurazmy selaku Koordinator Program, menjelaskan seluruh rangkaian agenda KKD telah berhasil diwujudkan menjadi 21 judul buku. Buku-buku tersebut akan diluncurkan secara bertahap pada 15 Agustus 2020, mulai pukul 00.00 – 16.00 WIB. Diakhiri dengan pembacaan deklarasi oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. read more

Komunikasi menjadi hal sangat krusial dalam sistem kehidupan bermasyarakat, terutama ditengah pandemi COVID-19. Kemudahan akses informasi juga dibarengi dengan kebingungan masyarakat. Bahkan tingkat kepercayaan mereka pada informasi pemerintah pusat dan media besar nasional, sangat menurun. Hal tersebut tidak lepas dari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Dampaknya, warga menjadi mudah percaya hoaks. Karena itu, perlu peran pemangku kekuasaan untuk meminimalkan ketidakpastian informasi dan hoaks agar tidak meresahkan. read more

Ki Hajar Dewantara pernah menulis, “Mangaju-aju salira, mangaju-aju bangsa, mangaju-aju manungsa”, yang artinya membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, dan membahagiakan kemanusiaan. Sebuah pesan yang menggambarkan pemerintah bekerja keras bersama rakyat, dengan mengutamakan keselamatan, kemakmuran, dan kemerdekaan jiwa raga. Karena para pendiri bangsa yang mengidamkan negara ini dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kesetaraan.

Namun cita-cita tersebut tak gampang diwujudkan. Sejarah membuktikan bahwa pilihan negara demokratis sering mendapat benturan. Meski negara masih selamat melewati setiap transisi politik dan demokrasi, namun ada darah dan peluh rakyat di sana. Karena itu saat pandemi COVID-19 sekarang ini, sempat muncul prasangka bahwa kebijakan pemerintah relatif kurang mempertimbangkan keselamatan warganya. Ini karena di beberapa bidang, terutama kesehatan dan ekonomi, tangan birokrasi seolah lumpuh, sehingga warga mencari selamat sendiri-sendiri. read more

Akhirnya semua yang kita lakukan di dunia ini akan kembali ke arah yag sama. Tempat pulang, yaitu keluarga. Di tengah pandemi seperti ini, kemana lagi tujuan kita jika tidak kembali ke rumah? Ke bapak, ibu, dan saudara. Semua yang pernah melupakan peran keluarga, kini kembali. Saling menguatkan, dan mendekat ke orang tua yang sering terlupakan karena berbagai alasan.
Di saat bersamaan, ada juga keluarga yang terdampak kondisi ini. Pemasukan menurun, kekurangan kebutuhan pokok harian, belum lagi tagihan-tagihan cicilan. Lalu tingkat kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kehamilan turut melonjak. Kondisi ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Dan semua itu butuh jalan keluar. Karena itulah peran keluarga menjadi sangat penting. read more

Pengelolaan data merupakan hal penting bagi pembuat kebijakan. Sayangnya di Indonesia data masih belum menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya tampak pada masa pandemi COVID-19. Di berbagai tingkat muncul data penderita COVID-19 yang simpang-siur. Selain itu, data penerima bantuan sosial pemerintah juga tumpang-tindih. Sejauh ini, big data di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal big data merupakan salah satu aset yang dapat digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. read more

Korupsi tak hanya rentan terjadi di pemerintah pusat. Di desa pun potensi korupsi masih ada. Banyak kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa. Baik berupa penyalahgunaan wewenang, anggaran, maupun korupsi aset dan pengadaan barang serta jasa. Korupsi di tingkat desa sudah lama terjadi. Salah satunya menyasar alokasi dana desa. Dan ironisnya, itu justru dilakukan oleh pejabat desa yang nakal dan korup.

Kini saat pandemi COVID-19, beragam bantuan pemerintah maupun swasta bagi warga terdampak, juga berpotensi dikorupsi. Karena itu, pemerintah desa punya peran penting dalam penyaluran dan pengawasan bantuan tersebut. Butuh akuntabilitas dan transparansi untuk mengelolanya. Dan dalam praktiknya, juga perlu didukung dengan arah kebijakan kepala desa yang berintegritas dan berkomitmen bersih dari korupsi. read more