Pengelolaan data merupakan hal penting bagi pembuat kebijakan. Sayangnya di Indonesia data masih belum menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya tampak pada masa pandemi COVID-19. Di berbagai tingkat muncul data penderita COVID-19 yang simpang-siur. Selain itu, data penerima bantuan sosial pemerintah juga tumpang-tindih. Sejauh ini, big data di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal big data merupakan salah satu aset yang dapat digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Keberadaan data menjadi alat ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan anggaran jika mereka memiliki akses untuk melihat data. Hal tersebut membuat data menjadi hal penting dalam politik dan pemerintahan. Karena itu konsep datakrasi menawarkan bagaimana menjalankan kehidupan berbasis data. Tata pemerintahan dikelola secara impersonal dan mengandalkan kecerdasan buatan. Hal ini diharapkan agar pemerintahan lebih demokratis karena tidak ada interprestasi manusia.
Webinar Seri 15 akan membahas strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan datakrasi. Sesi ini juga akan membahas tentang bagaimana persiapan desa untuk memanfaatkan data. Sehingga dapat mendorong perilaku anti korupsi, sadar akuntabilitas dan transparansi atas kebijakan publik, baik di desa maupun secara nasional. Meski demikian, data tetaplah “benda mati”. Kemampuannya untuk menjelaskan diri sendiri kerap dipertanyakan.
Narasumber:
1. Dr Ivanovich Augusta (Pusdatin Kemendes)
2. Onno W. Purbo (Pakar Telematika)
3. Budiman Sudjatmiko (Inovator 4.0 Indonesia)
4. Sukamdi (Kependudukan UGM)
5. Muhamad Hadiyana (Deputi Informasi dan Data KPK)
6. Margiyono Darsa Sumarja (Pemerhati Cyber Law, eks Komisaris Independen Telkom)
Moderator:
G. Ragil Wibawanto, MA (Sosiologi UGM)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut : Instagram/Twitter @kongresdesa
Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa
Website: https://kongreskebudayaandesa.id/