Komunikasi menjadi hal sangat krusial dalam sistem kehidupan bermasyarakat, terutama ditengah pandemi COVID-19. Kemudahan akses informasi juga dibarengi dengan kebingungan masyarakat. Bahkan tingkat kepercayaan mereka pada informasi pemerintah pusat dan media besar nasional, sangat menurun. Hal tersebut tidak lepas dari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Dampaknya, warga menjadi mudah percaya hoaks. Karena itu, perlu peran pemangku kekuasaan untuk meminimalkan ketidakpastian informasi dan hoaks agar tidak meresahkan.
Sebagai contoh, untuk mengurangi resiko salah informasi, Desa Panggungharjo mengoptimalkan grup WhatApps agar sinergis dengan gugus tugas Panggung Tanggap Covid-19. Tujuannya agar informasi dari warga bisa langsung ditangkap, untuk direspon dengan kebijakan mitigatif sesuai kebutuhan. Dan alur informasinya dipantau langsung oleh kepala desa. Sehingga tingkat kepercayaan warga pada informasinya juga sangat tinggi.
Webinar Seri 18 ini akan mengulik beragam persoalan di atas dan tatanan barunya ke depan. Apa kebijakan yang sebaiknya dibuat pemerintah desa agar informasi ke masyarakat tidak simpang siur. Protokol apa saja yang bisa dibutuhkan untuk menghindari salah informasi dan mencegah hoaks tersebar. Lalu, bagaimana peran pemerintah desa mengelola informasi maupun infodemik. Sudah siapkah menuju tata kelola informasi baru di desa setelah pandemi ini?
Narasumber:
1. Prof. Dr. Hermin Indah Wahyuni (Komunikasi UGM)
2. Tri Agus S, MA (APMD)
3. Puthut EA (Mojok)
4. FX Rudy Gunawan (Staf KSP 2014-2019)
5. Febri Diansyah (Biro Hubungan Masyarakat KPK)
Moderator:
Nezar Patria (The Jakarta Post)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut : Instagram/Twitter @kongresdesa
Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa
Website: https://kongreskebudayaandesa.id/
