Panen Raya Padi Gamagora 7 di Living-Lab PSPK UGM: Kolaborasi UGM dan Desa Gunungsari Perkuat Kedaulatan Pangan.

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) menyelenggarakan program EQUITY WCU (Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition World Class University) untuk mengembangkan Living-Lab PSPK UGM di Desa Gunungsari, Madiun. Program ini merupakan upaya hilirisasi produk pengetahuan dan inovasi Universitas Gadjah Mada untuk menjawab berbagai tantangan pertanian di tingkat desa.

Pada hari Jumat, 10 Juli 2026, PSPK UGM bersama masyarakat Desa Gunungsari mengadakan acara Panen Raya Padi Gamagora 7. Kegiatan ini melibatkan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (DPKM UGM), Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Madiun (KAGAMA Madiun), Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada (PIAT UGM). Di dalam acara ini, Pak Alan, perwakilan dari PIAT UGM mengenalkan varietas padi Gamagora 7 atau Gadjah Mada Gogo Rancah 7. Gamagora 7 merupakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kelebihan maupun kekurangan air. Gamagora 7 juga dikenal sebagai padi amfibi yang dikembangkan oleh UGM sebagai bibit unggul yang dapat bertahan di musim penghujan dan musim kemarau. Adanya bentuk kolaborasi ini menegaskan komitmen UGM dalam menjalankan tiga visinya, yaitu kerakyatan, mandiri, dan berkelanjutan.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito yang hadir dalam acara Panen Raya Padi Gamagora 7, menegaskan bahwa kedaulatan pangan sangat ditentukan kapasitas sumber daya yang bisa diolah. Gamagora 7 ini salah satunya dapat menjadi pintu masuk pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan UGM untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pembangunan desa menjadi kunci kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di wilayah agraris yang kehidupan warganya bergantung pada sektor pertanian.

“Living-Lab hadir sebagai bentuk perhatian perguruan tinggi kepada petani dengan harapan dapat membangkitkan semangat dan harga diri pertanian Indonesia,” ujar Arie Sujito.

Melanjutkan pernyataan yang disampaikan oleh Arie Sujito, Kepala Desa Gunungsari juga menyampaikan bahwa pertanian desa saat ini, khususnya di Desa Gunungsari sedang menghadapi tekanan serius berupa alih fungsi lahan yang semakin masif. Tantangan tersebut diperparah oleh kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, serta kecenderungan menurunnya produksi padi di wilayah Madiun.

Selain itu, Arie Sujito meyoroti pentingnya regenerasi petani muda yang menjadi faktor kunci keberhasilan pertanian, selama ini sektor pertanian hanya diisi oleh orang-orang tua. Petani muda di Desa Gunungsari yang hadir pada acara ini menjadi simbol optimisme sekaligus komitmen bersama untuk membangun pertanian desa yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

 

Koperasi Desa Merah Putih : Melemahkan Semangat Kemandirian Desa

Salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto selain Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk penguatan ekonomi rakyat sesuai amant Undang-Undang dasar 45 pasal 33. Menurut rencana Koperasi Desa Merah Putih akan dibentuk di seluruh desa yang ada di Indonesia. Pada saat ini sudah dibangun bangunan Koperasi Desa Merah Putih di 30 ribu desa.
Meskipun pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi produktif rakyat dan membuka ruang bagi rakyat untuk menjadi pelaku usaha, namun pelaksanaan program KDMP juga tidak lepas dari kritik berbagai kalangan. Akhir-akhir ini berbagai aksi demo yang marak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa juga tidak lepas dari upaya untuk mengkritisi pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Beberapa tuntuntan yang mengemuka terkait KDMP dari kalangan mahasiswa yang melakukan aksi demo adalah tuntutan untuk menghentikan sementara dan mengevaluasi total program tersebut. Tuntutan ini didasari oleh penilaian bahwa progam KDMP rawan terhadap penyimpangan anggaran kurang transparan, dan berpotensi menjadi celah korupsi.
Salain dari kalangan mahasiswa, pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih juga mendapat kritik dari kalangan akademisi. Prof. Dr. Bambang Hudayana, MA peneliti senior dari Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai bahwa pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih berpotensi melemahkan semangat otonomi desa. Otonomi desa yang telah diperjuangkan sejak lama hingga mendorong lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014, yang menjadi tonggak penting dalam mengembalikan kemandirian desa yang hilang pada masa sentralisasi Orde baru telah mengalami pelemahan dengan adanya kebijakan pengalihan penggunaan 58% dana desa untuk pembangunan KDMP.

Prof Bambang menyatakan bahwa otonomi desa mencakup kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan local. Dana Desa yang kini nilainya bisa mencapai milyaran rupiah per desa, harusnya digunakan secara fleksibel. Prof. Bambang Hudayana menegaskan bahwa dana desa itu hak desa, bukan sekedar bantuan dari pemerintah pusat. Ketika ditarik kembali untuk program tertentu, apalagi yang bersifat top-down, ia menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil.

Lebih lanjut, Prof. Bambang juga menyoroti konsep Koperasi Merah Putih yang dinilai rancu. Ia menegaskan bahwa koperasi sejatinya merupakan gerakan ekonomi berbasis anggota. ”Bukan sebuah lembaga yang dibentuk atau dimiliki oleh pemerintah desa,” katanya. ”Koperasi itu milik warga, bukan milik desa. Kalau desa membentuk usaha, itu seharusnya masuk kategori Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bukan koperasi.”
Ia khawatir, pemaksaan pembentukan koperasi dengan skema dan penggunaan dana yang telah ditentukan justru tidak efektif. Menurutnya, kebutuhan ekonomi desa sangat beragam dan tidak bisa diseragamkan. “Ada desa yang butuh gudang, ada yang butuh akses pasar, ada yang butuh lahan produksi. Tidak semuanya membutuhkan gedung koperasi,” tambahnya.

Prof. Bambang juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat top-down berisiko mengulang kegagalan masa lalu. Program yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat cenderung menjadi proyek semata tanpa dampak berkelanjutan. “Banyak program pembangunan yang akhirnya hanya jadi proyek penghabisan anggaran, bukan pemberdayaan masyarakat. Ini yang harus dihindari,” katanya.

Sebagai solusi, Prof. Bambang menekankan pentingnya pemerintah menjalankan prinsip good governance dalam merumuskan kebijakan desa. Ia menyebut beberapa prinsip kunci, seperti partisipatif, transparan, akuntabel, dan efektif. “Kebijakan harus melibatkan masyarakat desa, terbuka, dan sesuai kebutuhan nyata. Selain itu, pemerintah juga perlu belajar dari pengalaman sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya ruang kritik dalam kebijakan publik. “Pemerintah harus terbuka terhadap kritik. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Selama awal bulan Juni 2025 ini, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) melakukan kegiatan Need Asesement (NA) Penguatan Desa Lingkar Tambang PT AMMAN di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). NA dipakai untuk menyusun program penguatan desa di bidang kepemerintahan, pelayanan piublik, pembangunan khususnya bidang ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Program penguatan kapasitas desa itu akan diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan sehingga desa akan lebih mampu dalam mengembangkan program-program penguatan ekonomi desa secara mandiri, di bidang desa wisata, UMKM, perikanan, dan peternakan serta bidang lainnya yang urgen dan relevan. Rencana NA dan program penguatan desa telah dikonsultasikan dengan Bupati KSB dan dimohonkan arahannya. Ke depan ketika dijalankan maka program dikawal Tripartit oleh PSPK sebagai pelaksana, dan PT AMMAN dan Pemda KSB.

PT AMMAN memberikan dukungan atas kegiatan NA tersebut, yang rencananya akan dilanjutkan dengan program penguatan kapasitas desa ke depan. Kegiatan NA dilakukan PSPK dengan menerjunkan peneliti untuk tinggal di lapangan dan konsultasi dengan piham manegemen PT AMMAN yang membidangi urusan comdev, dan melakukan pengumpulan data sekunder dan primer di tingkat desa dan pemda. Ada 16 Desa di tiga kecamatan yang disasar dalam penelian NA. Di desa, para peneliti sebanyak 8 orang melakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, aparat desa, anggota BPD, pelaku ekonomi seperti kelompok tani, UMKM, kelompok swadaya masyarakat. Selain itu, peneliti melakukan konsultasi dan kegiatan FGD guna menghimpun usulan program penguatan desa yang tepat, relevan dan bisa nberkelanjutan hasilnya.

Selama tugas di lapangan, dan tinggal di komunnitas dan berinteraksi dengan penduduk desa, peneliti mendapatkan data yang relatif baik untuk kemajuan desa ke depan. Desa dan masyarakatnya merespon positif atas kegiatan NA dan berharap bisa mendapatkan program peningkatan kapasisitas desa.

Selama proses pengumpulan data NA, ketua dan tim peneliti juga menjalin komunikasi dan sekaligus menegaskan komitmen bersama bahwa NA akan dipakai sebagai bahan kerjasama Tripartit (PSPK UGM, Pemda KSB dan PT AMMAN) dalam mengawal program penguatan desa. Karena itu hasil NA pada awal bulan Juli 2025 akan dipakai sebagai bahan penyusunan detail rencana program penguatan desa lingkar tambang, dan dikonsultasikan dengan pihak Pemda serta pihak PT AMMAN.

Selain melakukan kegiatan need assement peneliti PSPK UGM juga menghadiri kegiatan deklarasi desa ramah perempuan dan anak Kecamatan Sekongkang dan launching depot air minum yang dihadiri dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Bapak H. Amar Nurmansyah, S.Si, M.Si  dan delegasi dari PT AMMAN dan Care.

 

 

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMMAN) selain aktif melakukan kegiatan pertambangan juga berkontribusi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di desa-desa lingkar tambang. Program-program tanggung jawab sosial tersebut dilandasi oleh nilai-nilai yang tertuang dalam semangat Corporate Social Responsibility (CSR). Namun demikian, program CSR yang diharapkan sepenuhnya belum mampu berkontribusi dengan baik karena masih adanya beberapa persoalan yang dihadapi di lapangan. Pada tingkatan masyarakat, masih sering dijumpai masalah yang serius dalam menerjemahkan program CSR perusahaan. Di beberapa tempat masih ditemuinya kesalahan persepsi bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayahnya merupakan sumber uang tunai, sehingga masyarakat dapat bergantung padanya. Padahal perusahaan merupakan entitas lain yang juga memiliki batas dan aturan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Di pihak yang lain, pemerintah setempat juga belum bersinergi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lokasi perusahaan, dan terkesan menyerahkan pihak perusahaan untuk sepenuhnya bertanggungjawab atas kondisi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sejak disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga saat ini, perusahaan tambang juga memperhatikan kebutuhan desa untuk memiliki pemerintahan desa yang baik (good governance) seperti mengedepankan asas akuntabilitas, transparansi, demokrasi, partisipasi dan efisiensi. PT AMMAN juga sudah memiliki banyak capaian sebagai bagian tanggungjawab perusahaan dalam pemberdayaan desa baik melalui program CSR maupun program sosial lainnya. Dengan adanya bantuan dari PT AMMAN banyak kemajuan yang telah diraih oleh desa-desa lingkar tambang.

Masalah internal yang dihadapi oleh desa-desa lingkar tambang di atas sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kondisi desa-desa di Indonesia pada umumnya. Mereka secara umum setidaknya menghadapi tiga hal besar. Pertama, bad gorvernance seperti minimnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, lemahnya partisipasi masyarakat dan tingginya praktik korupsi. Masalah kedua adalah problem otonomi desa dan demokrasi. Fenomena yang lumrah terjadi ialah kelompok mayoritas yang termarginalisasi dalam dinamika sosial-ekonomi justru cenderung tidak dapat menyuarakan kepentingannya. Problem ketiga adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan. Dengan adanya ketiga problem yang dihadapi desa-desa tersebut menjadi tantangan di masa depan, sehingga perlu adanya perubahan karakter desa.

Melalui program ”Penguatan Kapasitas Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, desa-desa lingkar tambang PT AMMAN diharapkan mampu meningkatkan fungsinya. Penguatan kapasitas desa ini meliputi seluruh penyelenggara pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, aparatur desa, Bamusdes, dan masyarakat desa.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PSPK UGM dapat terlaksana berkat fasilitasi dari PT AMMAN, terutama Bapak Dimas, Bapak Lalu, Ibu Savitri dan seluruh tim Social Impact dan External Relation  PT AMMAN. Rangkaian kegiatan need asessment yang akan dilaksanakan oleh PSPK UGM juga telah diketahui dan mendapatkan arahan dari Kepala Teknik Tambang yang telah memiliki rencana jangka panjang aktivitas tambang  PT AMMAN ke depan.

1. Workshop Internal PT AMMAN

Kegiatan workshop dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada Hari Kamis dan Jumat, tanggal 13 dan 14 Februari 2025, bertempat di dalam Site PT AMMAN. Peserta workshop dari Social Impact Departement dan External Relations departement. Workshop bertujuan untuk : (a) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang strategi pemberdayaan masyarakat; (b) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi desa pasca revisi UU Desa: dan (c) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peran multi stakeholder dalam pembangunan komunitas. Materi workshop :

(1) “Strategi dan Metode Pemberdayaan Masyarakat” (Prof Bambang Hudayana);

(2) “Renstra Desa dan Peluang ke Depan Pasca Revisi UU Desa” (Sukasmanto, SE, M.Si);

(3) “Penguatan Civil Society dan Kolaborasi Multi-Stakeholder” (Dr. AB Widyanta); dan

(4) “Penguatan Desa Wisata Berbasis Lingkungan” (Prof Suharko).

 

2. Kunjungan Awal ke Desa

Kunjungan ke beberapa desa sekitar PT AMMAN merupakan salah satu tindak lanjut dari rangkaian kegiatan workshop internal yang dilaksanakan oleh PT AMMAN. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan dinamika desa yang berada di sekitar PT AMMAN. Adapun desa-desa yang dikunjungi yaitu: (1) Desa Belo, Kecamatan Jereweh, (2) Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, dan (3) Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang. Kunjungan ke desa-desa tersebut merupakan kunjungan awal sebelum dilakukannya kegiatan pendampingan untuk meningkatakan kapasitas Pemerintahan Desa di kawasan pertambangan PT AMMAN. Dari kunjungan tersebut dapat dipetakan beberapa hal yang dihadapi oleh Pemerintah Desa untuk membangun desa mereka. Adapun hasil kunjungan tim PSPK UGM ke desa-desa tersebut antara lain:

a. Bidang Pemerintahan

Disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Revisi UU Desa, salah satu diantaranya adalah memberikan perubahan masa jabatan Kepala Desa. Perubahan masa jabatan ini memberikan tantangan baru dalam strategi perencanaan pembangunan desa. Konsekuensi dari penambahan masa jabatan tersebut adalah harus menyusun RPJMDesa “tambahan” sampai masa akhir jabatan Kepala Desa. Pasca pengesahan revisi UU Desa , ketiga desa juga telah menyusun dan merevisi RPJMDesa dari 6 tahun menjadi 8 tahun sesuai dengan UU tersebut. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa program tambahan dua tahun  dalam RPJMdesa tersebut sebagian besar adalah jabaran program yang telah tersusun sebelumnya, yaitu program yang telah tetapkan selama 6 tahun dijabarkan lagi menjadi 8 tahun.

Proses perencanaan desa dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan program yang akan dilaksanakan oleh desa. Namun demikian dalam prosesnya tahapan ini memiliki tantangan, dimana terkadang belum mampu menjabarkan kebutuhan desa dari semua aspek kehidupan masyarakatnya ke dalam tahapan perencanaan yang disusun tersebut. Dengan pemerintahan yang baru, desa saat ini juga memiliki tantangan yang lebih komplek, dimana desa menjadi ujung tombak dari 12 program utama Rencana Aksi Kementerian Desa era Pemerintahan Presiden Prabowo. 12 program unggulan Kemendes ini memberikan dorongan bagi pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa agar mampu mengiplementasikan program-program unggulan tersebut. Ketiga desa menyebutkan bahwa untuk meimplementasikan program unggulan tersebut harus didukung dengan SDM di pemerintah desa yang mumpuni yang mampu “mengotak-atik” anggaran desa agar semua program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Terbatasnya pemanfaatan Dana Desa juga sangat dirasakan dampaknya untuk dapat mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah desa mengharapkan dukungan multi pihak (Pemerintah Daerah dan swasta) untuk mensinergikan program yang dialokasikan ke desa sehingga akan mempercepat tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan.

b. Bidang Pelayanan Publik

Pelayanan kepada masyarakat di pemerintahan desa telah memasuki era yang baru. Pelayanan di desa saat ini sudah menggunakan sistem administrasi desa berbasis digital.  Pemanfaatan teknologi digital ini dapat memberikan pelayanan administrasi desa secara efisien, efektif, dan transparan. Namun demikian, penerapan sistem layanan ini secara umum masih dijumpai beberapa tantangan, sebagaimana juga dihadapi oleh desa-desa yang ada di lingkar tambang PT AMMAN. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: (1) keterbatasan infrastruktur, yaitu masih terbatasnya kepemilikan komputer serta masih banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan internet, (2) kurangnya ketrampilan digital yang memadai dari perangkat desa yang bertugas mengoperasikan sistem administrasi desa berbasis digital, dan (3) terbatasnya anggaran dari desa untuk mengimplementasikan sistem administrasi desa berbasis digital.

c. Bidang Pembangunan

Pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa-desa lingkar tambang PT AMMAN belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik.  Kondisi wilayah desa-desa sekitar PT AMMAN memiliki bentang alam dan beberapa kawasan pantai dengan pemandangan yang cukup indah dapat menjadi salah satu potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata alam.  Beberapa desa sudah mulai mengembangkan dan mempromosikan kawasan pantai dan pegunungan di wilayah mereka menjadi salah satu destinasi wisata. Namun demikian tingkat kehadiran wisatawan ke kawasan tersebut belum secara signifikan mengalami peningkatan. Inisiasi membangun desa wisata di kawasan ini sangat memungkinkan dilaksanakan dan diharapkan akan menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi bagi masyarakat desa.  Keberadaan BUMDes diharapkan akan mampu menjadi lembaga ekonomi desa yang dapat mendorong pengelolaan potensi yang dapat mendatangkan income bagi desa. Peningkatan kapasitas pengelola dan kelembagaan BUMDes masih perlu dilaksanakan mengingat beberapa desa di lingkar tambang PT AMMAN balum dapat berjalan dengan baik. Dengan peningkatan kapasitas pengelola dan kelembagaan BUMDes diharapkan akan lebih megakselerasi terwujudnya desa wisata yang madiri dari desa-desa lingkar tambang PT AMMAN. Percepatan mewujudkan hal tersebut juga tidak lepas dari dukungan dari multi stakeholder yang ada di wilayah ini.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa-desa lingkar tambang PT AMMAN umumnya dilakukan dengan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.  Beberapa desa telah memiliki Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dulunya dibentuk dan diinisiasi oleh PT AMMAN. Beberapa  UKM tersebut saat ini berkembang dengan baik dengan jumlah  anggota UKM yang semakin banyak.  Program-program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan dilaksanakan di desa-desa lingkar tambang PT AMMAN. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan esensi masalah  dan prioritas kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.

 

 

[Ponorogo, Jawa Timur]

Dalam menghadapi ancaman kerentanan pangan, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM (PSPK UGM) dan Direktorat Penelitian UGM memandang perlu untuk mengembangkan tanaman pangan lokal dengan fokus pada tanaman porang sebagai salah satu  tanaman penting untuk meningkatkan diversifikasi pangan lokal sekaligus memulihkan lahan kritis dan sekaligus mewujudkan pertanian lestari. Hal ini bertujuan untuk menciptakan  kemandirian pangan dalam arti terjaminnya ketersediaan pangan dan gizi yang cukup untuk kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2024 di Ponorogo, Jawa Timur.

Untuk mendorong petani dapat mengembangkan usaha tani tanaman porang, perlu adanya kegiatan kajian yang baik dan komprehensif dalam memetakan potensi dan tantangan budidaya tanaman  porang di pedesaan  yang mengalami keterbatasan lahan dan menghadapi masalah lahan kritis seperti yang terjadi di Ponorogo. Peta masalah tersebut nantinya akan memberikan gambaran yang perlu diantisipasi dalam proses budidaya tanaman porang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh peta stakeholder yang dapat berperan dalam memberdayakan  usaha tani dan petaninya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah-masalah dalam penanaman tanaman porang, seperti pada hal kepemilikan lahan, modal, teknologi pertanian, kapasitas SDM petani, pemasaran, hama dan ketersediaan pupuk. Meskipun demikian, perlu adanya peningkatan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan usaha seperti dengan pemerintah desa, perhutani, asosiasi porang indonesia, dinas pertanian, UMKM porang dan industri yang memanfaatkan bahan dasar dari porang.

[Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Agustus-November 2024]

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM), bersama Pemerintah Daerah Wonosobo serta Kelompok Tani Ngudi Tentrem di Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang, menginisiasi terwujudnya agro-industri kelapa genjah. Program ini diampu oleh dosen UGM yaitu Prof. Suharko, M.Si. dari Departemen Sosiologi, Prof. Bambang Hudayana, MA. dari Departemen Antropologi, dan Taufan Alam, SP, M.Sc. dari Departemen Budidaya Pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan atas dukungan dari Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat dalam skema Desa Binaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan seperti banyak penderes gula kelapa yang saat ini masih dalam lubang kemiskinan, monopoli harga gula nira serta rata-rata pohon kelapa dalam di Wonosobo dalam kondisi sudah berusia tua dan terlalu tinggi yang meningkatkan meningkatkan risiko pekerjaan para penderes nira kelapa seperti tergelincir, jatuh, dan tersambar petir, .

Komoditas kelapa genjah ini sendiri memiliki potensi antara lain, batang yang pendek, buah yang lebih banyak, umur berbunga yang relatif lebih cepat, kadar nira lebih tinggi serta dapat ditanam dengan jarak lebih rapat dan efisien.

Proses pengembangan agro-industri kelapa genjah ini telah berjalan sejak tahun 2023. Hingga pada tahun 2024, melalui Program Desa Binaan Universitas Gadjah Mada, program Agro-industri Kelapa Genjah dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Kegiatan pada program ini meliputi pelatihan administrasi kelompok berbasis digital, budidaya perikanan air tawar, pembuatan pupuk alternatif, budidaya tanaman sela, dan penambahan penanaman bibit kelapa genjah.

Pelatihan dengan basis digital bertujuan untuk menguatkan pemahaman kelompok pada sarana komunikasi publik yang saat ini sangat kental dengan komunikasi digital. Sedangkan pelatihan perikanan, diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang metode pertanian terpadu yang mengintegrasikan antara pertanian, perikanan, dan peternakan yang ada di masyarakat.

Selain itu, pelatihan lainnya bertujuan untuk memastikan kelompok memahami manajemen pertanian berbasis agro-industri sesuai dengan basis keilmuan pertanian modern. Ke depan, program agro-industri kelapa genjah ini diharapkan pada berjalan dengan baik dan mampu menguatkan kohesi sosial masyarakat terdampak, dan memberikan pendapatan tambahan bagi para petani penderes.

[Kuantan Singingi dan Pelalawan, Riau, November 2024]

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) mengadakan kegiatan Preliminary Study untuk persiapan kegiatan kajian Social Impact Assessment (SIA) di kawasan operasional PT RAPP estate Cerenti dan Estate Ukui yang masih termasuk dalam Grup APRIL. Kegiatan dilaksanakan pada bulan November 2024. Adapun total desa yang dikunjungi ialah sebanyak 17 desa yang tersebar di kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan.

Program ini bertujuan untuk melakukan observasi awal serta mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan masyarakat desa. Hal tersebut dilakukan karena penelitian ini sangat mengutamakan PADIATAPA atau Persetujuan Berdasarkan Informasi Diawal Tanpa Paksaan.

Penelitian ini diawali dengan Kick off meeting bersama PT RAPP untuk pengenalan mengenai lapangan. Kemudian para peneliti melaksanakan proses perizinan di Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan. 

Selanjutnya kegiatan dilaksanakan dengan mengunjungi tempat-tempat yang mendapatkan program dari PT RAPP seperti sekolah, pos pelayanan kesehatan, kelompok tani dan UMKM. Dalam waktu yang cukup singkat ini, peneliti menemukan bahwa banyak sekali program yang telah dilaksanakan oleh PT RAPP yang mendukung kegiatan di masyarakat. Salah satu Kepala Sekolah, Bapak Ayi, menyebutkan bahwa program dari PT RAPP, khususnya di sekolah dasar telah memberikan dampak kepada proses pendidikan, terutama dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas guru.

Selanjutnya hasil penelitian ini nantinya akan digunakan landasan dalam pelaksanaan full assesment SIA yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025.

[Gunungkidul, DIY, November 2023 – Januari 2024]

Pada bulan November 2023- April 2024 Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) mendukung  penelitian yang dilaksanakan oleh BRIN yang bekerjasama dengan Melbourne University dalam rangka kegiatan koneksi. Penelitian tersebut mencoba untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan perhutanan sosial dengan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat pengelola hutan sosial. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan di lapangan yang terbagi di beberapa lokasi pengelolaan perhutanan sosial, yakni di wilayah Sumatera Selatan, Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Sulawes Selatani. Para peneliti melakukan live in atau tinggal bersama masyarakat setempat. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan metode Wawancara Terstruktur, Focus Group Discussion (FGD), dan survey rumah tangga.  

Pelaksanaan kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat. Salah satu Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Gunungkidul, Sudarmi, menyebutkan bahwa kegiatan ini perlu untuk dilaksanakan demi memahami

potensi dan berbagai macam hal yang perlu untuk ditingkatkan oleh para pengelola Perhutanan Sosial. Hal tersebut tidak lain karena banyak sekali tantangan yang erat kaitannya dengan perhutanan sosial, terutama dalam hal pengembangan ekonomi dan kelembagaan. 

Luaran dari kegiatan penelitian ini adalah Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai perhutanan sosial seperti kemajuan perhutanan sosial justru dikuatkan oleh peran perempuan serta publikasi ilmiah. Harapannya kegiatan ini mampu menjadi jalan untuk mensejahterakan masyarakat.

[Bekasi & Sidoarjo, Oktober-November 2024]

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengadakan kegiatan penelitian social mapping di Desa Pantai Bakti, Bekasi dan Desa Larangan, Sidoarjo. Kedua desa tersebut merupakan desa dampingan dari BRI. Kegiatan dilaksanakan pada bulan oktober 2024. Sejauh ini,  BRI telah memberikan atensi khusus pada penanganan permasalahan lingkungan yang tentu akan berdampak pada penghidupan masyarakat baik di wilayah pesisir, perkotaan, maupun pedesaan. Program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di kedua desa tersebut telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Program BRI Peduli di kedua desa tersebut, maka BRI merasa perlu melakukan Social Mapping. 

Social Mapping diantaranya berguna untuk mengukur pemetaan karakteristik, potensi, kebutuhan, dampak, maupun risiko penerima manfaat langsung maupun tidak langsung program sehingga dapat fokus dengan pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan perusahaan. 

Adapun kegiatan ini ini dilaksanakan untuk memetakan kekuatan/ strenghts, kelemahan/ weakness, peluang/ opportunities, ancaman/threats (SWOT) atas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang penting untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Melakukan pemetaan dan analisis pemangku kepentingan (stakeholder) yang berada di kawasan program. Kemudian tujuan akhir dari penelitian ini ialah merumuskan rekomendasi untuk perbaikan Program BRI Peduli yang tepat berdasarkan kebijakan BRI, aspirasi daerah, dan kebutuhan masyarakat, khususnya pada komunitas dampingan program BRI Peduli. 

Kerangka konsep yang digunakan pada penelitian ini antara Sustainable Livelihood Approach, Ekologi Manusia dan Ekolokalisme, Climate Crisis Adaptation, Gender Equality, disability dan Social inclusion, people Centered Development, serta Community based Organization. Harapannya penggunaan konsep tersebut mampu menggali aspirasi masyarakat penerima program sehingga dapat memaksimalkan kegiatan yang telah dijalankan serta menjadikan program BRI berjalan secara berkelanjutan dengan memperhatikan manusia dan lingkungan.

[Gunungkidul, DI Yogyakarta, Juli-Oktober 2024]

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) melalui tim Prof. Bambang Hudayana (Departemen Antropologi Budaya), Dr. Zamzam Fauzanafi (Departemen Antropologi Budaya) dan Satyaguna Rakhmatullah (Departemen Industri Peternakan) melaksanakan program pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan mitra Kelompok Tani Tirtasari Karangrejek dan Pemerintah Kalurahan Karangrejek. Kegiatan ini diselenggarakan atas dukungan dari Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat dalam skema Desa Binaan.

Kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan tanaman pangan yang lebih inovatif dengan menanam varietas unggul, yang cocok dengan perubahan iklim, dan mempunyai pangsa pasar yang baik. Selain itu, kegiatan didesain untuk membuat produk pasca panen yang bisa menyelamatkan petani ketika harga jual hasil panen turun serta memanfaatkan ekonomi lain seperti peternakan agar dapat menjamin kestabilan ekonomi masyarakat.

Program dilaksanakan dari bulan Juli-Oktober 2024 dalam bentuk workshop dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani dan fasilitasi inovasi pertanian dengan dukungan penuh dari Pemerintah Desa Karangrejek dan BUMKal Tirta Kencana. Kerjasama ini mengupayakan penguatan pasar hasil panen, penguatan kelembagaan kelompok tani dan peran aktif petani perempuan dalam fase tanam hingga pasca panen serta memperbesar peluang regenerasi petani muda yang unggul demi menguatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Harapannya, kegiatan ini akan berlangsung pada tahun-tahun berikutnya sehingga mampu menjadi contoh dalam upaya penanganan perubahan iklim di Gunungkidul dan DIY pada khususnya.