[LIVE] Malam ini ada penampilan Wayang Kampung Sebelah di Kampung Mataraman Jogja
Jumat, 14 Agutus 2020
Pkl 23.00 WIB – 00.00 WIB
Live streaming via channel Youtube
Kongres Kebudayaan Desa
#DariDesaUntukIndonesia
#KongresKebudayaanDesa
#FestivalKebudayaanDesa
#IndonesiaMaju
Malam ini akan berlangsung diskusi dan peluncuran buku hasil dari Kongres Kebudayaan Desa.
Acara akan berlangsung malam ini (Sabtu, 15 Agustus 2020) mulai pukul 00.00 WIB hingga jam 12.00 WIB.
Keseluruhan rangkaian acara Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru Dari Desa ini akan disiarkan secara live melalui channel youtube Kongres Kebudayaan Desa.
.
.
#DariDesaUntukIndonesia
#KongresKebudayaanDesa
#FestivalKebudayaanDesa
#IndonesiaMaju
Panitia Kongres Kebudayaan Desa (KKD) menyelenggarakan konferensi pers perihal “Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” di Kompleks Kampoeng Mataraman. “Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” menjadi tema besar dalam Kongres Kebudayaan Desa. Rangkaian kongres yang telah berlangsung sejak 1 Juni 2020 dengan berbagai rangkaian kegiatan dari riset hingga puncaknya Deklarasi.
Sholahudin Nurazmy selaku Koordinator Program, menjelaskan seluruh rangkaian agenda KKD telah berhasil diwujudkan menjadi 21 judul buku. Buku-buku tersebut akan diluncurkan secara bertahap pada 15 Agustus 2020, mulai pukul 00.00 – 16.00 WIB. Diakhiri dengan pembacaan deklarasi oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.
Komunikasi menjadi hal sangat krusial dalam sistem kehidupan bermasyarakat, terutama ditengah pandemi COVID-19. Kemudahan akses informasi juga dibarengi dengan kebingungan masyarakat. Bahkan tingkat kepercayaan mereka pada informasi pemerintah pusat dan media besar nasional, sangat menurun. Hal tersebut tidak lepas dari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Dampaknya, warga menjadi mudah percaya hoaks. Karena itu, perlu peran pemangku kekuasaan untuk meminimalkan ketidakpastian informasi dan hoaks agar tidak meresahkan.
Ki Hajar Dewantara pernah menulis, “Mangaju-aju salira, mangaju-aju bangsa, mangaju-aju manungsa”, yang artinya membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, dan membahagiakan kemanusiaan. Sebuah pesan yang menggambarkan pemerintah bekerja keras bersama rakyat, dengan mengutamakan keselamatan, kemakmuran, dan kemerdekaan jiwa raga. Karena para pendiri bangsa yang mengidamkan negara ini dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kesetaraan.
Namun cita-cita tersebut tak gampang diwujudkan. Sejarah membuktikan bahwa pilihan negara demokratis sering mendapat benturan. Meski negara masih selamat melewati setiap transisi politik dan demokrasi, namun ada darah dan peluh rakyat di sana. Karena itu saat pandemi COVID-19 sekarang ini, sempat muncul prasangka bahwa kebijakan pemerintah relatif kurang mempertimbangkan keselamatan warganya. Ini karena di beberapa bidang, terutama kesehatan dan ekonomi, tangan birokrasi seolah lumpuh, sehingga warga mencari selamat sendiri-sendiri.
Akhirnya semua yang kita lakukan di dunia ini akan kembali ke arah yag sama. Tempat pulang, yaitu keluarga. Di tengah pandemi seperti ini, kemana lagi tujuan kita jika tidak kembali ke rumah? Ke bapak, ibu, dan saudara. Semua yang pernah melupakan peran keluarga, kini kembali. Saling menguatkan, dan mendekat ke orang tua yang sering terlupakan karena berbagai alasan.
Di saat bersamaan, ada juga keluarga yang terdampak kondisi ini. Pemasukan menurun, kekurangan kebutuhan pokok harian, belum lagi tagihan-tagihan cicilan. Lalu tingkat kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kehamilan turut melonjak. Kondisi ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Dan semua itu butuh jalan keluar. Karena itulah peran keluarga menjadi sangat penting.
Pengelolaan data merupakan hal penting bagi pembuat kebijakan. Sayangnya di Indonesia data masih belum menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya tampak pada masa pandemi COVID-19. Di berbagai tingkat muncul data penderita COVID-19 yang simpang-siur. Selain itu, data penerima bantuan sosial pemerintah juga tumpang-tindih. Sejauh ini, big data di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal big data merupakan salah satu aset yang dapat digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Korupsi tak hanya rentan terjadi di pemerintah pusat. Di desa pun potensi korupsi masih ada. Banyak kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa. Baik berupa penyalahgunaan wewenang, anggaran, maupun korupsi aset dan pengadaan barang serta jasa. Korupsi di tingkat desa sudah lama terjadi. Salah satunya menyasar alokasi dana desa. Dan ironisnya, itu justru dilakukan oleh pejabat desa yang nakal dan korup.
Kini saat pandemi COVID-19, beragam bantuan pemerintah maupun swasta bagi warga terdampak, juga berpotensi dikorupsi. Karena itu, pemerintah desa punya peran penting dalam penyaluran dan pengawasan bantuan tersebut. Butuh akuntabilitas dan transparansi untuk mengelolanya. Dan dalam praktiknya, juga perlu didukung dengan arah kebijakan kepala desa yang berintegritas dan berkomitmen bersih dari korupsi.
Peran desa dalam membangun Indonesia baru sangat penting. Sebagai penyelenggara pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, desa selayaknya punya kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Namun, pada praktiknya, kepentingan desa tak jarang bergesekan dengan kebijakan pemerintahan daerah, baik di tingkat kabupaten-kota maupun provinsi. Hal tersebut tentu membuat otonomi dan wewenang desa menjadi sempit dan sulit berkembang. Karena itu, meski telah diatur dalam undang-undang, kewenangan lokal kerap susah dijalankan.
Pandemi COVID-19 memberi perubahan pada banyak hal. Termasuk cara pandang dan cara kerja birokrasi dalam mengurus sektor publik. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) pun dioptimalkan guna meminimalisir penularan virus. Namun, sebetulnya gejala reformasi birokrasi dengan memanfaatkan TI sudah menjadi tren sejak beberapa waktu lalu. TI dipercaya efektif membuat kerja organisasi birokrasi menjadi lebih efisien, praktis serta mudah diakses warga.
Namun, keberhasilan TI dalam reformasi birokrasi masih jadi tanda tanya. Selama pandemi, TI memang membantu birokrasi melakukan kerja jarak jauh, tapi apakah publik dapat menilai sejauh mana kinerjanya? Terutama, setelah menilik kontribusinya dalam peningkatan kualitas layanan publik. Adakah perubahan ke arah lebih baik, atau malah sebaliknya? Bagaimanapun, reformasi birokrasi harus kembali pada pengelolaan layanan warga negara, khususnya warga desa, yang lebih baik.
