[LIVE] Malam ini ada penampilan Wayang Kampung Sebelah di Kampung Mataraman Jogja
Jumat, 14 Agutus 2020
Pkl 23.00 WIB – 00.00 WIB
Live streaming via channel Youtube
Kongres Kebudayaan Desa
#DariDesaUntukIndonesia
#KongresKebudayaanDesa
#FestivalKebudayaanDesa
#IndonesiaMaju
Malam ini akan berlangsung diskusi dan peluncuran buku hasil dari Kongres Kebudayaan Desa.
Acara akan berlangsung malam ini (Sabtu, 15 Agustus 2020) mulai pukul 00.00 WIB hingga jam 12.00 WIB.
Keseluruhan rangkaian acara Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru Dari Desa ini akan disiarkan secara live melalui channel youtube Kongres Kebudayaan Desa.
.
.
#DariDesaUntukIndonesia
#KongresKebudayaanDesa
#FestivalKebudayaanDesa
#IndonesiaMaju
Panitia Kongres Kebudayaan Desa (KKD) menyelenggarakan konferensi pers perihal “Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” di Kompleks Kampoeng Mataraman. “Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” menjadi tema besar dalam Kongres Kebudayaan Desa. Rangkaian kongres yang telah berlangsung sejak 1 Juni 2020 dengan berbagai rangkaian kegiatan dari riset hingga puncaknya Deklarasi.
Sholahudin Nurazmy selaku Koordinator Program, menjelaskan seluruh rangkaian agenda KKD telah berhasil diwujudkan menjadi 21 judul buku. Buku-buku tersebut akan diluncurkan secara bertahap pada 15 Agustus 2020, mulai pukul 00.00 – 16.00 WIB. Diakhiri dengan pembacaan deklarasi oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.
“Sebanyak 21 buku tersebut di dalamnya berisi rekomendasi, usulan, dan panduan bagi para pengambil kebijakan. Harapannya bisa dijadikan referensi berbagai pihak di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Desa,” tambah Sholahudin.
Hal senada, disampaikan oleh Aditya Mahendra Putra, selaku Manager Program KKD. Ia memaparkan terkait rangkaian kegiatan KKD, antara lain riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa, Call for Papers, Serial Webinar KKD dan Talkshow Festival Kebudayaan Desa-desa Nusantara.
Riset yang telah dilakukan, berhasil menjaring 1.231 responden dari Aceh hingga Papua. Sementara untuk Call for Papers, ada sebanyak 57 naskah telah masuk. Paper tersebut ditulis oleh masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrasi, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapapun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa.
Selain itu, rangkaian seri webinar yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut, mulai 1 hingga 10 Juli 2020 itu memuat 100 jam webinar dan 20 tema webinar. Dengan 20 Term of reference, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia, serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuwan dan keahlian.
Kegiatan Festival Kebudayaan Desa-desa Nusantara yang dilaksanakan sejak 13-16 Juli 2020. Festival ini membincang secara khusus gagasan, pemikiran tentang Arah Tatanan Indonesia baru dari Perspektif Desa – Masyarakat Adat di Indonesia.
“Sebanyak 21 buku yang dihasilkan terdiri dari 19 buku dari serangkaian Webinar Series, 1 Buku Bunga rampai Strategi Pemajuan Kebudayaan Nusantara, 1 Buku hasil riset KKD, dan 1 Buku Putih berkaitan dengan Panduan Penyusunan RPJMDesa. Kongres ini masih panjang, selanjutnya tugas kita bersama-sama untuk mengimplementasikan, dan mendaratkan rekomendasi-rekomendasi tersebut,” tambahnya.
Lurah Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt. juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian-rangkaian kegiatan KKD terdapat tiga hal penting yang harus diwujudkan berkaitan dengan kemandirian dan kesejahteraan warga desa yang di topang oleh tiga pilar kemandirian desa.
“Dialektika yang lahir dari rangkaian kegiatan KKD, terdapat tiga hal penting yang harus di wujudkan terkait dengan arah tatanan Indonesia baru ke depan, yaitu ingin mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan warga desa yang di topang oleh tiga pilar kemandirian desa,” ujarnya.
Tiga hal penting berkaitan dengan menjadikan desa sebagai arena demokrasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi, dan pemberkuasaan melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.
“Tiga hal tersebut secara detail yaitu; pertama, berkaitan dengan menjadikan desa sebagai demokrasi politik lokal, artinya menghadirkan layanan Negara dan demokratisasi lokal. Kedua, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, dengan maksud agar warga desa memiliki akses sumber ekonomi dari desa untuk dapat mengurus dan mengelola sumber-sumber tersebut baik berupa; air bersih, udara bersih, dan pangan sehat. Ketiga, Pemberkuasaan atas data dan informasi, artinya warga desa berdaulat dengan data yang dapat melahirkan pengetahuan dari desa, sehingga menjadi titik masuk warga desa turut serta menentukan arah kebijakan politik maupun ekonomi di desa. Ketiga rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Presiden untuk membacakannya, yang harapannya bisa dijadikan referensi bagi para pemangku kebijakan di Indonesia,” pungkas Wahyudi. (Redaksi KKD)
Materi Talkshow Festival Kongres Kebudayaan Desa 2020 dapat diunduh di link berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1AasWvCHozX6-ghZ3xz8QRVGts_WCNBme
Materi Webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020 dapat diunduh di link berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1XRIge5lm–LlpVEaEEeKj6HwnQYfWG3c
Komunikasi menjadi hal sangat krusial dalam sistem kehidupan bermasyarakat, terutama ditengah pandemi COVID-19. Kemudahan akses informasi juga dibarengi dengan kebingungan masyarakat. Bahkan tingkat kepercayaan mereka pada informasi pemerintah pusat dan media besar nasional, sangat menurun. Hal tersebut tidak lepas dari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Dampaknya, warga menjadi mudah percaya hoaks. Karena itu, perlu peran pemangku kekuasaan untuk meminimalkan ketidakpastian informasi dan hoaks agar tidak meresahkan.
Sebagai contoh, untuk mengurangi resiko salah informasi, Desa Panggungharjo mengoptimalkan grup WhatApps agar sinergis dengan gugus tugas Panggung Tanggap Covid-19. Tujuannya agar informasi dari warga bisa langsung ditangkap, untuk direspon dengan kebijakan mitigatif sesuai kebutuhan. Dan alur informasinya dipantau langsung oleh kepala desa. Sehingga tingkat kepercayaan warga pada informasinya juga sangat tinggi.
Webinar Seri 18 ini akan mengulik beragam persoalan di atas dan tatanan barunya ke depan. Apa kebijakan yang sebaiknya dibuat pemerintah desa agar informasi ke masyarakat tidak simpang siur. Protokol apa saja yang bisa dibutuhkan untuk menghindari salah informasi dan mencegah hoaks tersebar. Lalu, bagaimana peran pemerintah desa mengelola informasi maupun infodemik. Sudah siapkah menuju tata kelola informasi baru di desa setelah pandemi ini?
Narasumber:
1. Prof. Dr. Hermin Indah Wahyuni (Komunikasi UGM)
2. Tri Agus S, MA (APMD)
3. Puthut EA (Mojok)
4. FX Rudy Gunawan (Staf KSP 2014-2019)
5. Febri Diansyah (Biro Hubungan Masyarakat KPK)
Moderator:
Nezar Patria (The Jakarta Post)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut : Instagram/Twitter @kongresdesa
Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa
Website: https://kongreskebudayaandesa.id/
Ki Hajar Dewantara pernah menulis, “Mangaju-aju salira, mangaju-aju bangsa, mangaju-aju manungsa”, yang artinya membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, dan membahagiakan kemanusiaan. Sebuah pesan yang menggambarkan pemerintah bekerja keras bersama rakyat, dengan mengutamakan keselamatan, kemakmuran, dan kemerdekaan jiwa raga. Karena para pendiri bangsa yang mengidamkan negara ini dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kesetaraan.
Namun cita-cita tersebut tak gampang diwujudkan. Sejarah membuktikan bahwa pilihan negara demokratis sering mendapat benturan. Meski negara masih selamat melewati setiap transisi politik dan demokrasi, namun ada darah dan peluh rakyat di sana. Karena itu saat pandemi COVID-19 sekarang ini, sempat muncul prasangka bahwa kebijakan pemerintah relatif kurang mempertimbangkan keselamatan warganya. Ini karena di beberapa bidang, terutama kesehatan dan ekonomi, tangan birokrasi seolah lumpuh, sehingga warga mencari selamat sendiri-sendiri.
Webinar Seri 17 mengajak untuk mengkaji ulang relasi antara negara dan warganya. Karena justru pandemi ini menunjukkan bahwa puncak relasi sosial adalah gotong royong, puncak relasi ekonomi adalah kerjasama, dan puncak relasi politik adalah musyawarah. Dan semua itu terbukti bermuara pada pentingnya kolaborasi. Belajar dari kondisi ini, semoga ke depan lahir tatanan masyarakat baru yang partisipatif dan menawarkan program-program strategis kepada pemerintah desa dan warganya untuk menjalani kenormalan baru.
Narasumber:
1. Dr. Aris Arif Mundayat (Antropolog UNS)
2. Prof. Dr. Bambang Purwanto, MA (Sejarah UGM)
3. Dr. Eko Meinarno (Psikologi UI)
4. Dr. Robertus Robert (Sosiologi UNJ)
5. Dewi Candraningrum (Jejer Wadon)
Moderator: Dr. Lukman Hakim (Fisipol UGM)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut : Instagram/Twitter @kongresdesa
Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa
Website: https://kongreskebudayaandesa.id/
Akhirnya semua yang kita lakukan di dunia ini akan kembali ke arah yag sama. Tempat pulang, yaitu keluarga. Di tengah pandemi seperti ini, kemana lagi tujuan kita jika tidak kembali ke rumah? Ke bapak, ibu, dan saudara. Semua yang pernah melupakan peran keluarga, kini kembali. Saling menguatkan, dan mendekat ke orang tua yang sering terlupakan karena berbagai alasan.
Di saat bersamaan, ada juga keluarga yang terdampak kondisi ini. Pemasukan menurun, kekurangan kebutuhan pokok harian, belum lagi tagihan-tagihan cicilan. Lalu tingkat kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kehamilan turut melonjak. Kondisi ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Dan semua itu butuh jalan keluar. Karena itulah peran keluarga menjadi sangat penting.
Webinar Seri 16 akan mencari jawaban bagaimana cara keluarga menghadapi pandemi COVID-19 sehingga menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Orang tua dan anak saling berperan untuk memprioritaskan keluarga. Apa saja yang bisa diperankan oleh keluarga? Dan sebagai lingkup terkecil dari negara, pemerintah desa punya kebijakan apa bagi masyarakatnya? Karena tidak bisa dipungkiri, peran pemerintah sangat krusial untuk keberlangsungan hidup keluarga di masyarakatnya.
Narasumber:
1. dr. Hasto Wardoyo, SP. OG (BKKBN)
2. Arist Merdeka Sirait (Komnas Anak)
3. Alissa Wahid (Gusdurian)
4. Prof. Tina Afiatin (Psikologi UGM)
5. Najeela Shihab (Sekolah Cikal)
Moderator:
Farha Ciciek (TANOKER)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut : Instagram/Twitter @kongresdesa
Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa
Website: https://kongreskebudayaandesa.id/
Pengelolaan data merupakan hal penting bagi pembuat kebijakan. Sayangnya di Indonesia data masih belum menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya tampak pada masa pandemi COVID-19. Di berbagai tingkat muncul data penderita COVID-19 yang simpang-siur. Selain itu, data penerima bantuan sosial pemerintah juga tumpang-tindih. Sejauh ini, big data di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal big data merupakan salah satu aset yang dapat digunakan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Keberadaan data menjadi alat ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan anggaran jika mereka memiliki akses untuk melihat data. Hal tersebut membuat data menjadi hal penting dalam politik dan pemerintahan. Karena itu konsep datakrasi menawarkan bagaimana menjalankan kehidupan berbasis data. Tata pemerintahan dikelola secara impersonal dan mengandalkan kecerdasan buatan. Hal ini diharapkan agar pemerintahan lebih demokratis karena tidak ada interprestasi manusia.
Webinar Seri 15 akan membahas strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan datakrasi. Sesi ini juga akan membahas tentang bagaimana persiapan desa untuk memanfaatkan data. Sehingga dapat mendorong perilaku anti korupsi, sadar akuntabilitas dan transparansi atas kebijakan publik, baik di desa maupun secara nasional. Meski demikian, data tetaplah “benda mati”. Kemampuannya untuk menjelaskan diri sendiri kerap dipertanyakan.
Narasumber:
1. Dr Ivanovich Augusta (Pusdatin Kemendes)
2. Onno W. Purbo (Pakar Telematika)
3. Budiman Sudjatmiko (Inovator 4.0 Indonesia)
4. Sukamdi (Kependudukan UGM)
5. Muhamad Hadiyana (Deputi Informasi dan Data KPK)
6. Margiyono Darsa Sumarja (Pemerhati Cyber Law, eks Komisaris Independen Telkom)
Moderator:
G. Ragil Wibawanto, MA (Sosiologi UGM)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut : Instagram/Twitter @kongresdesa
Fans Page FB: Kongres Kebudayaan Desa
Website: https://kongreskebudayaandesa.id/
Korupsi tak hanya rentan terjadi di pemerintah pusat. Di desa pun potensi korupsi masih ada. Banyak kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa. Baik berupa penyalahgunaan wewenang, anggaran, maupun korupsi aset dan pengadaan barang serta jasa. Korupsi di tingkat desa sudah lama terjadi. Salah satunya menyasar alokasi dana desa. Dan ironisnya, itu justru dilakukan oleh pejabat desa yang nakal dan korup.
Kini saat pandemi COVID-19, beragam bantuan pemerintah maupun swasta bagi warga terdampak, juga berpotensi dikorupsi. Karena itu, pemerintah desa punya peran penting dalam penyaluran dan pengawasan bantuan tersebut. Butuh akuntabilitas dan transparansi untuk mengelolanya. Dan dalam praktiknya, juga perlu didukung dengan arah kebijakan kepala desa yang berintegritas dan berkomitmen bersih dari korupsi.
Webinar Seri 14 ini akan fokus membahas upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa. Pendekatan seperti apa yang sebaiknya digunakan. Lalu bagaimana memberantas politik uang di level desa, agar tidak menjadi pemantik bagi pejabatnya untuk korupsi di kemudian hari. Persoalan tersebut penting untuk dibahas, agar desa di kenormalan baru, menjadi desa bebas korupsi dan berpihak pada kesejahteraan warganya.
Narasumber:
1. Sujanarko (KPK-RI)
2. Frans Maniagasi (Ketua Forum Sabang Merauke)
3. Almas Sjafrina (Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi ICW)
4. Mahmuddin (Sekolah Anti Korupsi Aceh)
5. Marthen R. Bira (Kepala Desa Tebara, NTT)
Moderator:
Metta Yanti (GIZ)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut : Instagram/Twitter @kongresdesa
Fans Page FB Kongres Kebudayaan Desa
Website: https://kongreskebudayaandesa.id/
Peran desa dalam membangun Indonesia baru sangat penting. Sebagai penyelenggara pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, desa selayaknya punya kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Namun, pada praktiknya, kepentingan desa tak jarang bergesekan dengan kebijakan pemerintahan daerah, baik di tingkat kabupaten-kota maupun provinsi. Hal tersebut tentu membuat otonomi dan wewenang desa menjadi sempit dan sulit berkembang. Karena itu, meski telah diatur dalam undang-undang, kewenangan lokal kerap susah dijalankan.
Desa sering bergerak bukan berdasar inisiatif sendiri. Desa hanya dituntut patuh. Padahal desa adalah pemerintahan yang paling mengerti kebutuhan dan karakter warganya. Akibatnya, banyak desa yang dirugikan dan malah mengalami kemunduran. Dalam beberapa kasus, desa akhirnya gagal membendung arus industrialisasi yang tak jarang membuat kualitas lingkungan hidup dan lahan-lahan produktif warga desa menurun. Tak mengherankan jika ada reaksi perlawanan yang muncul dari desa. Khususnya pada desa yang memiliki karakter pemerintahan adat yang kuat.
Webinar Seri 13 akan mengajak kita berbincang banyak hal tentang persoalan tersebut. Salah satunya tentang bagaimana peraturan desa berhubungan dengan produk hukum atau peraturan tingkat kabupaten-kota. Sehingga peraturan desa bisa selaras dan tidak ada lagi gesekan kewenangan pemerintah desa dengan pemerintahan di atasnya, yang selama ini justru menghambat perkembangan desa.
Narasumber:
1. Bivitri Susanti (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
2. Dr. Sutoro Eko (Ketua STPMD APMD)
3. Dr. Arie Sujito (Sosiologi UGM)
4. Rukka Sombolinggi (AMAN)
5. Hairus Salim (LKiS)
6. Taufick Max (Kepala Desa Kao, Halmahera Utara, Maluku Utara)
Moderator:
Hifdzil Alim (HICON)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut :
Instagram/Twitter @kongresdesa
Fans Page FB Kongres Kebudayaan Desa
Website: https://kongreskebudayaandesa.id/
Pandemi COVID-19 memberi perubahan pada banyak hal. Termasuk cara pandang dan cara kerja birokrasi dalam mengurus sektor publik. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) pun dioptimalkan guna meminimalisir penularan virus. Namun, sebetulnya gejala reformasi birokrasi dengan memanfaatkan TI sudah menjadi tren sejak beberapa waktu lalu. TI dipercaya efektif membuat kerja organisasi birokrasi menjadi lebih efisien, praktis serta mudah diakses warga.
Namun, keberhasilan TI dalam reformasi birokrasi masih jadi tanda tanya. Selama pandemi, TI memang membantu birokrasi melakukan kerja jarak jauh, tapi apakah publik dapat menilai sejauh mana kinerjanya? Terutama, setelah menilik kontribusinya dalam peningkatan kualitas layanan publik. Adakah perubahan ke arah lebih baik, atau malah sebaliknya? Bagaimanapun, reformasi birokrasi harus kembali pada pengelolaan layanan warga negara, khususnya warga desa, yang lebih baik.
Webinar Sesi 12 akan mengajak kita ngobrol mendalam perkara tata birokrasi desa yang cocok untuk tatanan Indonesia baru. Hal ini penting sebab pemanfaatan TI diharap menjadi salah satu pilar demokratisasi yang mempermudah publik mengawasi kinerja birokrasi. Dengan begitu, birokrasi bisa menjadi lebih peka terhadap kepentingan warga, terutama warga desa. Jadi, pemanfaatan TI tak hanya berfungis pada efisiensi kerja birokrasi semata. Tapi juga jadi wadah yang menampung semangat transparansi serta tanggung jawab birokrasi sebagai pelayan publik.
Narasumber:
1. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si. (Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB)*
2. Masri Amin (Aceh Tenggara)
3. Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro (Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri)
4. Mathius Awoitauw (Bupati Jayapura)
5. Wahyudi Anggoro Hadi (Kepala Desa Panggungharjo)
Moderator:
Dewi Arilaha (INI Nitisara, Jakarta)
Registrasi peserta: s.id/webinarkkd
Info Lebih Lanjut : Instagram/Twitter @kongresdesa Fans Page FB Kongres Kebudayaan Desa Website: https://kongreskebudayaandesa.id/
