Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan - UGM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Eror
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
Penelitian

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Peternakan dan Kesehatan Hewan DIY Tahun 2013

 

Keberhasilan pembangunan pertanian pada umumnya dan pembangunan peternakan pada khususnya sangat terkait dengan arah kebijakan dan program yang disusun, serta monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya program kegiatan yang dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi juga merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen yang dapat menjadi input umpan balik (feedback) kepada perencanaan (planning) sehingga merupakan satu kesatuan siklus manajemen yang utuh.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan PSPK UGM bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi DIY. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah pertama, mengevaluasi capaian kinerja output dan outcome kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mencakup enam fungsi, yaitu perbibitan ternak, budidaya ternak, pakan ternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen, serta peyanan prima yang difasilitasi APBN Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012, kedua, memonitor capaian kinerja output kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada tahun 2013 secara triwulan yang mencakup enam fungsi tersebut, dan ketiga mendapatkan umpan balikdan rekomendasi dalam pemanfaatan dari satker terhadap fasilitasi APBN.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh tim PSPK UGM diperoleh beberapa hasil kajian, yaitu  secara umum pembangunan peternakan di DIY tahun 2012 telah mencapai nilai baik, dengan skor nilai 89,35. Sedangkan hasil monitoring pembangunan peternakan untuk triwulan I tahun 2013 baru mencapai 47, 88 dengan kategori cukup. Skor nilai kinerja evaluasi dan monitoring ini secara empiris tidak sepenuhnyaa dapat menggambarkan kinerja pembangunan peternakan yang sebenarnya. Hal ini antara lain disebabkan meskipun kegiatan yang dimasukkan dalam parameter sudah spesifik kegiatan yang ada di DIY, namun hanya melihat pada kegiatan yang didanai dengan APBN saja. Peran berbagai pihak yang pendanaannya bersumber non APBN juga belum terakomodasi secara sistemik dalam alat evaluasi, padahal bisa jadi peran swasta, lembaga non pemerintah, bahkan lembaga pemerintah selain departemen pertanian bisa berpenggaruh pada pembangunan peternakan di wilayah DIY.

Dari enam tujuan tujuan yang dievaluasi pada tahun 2012, tujuan 1 (peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit ternak dengan mengoptimalkan sumber daya local), tujuan 2 (peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya local, tujuan 4 (pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis), tujuan 5 (penjaminan pangan asaal hewanyang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta pemenuhan keamanan dan mutu produk hewan non pangan, dan tujuan 6 (dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya) termasuk dalam kategori nilai capaian sangat baik. Sedangkan tujuan 3 (peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumberdaya local) memiliki capaian nilai baik.

Secara umum, pencapaian nilai kegiatan pada kelima tujuan untuk komponen PSDK/K tahun 2012 sudah sangat baik. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan program pemerintah DIY melalui kegiatan-kegiatan terkait. Sedangkan pencapaian komponen pengembangan komoditas lainnya di luar PSD/K mempunyai nilai lebih rendah daripada komponen PSD/K

Pada enam tujuan yang dimonitoring pada triwulan pertama tahun 2013 tujuan 4 yang mempunyai nilai capaian kurang, sedangkan nilai, kelima tujuan lainnya mempunyai nilai capaian sangat kurang. Hal ini disebabkan pada triwulan pertama, sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan  serta masih adanya revisi anggaran , baik dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, sehingga banyak kegiatan yang baru dapat direalisasikan mulai bulan April 2013.

Capaian kontrak kinerja tahun 2013 menunjukkan hasil yang baik pada empat kinerja, yaitu kinerja populasi sapi potong (88%), populasi sapi perah (100%), dan populasi kerbau (91%). Sedangkan kinerja produksi daging (18%), dan kinerja anggaran (32%) menunjukkan capaian yang masih kurang dari target triwulan I. untuk kinerja pemotongan ternak sesuai BCS minimal (4 dan %) masih 0%.

Hasil akhir kajian persepsi daerah terhadap psat menunjukkan respon positif dan sangat positif terhadap lima aspek yang dicermati. Nilai aspek anggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan menunjukkan respon positif. Sedangkan aspek perencanaan menunjukkan respon sangat positif pada sub aspek tujuan dan identifikasi masalah serta respon positif pada sub aspek rumusan dan penyusunan rencana. Aspek pengawasan mempunyai respon sangat positif pada kesesuaian jadwal dan respon positif pada tindakan korektif.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, tim peneliti PSPK UMGM menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu pertama, besaran kontrak kinerja terutama dalam serapan anggaran tidak bisa disamakan untuk setiap triwulannya. Pada triwulan I sebaiknya memiliki target sekitar 10% karena kegiatan baru memasuki tahap persiapan. Besaran serapan kemudian akan meningkat sejalan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu. Selain itu, jika melihat perkembangan populasi, produksi dan ketersediaan daging kerbau yang cenderung menurun, untuk persiapan target 8 ton daging kerbau di tahun 2013 diperlukan pegawalan terhadap kegiatan terkait. Kedua, daya ukur instrument evaluasi tidak jarang menunjukkan adaanya inkonsistensi dan ketidaktepatan ukuran kegiatan sehingga haasil menjadi bias. Sebagai contoh, dalam beberapa kegiatan program mendapatkan nilai rendah karena tidak terjadi kasus. Jadi, kinerja pelayanan yang bernilai rendah sebenarnya tidak selalu berarti rendah dalam pembangunan peternakan secara umum. Ketiga, sifat komplemen dana dari sumber lain tidak terakomodasi. Misalnya dana APBN dilengkapi dana APBD yang ternyata merupakan indikator kinerja. Keempat, kegiatan evaluasi kuantitatif semacam ini sangat perlu didukung program sistem basis data yang sesuai. Diperlukan kegiatan pembuatan sistem basis data dan informasi dengan SDM yang telah dilatih dan didanai, sehingga harmonisasi sistem basis data yang akurat dapat menjadikan kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.   

 

Social Impact Assessment PT. Newmont

Nusa Tenggara Tahun 2009-2012

 Kegiatan Social Impact Assesment (SIA) PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2009-20013 merupakan hasil kerjasama antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pusat studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK UGM). Kegiatan ini bertujuan untuk, pertama, menghasilkan analisis pemetaan tentang dampak yang menguntungkan dan merugikan , dampak langsung atau tidak langsung atas kinerja PT NNT 2009-2012. Kedua menghasilkan analisis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana mitigasi jangka pendek dan menengah yang efektif. Ketiga menghasilkan dokumen pelengkap dalam persyaratan proper, adendum amdal 2013, RKL/RPL dan audit terhadap kegiatan PT NNT. Keempat, menyediakan acuan bagi manajemen dalam mengambil keputusan jangka pendek, menengah dan panjang. Kelima, menyediakan acuan bagi menejemen dalam menyusun rencana strategis CSR, dan dokumen rencana penutupan tambang, dan bukti bahwa PT NNT melakukan program CSR secara bertanggungjawab. Keenam, tersedianya informasi yang akurat tentang resiko-resiko yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan dan strategi menanganinya  secara tepat waktu dan hemat biaya. Ketujuh, memberikan petunjuk bagi PT NNT untuk mengidentifikasi peluang dalam memberikan kontribusi pada pengembangan sosial dan menambah nilai kemasalahatan  bagi masyarakat setempat.

                Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh tim peneliti di lapangan dapat diambil beberapa kesimpulan pokok studi, yaitu secara tematis studi menggambarkan dua kategori besar dampak,  yaitu di bidang kependudukan, ekonomi, dan lingkungan, dan bidang sosial-budaya. Di bidang demografi, ekonomi dan lingkungan studi menunjukkan bahwa isu migrasi masuk kepadatan penduduk, persaingan mendapatkan pekerjaan, dan keterbatasan sarana dan prasarana lingkungan, kurangnya air bersih dan sanitasi lingkungan telah menjadi keprihatinan stakeholder di aras lokal, dan berkembang wacana publik dengan harapan sebaiknya segera ditangani. Ada indikasi yang kuat bahwa dampak bidang demografi, ekonomi dan lingkungan bukan hanya berupa dampak yang bersifat primer tetapi juga sekunder dan tersier sehingga perlu mendapat perhatian dari pihak perusahaan atau pun pemerintah dan CSO sesuai dengan proporsinya.

                Dibidang sosial budaya khususnya isu dan tenmtang kelompok rentan, kesetaraan, konflik dan sedikit HAM mengemuka di lapangan, dan menjadi wacana yang lebih penting dari pada sekedar tema demografi, ekonomi dan lingkungan semata. Dampak sosial tersebut telah membuat timbulnya keresahan sosial politik di kalangan stakeholder dan membutuhkan perhatian semua pihak untuk mengurangi dampak negatif yang lebih besar ke depan.

                Berpijak dari kesimpulan umum tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan khusus per bidang. Dampak di bidang demografi, munculnya masalah sosial sebagai akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk dan laju migran  yang masuk yang tidak diikuti dengan pembangunan komunitas , khususnya prasarana dan sarana pemukiman. Disamping itu, ketidakjelasan status kependudukan migran yang masuk telah membuat mereka kesullitan mengakses layanan publik. Pada bidang lingkungan ekonomi, PT NNT terbukti memberikan kontribusi yang positif bagi perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan tumbuhnya bisnis lokal. Namun, keterbatasan kesempatan kerja di PT NNT dan gejala penurunan penyerapan tenaga kerja akhir-akhir ini telah mengakibatkan gejolak di masyarakat mengenai kemungkinan PHK dan berkurangnya akses penduduk mendapatkan pekerjaan di lingkungan sub-kontraktor PT NNT. Disamping itu, besarnya harapan generasi muda bisa bekerja di PT NNT dan kesempatan kerja yang semakin terbatas telah membuat rekruitmen tenaga kerja di PT NNT diwarnai dengan persaingan ketat dan mendorong munculnya campur tangan dari Pemda, desa dan elit lokal. Akan tetapi masalah kesempatan kerja yang mendasar adalah terbatasnya suplai pekerjaan dan besarnya demand yang tinggi di masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang..

Pada bidang manajemen sumber daya alam dan penggunaan tanah, studi ini menemukan gejala semakin langkanya tanah milik publik. Hal ini karena demand atas tanah publik terus meningkat guna memenuhi kebutuhan infrastruktur pemukiman, dan pelayanan publik. Pada bidang pelayanan sosial dan infrastruktur, PT NNT talah berperan banyak dalam pelayanan sosial dan pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur di wilayah kecamatan Jereweh, Maluk, dan Sekongkang. Namun aspirasi masyarakat menegaskan bahwa pembangunan pelayanan sosial dan infrastruktur masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima. Merosotnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dikhawatirkan akan meningkatkan kerentanan ekonomi dan sosial dan membuka lebar ketidakadilan sosial.

Pada bidang kesehatan dukungan PT NNT terhadap pembangunan komunitas berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Secara langsung kontribusi PT NNT pada pembangunan bidang kesehatan sudah terbukti dengan keberhasilan berbagai program kesehatan yang dilakukan. Secara tidak langsung, peningkatan pendapatan masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatnya kesehatan masyarakat. Walaupun demikian masalah kesehatan yang perlu segera diantisipasi adalah menggejalanya penyakit HIV/AIDS terkait dengan keberadaan KSB sebagai daerah tujuan migrasi.

Pada bidang ketenagakerjaan dan pekerja, studi ini mengungkapkan munculnya masalah ketenagakerjaan terkait dengan persaingan pekerja di sektor pertambangan, pengangguran dan rekrutmen tenaga kerja di PT NNT yang kurang aspiratif di mata masyarakat lokal. Dinamika persaingan tersebut menggambarkan tekanan besar dari publik terhadap perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dalam menampung tenaga kerja karena meningkatnya demand yang tinggi. Selain itu, perubahan tersebut juga menggambarkan peningkatan sikap kritis kaum pekerja dan masyarakat lokal dalam menuntut hak sebagai pekerja  dan bagian dari masyarakat asli yang mempunyai hak tradisional sesuai dengan kearifan lokal dalam kontrak kerja perusahaan. Perubahan tersebut juga menggambarkan adanya berbagai wacana publik yang mampu mempengaruhi dinamika hubungan antara perusahaan dengan masyarakat yang memungkinkan berbagai seperti kontraktor, subkontraktor, serikat pekerja, pemda, anggota dewan dan stakholder lainnya  yang secara kritis mendorong terbangunnya good corporate governance.

Pada bidang iklim, vegetasi tanah dan air, diidentifikasi bahwa faktual perubahan iklim telah dirasakan masyarakat sebagai ancaman, dan perlu readaptasi agar mereka bisa mengantisipasinya. Oleh karena itu, studi tentang perubahan ikim menjadi agenda penting bagi semua stakeholder guna menyelamatkan pertanian dan ketahanan pangan. Sementara itu, pertambahan jumlah penduduk telah mengakibatkan keterbatasan suplai air, sehingga upaya perusahaan untuk meringankan beban masyarakat mengakses air bersih selama ini menjadi kurang memadai.

Berbeda dengan dampak di bidang demografi, ekonomi dan lingkungan, dampak di bidang sosial bufaya memperlihatkan munculnya dampak tersier seperti ketegangan sosial dan politik. Dengan demikian dampak ini memang diwarnai oleh adanya konflik kepentingan antar stakeholder untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif. Secara rinci dampak di bidang sosial budaya tersebut adalah pada bidang institusi dan pemerintahan, disimpulkan terjadi kerapuhan institusi lokal, dan pemerintahan desa yang bersifat formal belum bisa bekerja sesuai dengan prinsip  good governance sehingga kerjasama dengan PT NNT dan bantuan yang diberikan menjadi tidak efektif. Comdev PT NNT telah berpengaruh positif terhadap penyelenggaraan dan pembangunan desa. Namun demikian belakangan ini, ketidakpercayaan pemerintahan desa dengan PT NNT dan Pemda mencuat. Hal ini terjadi karena diawali oleh adanya kasus perebutan bagi hasil antara pemda dengan desa dan berubahnya pola bantuan PT NNT ke desa dari blockgrant ke proposal. Ketidakpercayaan ini mendorong munculnya gerakan sosial lintas desa melakukan aksi delegitimasi terhadap pemda dan perusahaan dengan tuntutan perusahaan dan pemda harus lebih berpihak kepada desa dan warga batu hijau sesuai dengan kontrak karya yang menghargai kearifan lokal dan hak-hak tradisional.

Berkaitan dengan kehadiran CSO, selama 2009-2012 muncul berbagai program CSO seperti CBO dan LSM dalam ranah pemberdayaan masyarakat. Beberapa program tersebut telah membuka peluang terbangunnya kerjasama kemitraan perusahaan, CSO dan pemda. Tantangan bagi pemda dan perusahaan kedepannya adalah berkolaborasi dengan CSO guna menggarap isu-isu dan program-program pemberdayaan masyarakat yang tidak bisa ditangani maksimal melalui program CSR dan dinas terkait secara langsung. Peningkatan peran CSO itu disertai dengan meningkatnya kesadaran kritis warga dalam peta relasi kuasa di daerah  sehingga mereka tidak ladi bisa dikendalikan oleh politisi dan pemda atau perusahaan. Dengan kata lain mereka telah turut serta mendorong terbangunnya suatu good governance dan pemerintahan yang responsif dengan kebutuhan masyarakat.

Pada bidang kelompok rentan, diidentifikasi bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok paling rentan, terutama karena mengemukanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa kaum perempuan. Analisis data-data di lapangan menemukan tiga hal pokok yang menjadi pemicu problem kdrt: Pertama, culture shock   pekerja tambang lokal akibat peningkatan pendapatan yang dramatis menjamurnya kafe yang dibanjiri pekerja seks dari luar daerah. Kedua, minimnya infrastruktur endukung untuk membawa keluarga bagi pekerja tambang dari telah secara tidak langsung mendorong mereka untuk mencari hiburan di kafe dan tempat prostitusi. Ketiga, kontestasi maskulinitas antar pekerja tambang telah memprovokasi banyak pekerja untuk memiliki isteri lebih dari satu sebagai sebuah pembuktian kejantanan.

Pada bidang kekayaan budaya, isu kelangkaan rumah panggung muncul sebagai wacana yang dominan. Sedikitnya empat faktor yang telah mengakibatkan berkurang jumlah rumah panggung secara massif. Pertama, secara tidak langsung peningkatan pendapatan rumah tangga ini telah berdampak pada berkurangnya rumah panggung sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Sumbawa. Kedua, citra yang beredar luas di kalangan warga desa bahwa rumah panggung identik dengan ketertinggalan atau keterbelakangan. Hal ini mendorong warga – bahkan yang miskin untuk mengubah rumah panggung menjadi rumah beton. Ketiga, program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah telah mendorong warga mengubah rumah panggung menjadi rumah beton. Keempat, belum ada perhatian dari stakeholder pada upaya pelestarian rumah panggung sebagai bagian dari warisan budaya.

Pada bidang konflik, telah diidentifikasi gejala multifaset konflik di kawasan Batu Hijau antara warga asli dan pendatang, konflik an persaingan dalam pencarian kerja, ketidaksetaraan dalam perlakuan, ketimpangan tingkat penghasilan dan kesejahteraan warga dan kecemburuan sosial.  Konflik-konflik tersebut didasari persoalan tidak adanya fondasi yang kuat bagi terciptanya jenis p[ekerjaan yang memberi peluang masyarakat untuk menggunakan dan mengembangkan bakatnya; memampukan warga masyarakat mengatasi egoismenya dengan cara berbaur dengan orang lain guna melaksanakan tugas bersama; dan terus menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak.

Disamping itu, tumpang tindih kebijakan dan pengelolaan bidang ketenagakerjaan telah berdampak pada munculnya berbagai praktek penyimpangan untuk tujuan profit. Perlakuan diskriminatif, KKN dan kurangnya transparansi dalam proses rekruitmen merupakan akibat tidak adanya kebijakan yang terintegrasi di antara para stakeholder terkait dengan tatakelola berbagai sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi produktif di kawasan Batu Hijau.

Pada bidang gaya hidup, dilaporkan bahwa semakin melemahnya modal sosial atau modal kultural, seperti gotong-royong adalah dampak dari pergeseran gaya hidup dan budaya dari sektor agraris ke sektor industri di kawasan Batu Hijau. Pergeseran ini memicu pertumbuhan budaya konsumerisme, disparitas ekonomi, ketimpangan sosial, dan akhirnya terpuuknya kecemburuan sosial di masyarakat. Bersamaan dengan itu, tuntutan profesionaisme di dalam kultur industrial secara tidak langsung semakin memupuk bibit-bibit individualisme di kalangan kelas pekerja (di perusahaan sub-kontraktor, kontraktor PTNNT, maupun PTNNT) yang pada akhirnya juga akan menjalar ke struktur dan sistem sosio-kultural masyarakat desa dikawasan Batu Hijau. Selain itu, peningkagan pendapatan di kalangan pekerja secara tidak langsung telah menstimulasi maraknya poligami di kalangan pekerja laki-laki. Lebih lanjut hadirnya para pendatang dan terbatasnya topangan infrastruktur telah turut serta memicu munculnya persoalan sosial yang kompleks di kawasan Batu Hijau, contohnya konsumsi miras dan narkoba, kriminalitas, prostitusi, dan lain sebagainya.

Pada bidang kesetaraan, kehadiran industri pertambangan membutuhkan banyak spesialisasi pekerjaan yang berimplikasi pada terjadinya klasifikasi kedudukan dan penghasilan sehingga menimbulkan adanya stratifikasi sosial yang membagi masyarakat pertambanghan ke dalam kelompok elit, menengah dan bawah.

Kelompok elit dan menengah memiliki akses lebih luas terhadap peluang proyek dan pekerjaan di PTNNT serta berpengaruh atas pengambilan keputusan di tingkat desa. Kesenjangan akses ini berdampak langsung pada ketidakberhasilan sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Di samping karena bantuan tidak sampai ke kelompok masyarakat bawah, kegagalan program juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kemampuan manajemen masyarakat mengelola bantuan, tidak adanya pendampingan intensif dari berbagai lembaga pemberi bantuan, dan lemahnya monitoring dan evaluasi dari PTNNT.

Pada bidang hak asasi manusia, tidak ditemukan adanya masalah HAM yang bersifat kekerasan di KSB berkat adanya kesadaran berbagai pihak untuk menekan praktek kekerasan dan aksi-aksi demonstrasi, dan protes-protes sosial terkait dengan divestasi, bagi hasil ataupun rekrutmen pekerjaan.

HAM di bidang politik dan ekosob menunjukkan peningkatan positip dengan meningkatnya inisiatif warga, dan elit lokal untuk menggunakan haknya bersuara dan berpolitik. Namun demikian, umumnya di Indonesia berlangsung praktek manipulasi demokrasi oleh elit politik sehingga yang terjadi bukan partisipasi kritis tetapi semu.              

Diidentifikasi terjadinya politisasi HAM yang ditujukan oleh kelompok-kelompok warga yang kritis diakibatkan rendahnya akses sejumlah warga masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, dan melihat adanya gejala KKN dalam rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. Selain itu terdapat kelompok warga yang hidup dalam kemiskinan dan mereka ini bisa dipakai oleh publik dan media sebagai korban ketidakadilan sosial.

Dengan menyimak beberapa kesimpulan per bidang dampak, SIA 2009-2012 akhirnya menyimpulkan bahwa perusahaan perlu menjalankan kebijakan dan program guna meminimalisir dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif. Rekomendasi ini penting diperhatikan sebagai bahan rujukan dalam menyiapkan rencana mitigasi.

Secara umum, rekomendasi menegaskan pentingnya PTNNT untuk meningkatkan kapasitas dalam menekan dampak negatif melalui penguatan government relation agar mampu mengembangkan kebijakan, strategi dan metodologi aksi dalam pemecahan masalah sosial secara lebih aspiratif sehingga terbangun ikim hubungan kerja yang lebih baik, dan iklim usaha yang lebih kondusif dan memiliki dukungan sosial yangh tinggi di daerah. Selain itu, penting pula mengembangkan agenda kerjasama termasuk mendukung upaya berbagai stakeholder untuk mengurangi berbagai dampak negatif. Stakeholder kelompok sub-kontraktor, sektor ekonomi, Pemda, DPRD, LSM, CBO, dan kelompok-kelompok masyarakat sehingga berbagai masalah yang menghemuka pada tahun 2009-2012 dapat dipulihkan dan berimbas pada penningkatan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat.***

 

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan

Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2013

 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2013 merupakan hasil kerjasama PSPK UGM dengan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI. Kegiatan ini berperan penting untuk menilai capaian tujuan program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memperoleh rekomendasi bagi pengambilan kepputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang.

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh tim PSPK UGM adalah pada fungsi perbibitan per provinsi hasil agregasi nasional triwulan IV nilai kegiatan adalah 71,46%. Nilai tertinggi diperoleh pada kegiatan pembibitan sapi perah mencapai 93,01%, peningkatan penerapan teknologi perbibitan (uji performas) mencapai 91,77%, penguatan sapi/kerbau betina bunting mencapai 96,87%. Sedangkan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah pembibitan babi yang hanya mencapai 39,40%, pewilayahan sumber bibit ternak yang mencapai 53,18% dan perbibitan sapi di lokasi PTPN yang mencapai 51,48%.

Pada fungsi budidaya per provinsi hasil agregasi nasional triwulan IV nilai kegiatan adalah 75,37%. Nilai tertinggi diperolehpada kegiatan pembinaan SMD yaitu 93, 86%, pengembangan ternak kambing/domba 95,48%, pengembangan budidaya non unggas (aneka ternak) 99,65%, peningkatan kelompok ternak an petugas berprestasi 97,39%,, PMUK kelompok budidaya  90, 34%, pengembangan indukan sapi Papua & Papua Barat 100%. Sedangkan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengembangan budidaya kerbau yang hanya mencapai 42,10%, optimalisasi INKA 48,23%, pembinaan LM3 36,56%, dan sinkronisasi birahi dan kelahiran ganda 50,57%.

Pada fungsi pakan per provinsi hasil agregasi nasional triwulan ke IV nilai kegiatan adalah 77,01%. Nilai tertinggi diperoleh pada kegiatan bantuan penguatan pakan sapi perah 96,66%, penguatan laboratorium pakan daerah 96,95%, sedangkan yang memiliki nilai rendah adalah kegiatan pengembangan lumbung pakan ruminansia (LP) 49,80% dan pengembangan hijauan pakan berkualitas (gerbang patas) 55,38%.

Pada fungsi keswan per provinsi hasil agregasi nasional triwulan ke IV nilai kegiatan adalah 73, 70%. Nilai tertinggi diperoleh pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan AI 94,11%, penguatan unit pelayanan kesehatan hewan 99.04%. Sedangkan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengendalian dan penanggulangan brucellosis 35,14%, penguatan surveilans penyakit hewan 50,56%.

Pada fungsi kesmavet per propinsi hasil agregasi nasional triwulan IV nilai kegiatan 71,68%. Nilai tertinggi diperoleh pada kegiatan pembangunan cold storage dan air blast freezer 89,23%. Sedangkan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah identifikasi, pembinaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis dan pembinaan penerapan kesrawan 28,04%.

Pada fungsi pelprim per provinsi hasil agregasi nasional triwulan IV nilai kegiatan adalah 87,67%. Nilai tertinggi diperoleh pada kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 97,39%.

Capaian nilai yang diperoleh UPT perbibitan yang sesuai target pada TW diperoleh oleh hampir semua UPT kecuali BPTU Sapi Aceh (61,18%) dan BPTU Siborong-borong (21,09%). Sementara untuk kegiatan pendukung seperti fungsi budidaya, UPT yang memiliki nilai belum sesuai target adalah BPTU SP Padang Mengatas (66,11%). Fungsi pakan pendukung kegiatan perbibitan UPT yang telah memenuhi target diperoleh UPT : BPTU SP Padang Mangatas, BBPTU SP Baturaden, BET Cipeleng,  Fungsi pelprim  UPT yang telah memenuhi target diperoleh UPT : BBPTU SP Baturaden, BET Cipeleng dan BIB Lembang.  Capaian nilai kegiatan pada fungsi pakan BPMPT Bekasi dikategorikan sangat baik, yakni 99,56% dari target 100% yang ditetatpkan pada triwulan IV. Nilai capaian kegiatan pada fungsi keswan beberapa UPT memiliki capaian TW IV yang sangat baik kecuali UPT BPVET Surabaya (50,536%) yang masih sangat kurang dari target TW IV sebesar 100%. UPT yang memiliki nilai kegiatan sangat baik adalah BBVet Wates (93,062%), BBVet Denpasar 91, 947%, BBVet  Maros 90,471%, BPPV Subang 94,651%, BPPV Bandar Lampung 96,741%, BBPMSOH 92,816%, dan BPPV Bukittinggi 97,189%. Sedangkan UPT dengan nilai kegiatan kategori cukup adalah BPPV Medan 88,242% dan BPPV Banjarbaru.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, tim peneliti PSPK UGM mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu pertama, penerapan good breeding practices (GBP) dan penguatan kelembagaan perbibitan merupakan kegiatan penting dalam usaha pembibitan sehingga memegang peranan besar dalam pengembangan populasi ternak di Indonesia karena dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan bibit yang sesuai dengan standart dan proses menghasilkan bibit tersebut harus dilakukan berdasarkan atas penerapan GBP yang sebaiknya dapat dimulai dari tingkat peternak sebagai bagian dari kelembagaan perbibitan dari sektor terbawah.

Kedua, penentuan target kelompok terutama untuk mendukung kegiatan GBP harus mempertimbangkan lokasi demografi, kebijakan daerah, dan kompetensi penerima manfaat. Peran SDM peternak dan petugas juga sangat penting dalam tercapainya kelembagaan perbibitan yang baik, sehingga koordinasi secara rutin mutlak diperlukan. Penguatan kelembagaan perbibitan sebaiknya dapat diperbanyak dengan cakupan kelompok ternak lebih luas terutama pada daerah bukan sumber bibit ternak (sapi/kerbau). Ketiga, kegiatan penguatan SDM (peternak dan petugas IB) dan kelembagaan IB sangat positif sehinggan  perlu ditindak lanjuti ke daerah yang lebih luas dan didukung oleh sarana dan prasarana IB untuk daerah yang belum terjangkau oleh IB. Selain itu, perlu alokasi anggaran bagi pelatihan petugas IB, PKB, dan ATR untuk dikirimkan mengikuti pelatihan ketrampilan. Ketrampilan petugas IB yang berhasil dapat secara langsung  mendukung penambahan populasi ternak, menurunkan angka service per conseption (S/C) dan dapat memperluas wilayah jangkauan IB.

Keempat untuk mencegah terjadinya kawin berulang pada daerah yang melaksanakan IB dan terlebih pada daerah yang tidak terjangkau IB, maka sebaiknya INKA dilakukan. Kegiatan INKA memerlukan penentuan jumlah dan kualitas pejantan yang disesuaikan dengan kebutuhan mengingat tingkat kepadatan ternak. Kelima, Jumlah kelompok dan unit usaha bahan pakan perlu terus dikembangkan terutama dalam penyediaan complete feed dan pakan konsentrat dengan menerapkan teknologi pengolahan pakan.  Hal tersebut dapat dimulai dari tingkat terbawah yaitu kelompok ternak dengan cakupan lebih banyak dan daerah yang lebih luas. Pengembangan hijauan pakan sebaiknya dipilih dari jenis tertentu, disesuaikan dengan keadaan tanah, iklim daerah tujuan budidaya, agar memiliki daya hidup tinggi serta dihasilkan hijauan yang mencukupi kebutuhan ternak. Integrasi ternak dengan tanaman terus pula dikembangkan terutama dengan perkebunan dan kehutanan. Pemanfaatan pakan lokal bisa disertai dengan optimalisasi penggunaan mesin, dan pemanfaatan teknolohi pengolahan pakan. Pengembangan unit pengolahan pakan ruminansia perlu ditingkatkan dengan memperhatikan dua hal, yaitu sumber bahan dan SDM. Perlu dikembangkan lumbung pakan (LP) baru dan peningkatan kinerja LP yang sudah ada dengan dukungan APBN/APBD ntuk yang baru dan mandiri untuk LP yang lama.

Keenam, padang penggembalaan merupakan kawasan yang mendukung ketersediaan pakan terutama di daerah potensial seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua, Pemeliharaan padang penggembalaan secara berkesinambungan perlu disesuaikan dengan carrying capasity dan kebutuhan pakan ternak yang dibudidayakan. Penataan padang penggembalaan perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat setempat, sebaiknya usaha perluasan lokasi penanaman dan penganekaragaman jenis hijauan pakan ternak (HPT) yang ditanam memperhatikan jenis HPT ynag cocok pada setiap lokasi padang gembala.

Ketujuh. Kegiatan perbibitan dan budidaya pada tingkat kelompok peternak ataupun kawasan yang lebih luas perlu didukung water reservoir dikarenakan kebutuhan air sangat penti ng baik untuk ternak ataupun tanaman pakan ternak. Kedelapan, peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk menangani pengendalian dan penangguoangan penyakit hewan menular dan tidak menular perlu ditingkatkan. Jaminan ketersediaan vaksin, kegiatan vaksinasi sebaiknya dilakukan secara untuk mengurangi tingkat kesakitan dan kematian ternak. Jadi, pada dasarnya setiap puskeswan hendaknya menyediakan alat medik veteriner dan obat yang lengkap sesuai standarisasi penyediaan. Persediaan obat tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan sesuai dengan kasus yang terjadi di lapangan.

Kesembilan, dalam upaya penyediaan produk pangan asal hewani yang ASUH pengelolaan RPH harus maksimal untuk meningkatkan pemanfaatan RPH. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pemotongan tidak tercatat dan diikuti dengan tindakan penegakan hukum yang tegas sehingga RPH dapat berfungsi secara optimal. Kapasitas (ukuran) col storage dan air blast freezer harus sesuai dengan populasi dan jumlah ternak yang dipotong.*       

 

Translator

Pengunjung

Visi

PSPK sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada  berdedikasi kepada perjuangan dan kepentingan rakyat:

(1) menjadi pusat studi terpercaya dan handal bertaraf internasional dalam pengembangan pedesaan dan kawasan

(2) berorientasi pada nilai kemanusiaan, lingkungan hidup, keadilan, moral dan tanggung jawab sosial demi kepentingan bangsa berdasarkan Pancasila.

 
Misi

Misi dari PSPK UGM adalah:

(1) meningkatkan penyelenggaraan kajian yang berorientasi kepada pengembangan pedesaan dan kawasan.

(2) melakukan fasilitasi, pendampingan, mediasi dan advokasi/pemberdayaan kepada masyarakat.

(3) meningkatkan kontribusi kepada dosen, asisten dan mahasiswa dalam peningkatan kualitas kajian.

(4) meningkatkan kerjasama pada tingkat daerah, nasional, dan internasional serta dengan lembaga kajian lainnya.


Terbitan Terbaru

Seminar

Kerjasama

Penawaran Kerjasama Perencanaan dan Evaluasi Program CSR bagi Perusahaan, info lengkap baca fiture "kerjasama"

Pendampingan (CD)

(1) Pendampingan Bagi Para Pengrajin Rambak Korban Bencana Gempa Bumi di Klaten. (selengkapnya  klik disini)

(2) Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro bagi Masyarakat Korban Gempa di Klaten (Selengkapnya)